Jumat, 06 Desember 2019


Dinas Sebut Larangan Peliputan Miskomunikasi

Editor:

K Balasa

    |     Pembaca: 456
Dinas Sebut Larangan Peliputan Miskomunikasi

Ilustrasi. (net)

KETAPANG, SP – Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang, menyatakan permasalahan larangan peliputan aksi unjuk rasa di kantor tersebut hanya miskomunikasi.

"Sebenarnya tidak masalah mau masuk pun, kita tidak melarang karena tidak ada hal-hal yang mau dirahasiakan terkait persoalan ini. Soal larangan masuk itu mungkin cuma miskomunikasi saja," kata Kusnadi, Kabid Persosialisasian Tapal Batas di dinas tersebut.

Menurutnya, agenda yang dibahas hanya mediasi biasa yang belum ada putusannya. Mediasi antara warga Kecamatan Matan Hilir Selatan dengan dinas terkait Perbup Nomor 40 Tahun 2017 soal tapal batas desa itu masih akan ditindaklanjuti kembali. 

“Nanti akan dilakukan rapat antar Forkopimda untuk membahas persoalan tuntutan warga. Yang jelas Pemdes terbuka untuk persoalan ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolres Ketapang, AKBP Yuri Nurhidayat menyatakan bahwa pihak dinas yang meminta mediasi ini digelar tertutup.

“Pihak Pemdes sendiri yang menginginkan rapat tertutup, bukan kewenangan Polri soal meliput waktu rapat," ujarnya. (teo)