Polres Ketapang Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar

Ketapang

Editor Angga Haksoro Dibaca : 163

Polres Ketapang Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar
Ketapang, SP - Kepolisian Resort Ketapang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Senin (12/11).

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten I Sekretaris Daerah (Setda)Kabupaten Ketapang Donatus Franseda dan Waka Polres Ketapang Kompol Pulung Wietono, selaku Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Ketapang.  

Donatus Franseda mengatakan sosialisasi merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Tim Saber Pungli. Kegiatan ini memberikan pemahaman ke masyarakat agar menghindari praktik pungutan liar.

Berdasarkan Peraturan Presiden 87/2016, pengertian sederhana pungutan liar adalah praktik pengenaan biaya di luar aturan. “Pungli itu merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlu diberantas hingga tuntas,” kata Donatus Franseda.

Waka Polres Ketapang, Kompol Pulung Wietono selaku Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Ketapang menerangkan mengenai arti dan kriteria pungli serta dampak pungli.

“Pungli sesuatu yang tidak sesuai ketentuan. Bisa diartikan sebagai memungut biaya secara paksa yang merupakan sebuah praktik kejahatan atau perbuatan pidana,” katanya.

Landasan hukum menindak praktik pungli antara lain, Pasal 2 UU 11/1980 tentang Pemberian Suap dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda Rp 15 juta. Pasal 3 UU 11/1980 tentang Penerima Suap yang dapat dipidana 3 tahun.  

Selain itu Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan pasal lainnya yang berkaitan dengan memberikan suap atau menjanjikan hadiah pada pegawai negeri atau penyelenggara negara.  

Kasi Datun Kejari Ketapang, Monita menerangkan pungutan liar dapat terjadi karena tidak adanya kepastian pelayanan publik sebagai akibat prosedur pelayanan yang panjang. Atau dapat juga karena penyalahgunaan wewenang, jabatan, kewenangan yang ada atau melekat pada seseorang.

Penyebab lainnya, faktor ekonomi dengan dalih penghasilan pegawai negeri yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, serta lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. (Teo).