KPU Coret Caleg Nasdem dari DCT, Masih Menjabat Badan Permusyawaratan Desa

Ketapang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 359

KPU Coret Caleg Nasdem dari DCT, Masih Menjabat Badan Permusyawaratan Desa
SIDANG – Bawaslu Ketapang menggelar sidang terkait pelanggaran administratif Pemilu dari Caleg Partai Nasdem. Hasil sidang memutuskan rekomendasi mencoret Caleg Maria Yasnita dai Parti Nasdem dari DCT. (SP/Theo)
Ketua KPU Ketapang, Tedi Wahyudin
"Kita menjalankan putusan dari Bawaslu tertanggal 31 Januari yang meminta agar KPU mencoret Caleg dari Partai Nasdem, Maria Yasinta Pala"

KETAPANG, SP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketapang mencoret Caleg partai Nasdem, Maria Yasnita dari Daftar Pemilihan Tetap (DCT) Pemilu 2019. Ketua KPU Ketapang, Tedi Wahyudin mengatakan, pencoretan dilakukan berdasar putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ketapang

Sebelumnya, Bawaslu Ketapang mengeluarkan surat Nomor 01/TM/PL/ADM/KAB/20.05/01/2019 terkait perkara terhadap Caleg Partai Nasdem atas nama Maria Yasinta Pala karena pelanggaran administrasi dan diserahkan ke KPU Ketapang, Jumat (1/2).

"Kita menjalankan putusan dari Bawaslu tertanggal 31 Januari yang meminta agar KPU mencoret Caleg dari Partai Nasdem, Maria Yasinta Pala," katanya, Minggu (3/2).

Atas dasar putusan Bawaslu, KPU Ketapang kemudian melakukan pleno dan menetapkan perubahan keempat DCT. "Caleg itu tidak menyerahkan pengunduran diri dari jabatan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)," katanya.

Sebelumnya, pada Kamis (31/1) Bawaslu Ketapang menggelar sidang putusan pelanggaran administratif Pemilu dari Caleg Partai Nasdem. Hasil sidang menilai, syarat Caleg dianggap belum lengkap dan tidak sah ditetapkan dalam DCT.  

"Itu terbukti sesuai fakta persidangan, termasuk pengakuan dari PMD yang menyatakan Caleg tersebut masih aktif sebagai anggota BPD. Kita juga tanyakan ke Partai Nasdem, yang bersangkutan ternyata belum menyerahkan bukti pengunduran diri," kata Ketua Bawaslu Ketapang, Nuryanto, belum lama ini.

Sementara, Sekretaris DPD Partai Nasdem Ketapang, Muhaiyan Siddik mengatakan akan menggugat persoalan ini ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) melalui Badan Advokasi Hukum (BAHU) Nasdem Kalbar.

"Kita juga akan melaporkan Bawaslu Ketapang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)," katanya. (teo/jee)

Komentar