Minggu, 15 Desember 2019


Empat Lembaga Fasilitasi Penyusunan Dokumen Pengelolaan Hutan Desa di Ketapang

Editor:

Admin

    |     Pembaca: 365
Empat Lembaga Fasilitasi Penyusunan Dokumen Pengelolaan Hutan Desa di Ketapang

Workshop Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RHPD)

KETAPANG, SP - Lembaga Aidenvironment bersama Yiari, Tropenbos dan FFI menggelar workshop Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RHPD) dan Sosialisasi Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), serta Peluang Pemanfaatan Dana Desa dalam Mendorong Perhutanan Sosial di Kabupaten Ketapang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 4 hari sejak 12 hingga 15 Februari, dengan harapan pengurus LPHD mampu dalam menyusun dokumen RHPD serta KUPS sesuai dengan masing-masing karateristik wilayah Hutan Desa mereka.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar yang dibacakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan Provinsi Kalbar, Setiyo Haryani, mengatakan pembangunan kehutanan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera yang dapat diwujudkan dengan melakukan program perhutanan sosial khususnya disekitar dan di dalam kawasan hutan melalui perhutanan sosial.

"Perhutanan sosial ini sesuai dengan kondisi kawasan hutan di Kalbar yang memang sangat potensial untuk dikembangkan berdasarkan potensi di dalam kawasan kelola masing masing," katanya.

Ia melanjutkan, pihaknya sendiri sudah membentuk Pokja untuk Percepatan Perhutanan Sosial ini, dan bekerja melalui Keputusan Gubernur Nomor 693 Tahun 2016 kemudian disempurnakan dengan SK Gubernur Nomor 755 Tahun 2017.

Sampai dengan akhir Oktober 2018, realisasi akses pengelolaan Perhutanan Sosial Provinsi Kalbar mencapai 88 akses pengelolaan terdiri dari 61 Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), 17 Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, 6 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-HTR dan 4 Penetapan Hutan adat dengan total luasan mencapai lebih dari 262.280 hektare.

Pencapaian perizinan perhutanan sosial di Kalbar tertinggi secara nasional sekitar 12,4 persen, di mana berkontribusi dari realisasi nasional 2,5 juta hektare.

Untuk Kabupaten Ketapang sendiri dari realisasi nasional tersebut berkontribusi dengan luasan mencapai 26.655 hektare yang terdiri dari 12 unit Hak Pengelola Hutan Desa dan 1 unit Izin Usaha Pemanfaan Hutan Kemasyarakatan.

Ia menambahkan, terbitnya perizinan perhutanan sosial di Kalbar memberikan konsekuensi terhadap bagaimana izin tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya disekitar hutan termasuk di Ketapang, sehingga sebagai tindak lanjut pasca izin dikeluarkan tersebut maka dilakukanlah penyusunan rencana pengelolaan ini.

Sementara itu, perwakilan panitia kegiatan workhsop dan sosialisasi, Eka Kurnia mengatakan melalui kegiatan ini berharap desa-desa yang diundang dapat berbagi pengalaman tentang potensi di dalam kawasan Kelola Hutan Desa masing masing dan dapat menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD).

Di mana kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan tersebut nantinya dapat terarah dan terukur, sehingga tidak hanya oleh LPHD namun juga sebagai sinergisitas antara LPHD dengan berbagai pihak diantaranya KPH, Dinas Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta peluang keterlibatan sektor swasta.

Sehingga potensi usaha yang ada di dalam kawasan dapat dimaksimalkan selaras dengan semangat konservasi dan sesuai dengan tujuan perhutanan sosial sendiri dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.

Sementara itu, Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Selatan, Rawit Awandi menjelaskan kalau perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyaratakan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

"Pengelolaan perhutanan sosial harus memperhatikan prinsip seperti keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipatif dan bertanggung gugat," terangnya.

Perwakilan BPSKL Wilayah Kalimantan, Ojom Somantri mengatakan pengelolaan perhutanan sosial itu melibatkan multipihak karena semua hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi semua pihak. Selain itu harapan kedepan dengan memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. (teo)