Tujuh Meninggal Akibat DBD

Ketapang

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 169

Tujuh Meninggal Akibat DBD
Grafis Suara Pemred (Koko)
Plt Kepala Dinkes Kalbar, Harry Agung
"Penetapan KLB sepenuhnya menjadi kewenangan dari pimpinan daerah kabupaten/kota."

Kepala Dinas Kesehatan Ketapang, Rustami
"Masyarakat terpana dan ketika sudah pendarahan atau kritis, baru mau dibawa ke rumah sakit. Itu yang jadi susah ditanggulangi."

KETAPANG, SP – Sepanjang awal tahun 2019, Dinas Kesehatan mencatat tujuh orang meninggal di Kalimantan Barat, akibat Demam Berdarah Dengue (DBD). Ketapang jadi kabupaten dengan korban paling banyak, empat orang. Disusul Kubu Raya, Sanggau dan Kapuas Hulu, masing-masing satu orang.

Jika melihat tren peningkatan kasus dua tahun terakhir, jumlah kasus akan meningkat drastis antara Agustus hingga Desember. Namun, kenaikan jumlah kasus di awal tahun 2019, dikhawatirkan terjadi lonjakan besar. Pasalnya, hingga Februari sudah 507 kasus terjadi. Sementara di 2017 untuk periode sama, tercatat 394 kasus dan 711 untuk 2018.

Dalam jumlah kasus DBD, per 23 Februari 2019, Ketapang memimpin dengan 203 kasus. Empat korban meninggal dunia, namun upaya konkret belum terasa. 

"Antisipasi sudah kita lakukan sejak lama, termasuk melakukan lokakarya di tingkat Puskesmas dan lintas sektor lainnya di lapangan mengenai persoalan DBD ini," kata Kepala Dinas Kesehatan Ketapang, Rustami, Senin (25/2).

Program Satu Rumah Satu Pemantau Jentik (Jumantik) baru dicontohkan di beberapa Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Sukaharja dan Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan. Padahal, di daerah lain, program serupa berjalan sejak tahun lalu.

"Untuk Jumantik berjalan waktu akan kita lakukan di wilayah lain, khususnya di kantong-kantong DBD yang ada di tiap Puskesmas," akunya.

Penanggulangan terus digenjot seiring adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk tiap Puskesmas sebesar Rp1 miliar. Belum lagi alokasi khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Namun anggaran belum jalan karena masih dalam proses. Namun, kita sudah siapkan program dan saat ini sudah kita koordinasikan dengan rumah sakit, dan belum ada signifikan pasien di rumah sakit," tuturnya.

Selain program tersebut, sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai apa itu DBD, diklaim sudah jalan. Kebanyakan masyarakat tertipu dengan penyakit DBD, yang awalnya terkesan seperti penyakit demam biasa.

"Masyarakat terpana dan ketika sudah pendarahan atau kritis, baru mau dibawa ke rumah sakit. Itu yang jadi susah ditanggulangi. Padahal di Puskesmas dan rumah sakit siap untuk melayani," terangnya.

Dia berharap semua pihak sadar, pentingnya sinergitas dalam penanggulangan DBD. Penyakit ini bukan hanya tanggung jawab Dinkes. Pasalnya, ada kaitan kuat dengan kebersihan lingkungan di masyarakat.

“Semua saling berkaitan dan kita di Dinkes, terus berupaya menjalankan tugas dan fungsi kita. Diharapkan semua pihak termasuk masyarakat, juga peduli dengan menjaga lingkungannya," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, RSUD Agoesdjam Ketapang, Feria Kowira mengatakan, pihaknya memberikan pelayanan terbaik bagi pasien DBD. Ketersediaan obat-obatan dan ruangan dipastikan aman.

"Kalau memang terjadi peningkatan jumlah pasien kita akan terus berikan pelayanan terbaik buat mereka," katanya.

Di kabupaten tetangga, Kayong Utara kasus meningkat berkali lipat tahun lalu. Di tahun 2018, tercatat 118 kasus. Sementara pada 2017, hanya 26 kasus. Untuk tahun 2019 sampai pertengahan Februari, sudah ada 17 kasus.

“Lagi tren peningkatan tahun ini, mungkin karena dipengaruhi cuaca juga," Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kayong Utara, Kasianus.

Namun, kejadian ini belum bisa dijadikan Kejadian Luar Biasa (KLB). Sebab, hingga penghujung 2018, kasus-kasus tersebut masih dapat tertangani dan tak ada pasien meninggal dunia. 

Peningkatan pun terjadi di Kabupaten Bengkayang, 41 kasus tercatat sampai sekarang. Padahal, tahun 2018, hanya 97. 

“Dinas Kesehatan sudah membuat surat edaran kepada camat, agar Puskesmas melakukan penyuluhan terkait 3M+ pada masyarakat. Selain itu juga melakukan fogging," ujar Pengelolaan Program DBD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Elika R Jarti. 

Kecamatan Bengkayang, Tujuh Belas, Sungai Raya Kepulauan, Teriak, Sungai Betung, Menterado, dan Lumar jadi kecamatan paling rawan.  

Belum KLB

Plt Kepala Dinkes Kalbar, Harry Agung mengatakan, kasus penderita DBD bila dibandingkan Februari 2018 dan 2019, trennya masih sama. Jatuhnya korban jiwa lebih disebabkan keterlambatan pertolongan. 

"Ini harus dipahami oleh masyarakat, khususnya daerah yang kasusnya tinggi, yaitu Ketapang dan Kubu Raya," tuturnya.

Kasus kini masih kategori KLB, lantaran belum memenuhi beberapa indikator. Akan tetapi penanggulangan dan penangganan, serta pencegahan sudah selayaknya status KLB. Selain itu, penetapan KLB sepenuhnya menjadi kewenangan dari pimpinan daerah kabupaten/kota ini. 

Salah satu indikatornya, terjadi peningkatan jumlah kasus yang signifikan dalam satu bulan kemudian. Hingga kini belum ada satu pun kabupaten atau kota yang menetapkan status KLB DBD. 

“Status KLB DBD itu tidak hanya berkaitan dengan jumlah angka kasus yang naik. Tapi, melihat apakah naiknya ekstrem, semisal dua kali lipat atau lebih,” imbuhnya.

Indikator lain adalah, pertimbangan Case Fatality Rate (CFR) DBD atau suatu angka yang dinyatakan ke dalam presentase berisikan data orang yang mengalami kematian, akibat DBD yakni 1 per 100.000 penduduk.

“Kalau presentasenya di bawah satu persen, berarti itu pertolongan cepat dan jumlah kematian dianggap tidak terlalu signifikan. Tapi, kalau lebih dari satu persen, berarti itu warning (perhatian). Ini pertimbangan menentukan KLB atau tidak,” paparnya.

Penetapan status KLB dari pimpinan daerah sangat perlu, ketika berbagai hal pertimbangan itu telah terjadi. Tujuannya, agar upaya lebih cepat dan massal secara serentak untuk atasi wabah endemik DBD.

Namun ada pula pemahaman KLB versi Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota. Hanya, itu berbeda dengan penetapan KLB pemimpin daerah. KLB yang dibuat Dinkes lebih sebagai sistem peringatan dini. Otomatis, status pemantauan dan pelaporan bergerak dari laporan bulanan atau mingguan, menjadi laporan harian.

“Tapi, itu bukan KLB dalam pengertian tanggap darurat dan sebagainya,” tegasnya.

Diskes Provinsi Kalbar terus memantau tren angka kasus DBD di Kalbar per bulan. Termasuk, apakah angka kasus DBD akhir Februari, masih tetap bertahan di angka sekitar 300-an.

“Bulan Januari 2019, memang masih tinggi angka kasusnya. Karena itu melihat tren kasus yang terjadi pada Desember 2018 lalu. Tapi mulai Februari sampai pekan kedua ini kan turun. Kita lihat apakah angka kasus DBD pada Maret dan selanjutnya menurun atau tidak,” paparnya.

Iklim tahun 2018 dan 2019, belum tentu sama. Namun, masyarakat tetap harus waspada terhadap siklus wabah DBD lima tahunan. 

"Kita sudah menghidupkan alarm pencegahan dini. Kalau ada kejadian meninggal, pasti early warning sistem kita nyalakan," tutur dia.

Daerah yang memiliki lebih dari satu korban jiwa, sudah seharusnya menggerakkan masyarakat untuk memberantas sarang nyamuk. Pihaknya pun mendukung dalam penyediaan logistik.

"Kalau memang kurang kabupaten/kota kita sudah siap lavasida, abate dan logistik lainnya," ujarnya.

Tergantung Masyarakat

Kepala Dinas Kesehatan Landak, Pius Edwin justru menyebut penanganan DBD kembali ke masyakat, bukan di dinas. Setidaknya sudah 19 kasus tercatat di awal 2019, dari laporan tujuh Puskesmas. Paling banyak berada di Kecamatan Ngabang dengan delapan kasus.

“Nyamuk Aides aegepty yang menyebabkan DBD ini, merupakan nyamuk yang hidup dan berkembang di sekitar kita. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan sekitar kita juga harus dijaga," kata Pius.

Fogging atau pengasapan, hanya dilakukan jika kasus cukup banyak. Tindakan pertama yang dikejar adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). 

“Kegiatan ini akan kita galakkan terus. Apalagi di Ngabang inikan habis terkena banjir. Saya rasa kegiatan PSN ini harus dilakukan oleh masyarakat," ucap Pius.

Perkara anggaran dalam penanganan DBD pun perlu biaya besar. Pasalnya, pemberantasan dan pencegahan kembali lagi kepada masyarakat. Kasus DBD akan besar apabila masyarakat apatis, tidak mau tahu dan masa bodoh. Sehingga dinas harus pengasapan.

“Itu yang menyebabkan pembiayaannya membesar. Sebab, kita harus beli obat, bahan bakar dan mengupah petugas. Kalau anggaran, ada atau tidak ada, sebenarnya relatif," katanya.

Sayangnya, Ketua RT 15/RW 02 Dusun Martalaya, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Zulkarnain justru mengaku belum mendapat penyuluhan terkait DBD. Padahal, mereka khawatir akan penyakit itu. 

"Petugas kesehatan hanya memberikan imbauan biasa saja. Misalnya, saat bincang-bincang. Pembinaan atau penyuluhan khusus terkait DBD ini, sangat kita harapkan sekali," katanya. 

Namun demikian, warganya sudah diajak mengaktifkan kembali gotong-royong.

"Saya sendiri mulai mengaktifkan gotong-royong membersihkan lingkungan sekitar. Ini sebagai upaya kita untuk memberantas dan mencegah DBD," ucapnya. 

Anggota DPRD Landak, Cahyatanus berbeda tanggapan dengan Kadinkes. Dia mendorong pengasapan segera dilakukan. Apa yang sudah dikerjakan, mesti ditingkatkan.

"Selain itu, rutin memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar membersihkan lingkungan tempat tinggal, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya," ujarnya. (ble/dvi/din/iat/teo/nar/bls)

Bantuan Tagana

DI Kabupaten Kapuas Hulu, Tim Penanggulangan Bencana (Tagana) setempat ikut mengantisipasi DBD dengan pengasapan. Sejatinya ini bukan tugas mereka. Namun dilakukan dalam rangka membantu Puskesmas dan Kelurahan.

"Mengingat petugas Puskesmas sangat terbatas," tutur Ketua Tagana Kapuas Hulu, M Hatta, Senin (25/2).

Tahap awal, pengasapan menyasar 15 Rukun Tetangga di Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan. Perihal mesin dan obat, disiapkan Puskesmas setempat.

"Untuk bahan bakar minyaknya berasal dari swadaya masyarakat di masing-masing RT," tuturnya.

Sejauh ini belum ditemui kendala dalam pengasapan. Warga terbuka dan menyilakan rumahnya diasapi. Terlebih sudah ada satu orang korban meninggal akibat penyakit tersebut.

"Kami juga turut menyosialisasikan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, untuk mencegah penyakit DBD," terangnya.

Dalam sepekan terakhir, setidaknya 12 personel Tagan ambil bagian. Mereka bergiliran dari satu lokasi ke lokasi lain. Untungnya, tak hanya halaman, warga pun mau ruangan dalam rumah diasapi. 

Warga Putussibau Selatan, Naimah menyambut baik pengasapan tersebut. Langkah-langkah antisipatif memang seharusnya Dinas Kesehatan lantaran sudah ada korban meninggal.

"Penyakit itu sangat berbahaya, ciri-cirinya anak demam panas tinggi selama beberapa hari. Kami sangat khawatir akan penyakit ini, kadang kesadaran masyarakat tentang kebersihan juga jadi masalah," terangnya. (sap/bls)