Sabtu, 07 Desember 2019


Kades Tanjung Baik Budi Dilaporkan ke Polisi, Morhadi: Saya Siap Dipenjara

Editor:

Admin

    |     Pembaca: 1738
Kades Tanjung Baik Budi Dilaporkan ke Polisi, Morhadi: Saya Siap Dipenjara

Kepala Desa Tanjung Baik Budi, Morhadi (kopiah hitam)

KETAPANG, SP - Kepala Desa (Kades) Tanjung Baik Budi, Morhadi dilaporkan warganya ke Mapolres Ketapang atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

Mordadi dituding telah menguasi dan menjual hutan negara atau tanah adat secara sepihak serta diduga memalsukan tanda tangan dokumen pemilik lahan.

Kapolres Ketapang, AKBP Yury Nurhidayat melalui Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Eko Mardianto mengaku kalau pengaduan yang disampaikan warga.

"Pengaduan warga terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kades," ungkapnya, Senin (4/3).

Ia melanjutkan, penyalahgunaan wewenang yang diadukan masyarakat yakni adanya dugaan Kades menguasi, menjual hutan negara atau tanah adat secara sepihak serta adanya ditemukan program Surat Keterangan Tanah (SKT) ganda.

"Ada juga dugaan pemalsuan dokumen tanda tangan pemilik lahan juga," terangnya.

Ia menambahkan, saat ini laporan tersebut masih dalam tahap pengaduan dan pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap para saksi-saksi untuk kemudian melakukan gelar perkara awal untuk menentukan langkah selanjutnya terkait pengaduan masyarakat ini.

"Nanti kalau terbukti tentu akan masuk ke laporan dan larinya ke pidana karena ada dugaan pemalsuan tanda tangan juga," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Baik Budi, Morhadi menegaskan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan pemalsuan tanda tangan terhadap pembuatan SKT kepada lahan masyarakat.

"Itu tidak benar, karena penerbitan SKT yang saya lakukan sudah melalui prosedur, dari RT naik ke Dusun setelah saya sah kan itupun setelah kita turun lakukan survei kelapangan guna memastikan kebenaran keberadaan tanahnya," ungkapnya.

Ia melanjutkan, sedangkan berkaitan pengaduan mengenai menguasi dan menjual tanah negara diakuinya itu bukan dilakukan dirinya melainkan dilakukan kelompok masyarakat, yang mana tanah yang dijual memang merupakan tanah negara yang sempat menjadi hutan tidur.

"Tanah sempat jadi hutan tidur kemudian dikelola kelompok masyarakat, jadi daripada tidak digunakan ada pengajuan kita buatkan SKT kebetulan ada orang mau membelinya dan dijualah oleh kelompok masyarakat luasnya sekitar 100 an hektar," terangnya.

"Namun itu bukan saya pribadi jualnya, jadi saya difitnah seperti itu padahal saya tidak ada menerima apapun, bahkan jika memang saya bersalah saya siap ditangkap di penjarakan dan diberhentikan jadi Kades, tapi saya ini tidak bersalah dan saya akan terus membela diri," tukasnya. (teo)