Pemkab Kayong Utara Komitmen Patuhi Layanan Publik

Ketapang

Editor elgiants Dibaca : 99

Pemkab Kayong Utara Komitmen Patuhi Layanan Publik
Kerja Sama – Bupati Kayong Utara, Citra Duani dengan Kepala Ombudsman Agus Priyadi berjabat tangan usai penandatanganan kerja sama tentang pelaynan publik di Pendopo Bupati Kayong Utara, Rabu (20/3).
SUKADANA, SP - Bupati Kayong Utara, Citra Duani menandatangani Komitmen Kepatuhan Pemerintah Daerah Kayong Utara terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penandatanganan dihadiri Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Rabu (20/3). Penilaian pelayanan publik di Kayong Utara baru tahun ini dilakukan sehingga perlu sosialisasi.

"Ombudsman RI Perwakilan Kalbar akan melakukan monitoring pemenuhan standar pelayanan publik pada beberapa OPD Pemkab Kayong Utara, setelah sosialisasi," kata Citra.

Standar pelayanan publik merupakan ukuran baku yang wajib disediakan penyelenggara pelayanan, sebagai bentuk pemenuhan asas transparansi dan akuntabilitas seluruh perangkat daerah.

"Saya harap seluruh peserta seerius mengikuti kegiatan ini, sehingga saat penilaian nanti, Kayong Utara masuk zona hijau atau kepatuhan tinggi," harap Citra. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi mengatakan, penilaian pelayanan publik menggunakan variabel dan indikator berbasis kewajiban pejabat layanan publik memenuhi komponen standar pelayanan publik, sesuai Pasal 15 dan Bab V Undang-Undang Pelayanan Publik. 

Setiap variabel dilihat sisi ketampakan fisik pada penyelenggara layanan administratif, baik tingkat pusat maupun daerah. Standar pelayanan juga harus nampak secara fisik, yang meliputi persyaratan layanan, biaya, mekanisme prosedur, jangka waktu penyelesaian dan produk pelayanan.

“Termasuk maklumat pelayanan, sarana pengukur kepuasan layanan, mekanisme pengaduan dan pelayanan, sarana, prasarana, fasilitas khusus bagi anggota masyarakat tertentu," kata Agus.

Menurut Agus, pengabaian terhadap standar pelayanan berpotensi pada kurangnya kualitas pelayanan dan terjadinya perilaku mal administrasi.

“Bila indikator standar pelayanan tidak terpampang di ruang pelayanan, misalnya maklumat pelayanan dan biayaf layanan, potensi terjadi ketidakpastian hukum terhadap layanan publik sangat besar,” jelas Agus. (ble/jee)