Pemkab Ketapang Tanda tangan Komitmen Kepatuhan Pelayanan Publik

Ketapang

Editor elgiants Dibaca : 94

Pemkab Ketapang Tanda tangan Komitmen Kepatuhan Pelayanan Publik
Komitmen Kepatuhan – Wakil Bupati Ketapang, Suprapto doro bersama dengan Kepala Ombusdman Republik Indonesia perwakilan Kalbar, Agus Priyadi usai penandatanganan komitmen tengan Pelayanan Publik. humas
KETAPANG, SP – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalbar melakukan sosialisasi dan penandatangan komitmen kepatuhan Pemkab Ketapang terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Kegiatan ini salah satu cara mendorong percepatan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati 2016-2021," kata Wakil Bupati Ketapang, Suprapto S membuka acara di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, Kamis (21/03).

Sosialisasi hari itu juga dihadiri Kepala Ombusdman Republik Indonesia perwakilan Kalbar, Agus Priyadi memberikan arahan kepada Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SPOD) Ketapang.

"Kehadiran ombudsman kita anggap sebagai mitra kerja mengawasi penyelenggaraan pelayan publik sesuai standar, yang ditentukan dengan predikat zona hijau, kuning, dan merah," tutur Suprapto.

Ombudsman juga diyakini Suprapto berkomitmen berkerja sama dengan pemerintah daerah membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif dan terpercaya.

"Penilaian yang dilakukan Ombudsman RI terhadap penyelenggaran pelayan  publik tidak menilai bagaimana ketentuan standar pelayanan disusun, namun fokus pada atribut standar pelayanan wajib disediakan oleh setiap unit pelayanan publik," katanya.

Penilaian pelayanan publik bukan hanya dilakukan pada pemerintah daerah, tetapi juga dilakukan terhadap kementerian dan lembaga pemerintah pusat.

Suprapto berharap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Ketapang memperoleh predikat kepatuhan tinggi atau zona hijau. Termasuk unit kerja pelayanan publik di ibu kota kabupaten, kecamatan pesisir hingga kecamatan.

Indikator standar pelayanan publik tidak menurut Suprapto tidak begitu sulit dipenuhi jika dilandasi komitmen penyelenggara pelayanan publik, melakukan perubahan meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat.

"Kerjasama antar stakeholder sangat diperlukan guna memperbaiki tata kelola  pemerintahan di lingkungan Pemkab Ketapang,” ujar Suprapto.

Wabup juga berharap Ombudsman bersinergi dan berkolaborasi dengan OPD dan unit kerja di Pemkab Ketapang, kepolisian, kejaksaan tinggi, serta pihak lainnya agar melakukan pengawasan secara konsisten terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, maupun pencegahan praktek pungli pemberian perizinan dan pelayanan publik. (teo/pk)

Komentar