Dewan Desak Rekrut Dirut PDAM Definitif

Ketapang

Editor elgiants Dibaca : 87

Dewan Desak Rekrut Dirut PDAM Definitif
Periksa – Petugas memeriksa penampungan air PDAM untuk disalurkan ke masyarakat. Di Ketapang, anggota DPRD meminta pemerintah daerah segera merekrut Dirut PDAM yang saat posisinya saat ini diisi oleh penjabat sementara.
KETAPANG, SP – Pemkab Ketapang diminta segera merekrut Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ketapang definitif. Selain itu, Pemkab Ketapang juga diingatkan tidak merekrut penjabat sementara (Pjs) Dirut PDAM yang bukan berasal dari internal PDAM.

"Sudah setahun PDAM tidak ada direktur definitif, yang ada hanya Pjs, tentu sedikit banyak ada kebijakan yang harusnya dijalankan namun tak bisa dilakukan karena saat ini masih Pjs," kata Anggota DPRD Ketapang, Abdul Sani, Kamis (11/4).

Perekrutan terbuka untuk mengisi jabatan strategis di perusahaa milik daerah ini kata Abdul Sani harus segera dilakukan agar kinerja PDAM maksimal. Apalagi menurutnya, banyak sumber daya manusia di Ketapang yang mampu mengelola PDAM agar menjadi lebih baik.

"PDAM adalah badan usaha milik daerah yang diharapkan memberikan sumbangsi ke daerah. Selama ini penyertaan modalnya dibantu, jadi struktur di dalamnya, termasuk direktur harus memiliki kapasitas dan komitmen memajukan perusahaan yang melayani masyarakat Ketapang," jelasnya.

Abdul Sani juga menekankan kepada Bupati Ketapang, Martin Rantan sebagai kepala daerah agar profesional menunjuk pengganti Pjs Dirut PDAM, Juta yang masa jabatannya berakhir April 2019.

"Penunjukan Pjs Dirut PDAM harus profesional, bupati yang punya kewenangan jangan menunjuk hanya karena kenal. Kemampuannya harus dilihat, apakah memenuhi syarat dan aturan, jangan sampai malah blunder ke pemkab," katanya mengingatkan.

Peringatan tersebut karena informasi yang diperoleh Abdu Sani, Pjs Dirut PDAM saat ini ingin kembali menjabat, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian PDAM Pasal 11.

Aturan tersebut menjelaskan, sampai berakhir masa jabatan direksi, pengangkatan direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka kepala daerah dapat menunjuk atau mengangkat direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.

"Di Permendagri jelas yang bisa ditunjuk menjadi Pjs dari pejabat struktural PDAM. Otomatis di luar itu tidak boleh. Sedangkan Pjs sekarang ini, statusnya pensiun dari PDAM Desember 2018, otomatis tidak lagi ada jabatan struktural di PDAM," tegasnya.

Abdul Sani berharap urusan ini dapat ditangani teliti dan perpegang dengan aturan agar tidak berdampak terhadap cacatnya kebijakan yang diambil.
"Kita takut ada yang menggugat proses penunjukan dan terbukti menyalahi aturan, kan pemkab dan bupati yang malu," tegasnya.

Pjs Dirut PDAM Ketapang, Juta saat akan dikonfirmasi mengenai hal ini tidak merespon upaya konfirmasi lewat Suara Pemred lewat telfon dan pesan singkat. (teo/jee)

Komentar