Rabu, 20 November 2019


Ketapang Raih Opini WTP dari BPK RI

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 135
Ketapang Raih Opini WTP dari BPK RI

FOTO BERSAMA – Wakil Bupati Ketapang, Suparpto bersama Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Joko Agus Steyono dan Asisten III Sekertariat Pemkab Ketapang, Heronimus Tanam dan Kepala BPKDAD Ketpang foto bersama usai menerima opini WTP terhadap laporan pengguna

KETAPANG, SP - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan APBD Pemkab Ketapang tahun 2018. Hsil ini menjadikan Ketapang menjadi kabupaten yang berhasil mempertahankan predikat WTP selama lima tahun berturut-turut.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan diterima Wakil Bupati Ketapang, Suprapto dari Kepala Perwakilan BPK Joko Agus Setyono bersamaan dengan 13 kabupaten kota lainnya di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kalbar, Jalan A Yani Pontianak, Selasa, (28/5).

Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Joko Agus Setyono mengatakan pemeriksaan keuangan dilaksanakan sejak Februari hingga Maret untuk pemeriksaan awal, Dilanjutkan April hingga Mei untuk pemeriksaan lanjutan yang dilakukan selama sebulan di lapangan.

"Pemberian predikat WTP melalui proses panjang, dilakukan berjenjang hasil pemeriksaan 13 entitas yang hari ini kami serahkan ke Kabupaten Kubu Raya, Sambas, Sanggau, Ketapang, Sekadau, Sintang, Landak, Kapuas Hulu, Mempawah dan Kota Singkawang," katanya.

Wakil Bupati Ketapang, Suprapto mengatakan Pemkab Ketapang berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam pengelolaan APBD.

"Hari ini kita bahagia karena Pemkab Ketapang untuk kelima  kalinya meraih predikat WTP dari BPK RI dalam pengelolaan APBD," ujar Suprapto.

Menurut Suprapto ada tugas berat yang nantinya harus dilakukan seluruh jajaran di Pemkab Ketapang, terutama mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

"Berdasarkan hasil kemarin, banyak pekerjaan rumah komulatif tahun sebelumnya yang belum kita selesaikan. SOPD yang masih ada temuan dalam tahun ini harus segera ditindak lanjuti," tegas Wabup.  

Beberapa temuan BPK terkait aset yang tidak ditemukan di lapangan, sehingga diperlukan koordinasi untuk menindak lanjuti temuan tersebut.

"Inpektorat secepatnya harus selesaikan, jangan tunggu 60 hari. Segera tindaklanjuti dan minta waktu ke BPK untuk memfasilitasi tindak lanjut dari penyelesaian temuan tersebut," pungkasnya. (teo/pk/jee)