Pemkab Maksimalkan Pengelolaan Wilayah Ketapang Selatan

Ketapang

Editor elgiants Dibaca : 120

Pemkab Maksimalkan Pengelolaan Wilayah Ketapang Selatan
Sambutan – Sekda Ketapang, Farhan memberikan sambutan pada Lokakarya Multi Pihak Lanskap Ketapang di Hotel Aston, Senin (15/7).
KETAPANG, SP - Lembaga konsultasi lingkungan, Aidenvironment Asia bersama Pemkab Ketapang menggelar lokakarya multi pihak lanskap Ketapang Selatan. Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah ‘Kolaborasi Pembangunan Kawasan perdesaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Lanskap Ketapang Selatan’.

Lokakarya digelar, Senin (15/7) dibuka Sekda Ketapang, Farhan. Hadir sebagai narasumber Coordnator Aidenvironment,  Monalisa N Pasaribu, Director GEC, Faizal Parish.

Lokakarya merupakan bagian program lanskap yang digagas Aidenvironment di Ketapang. Program ini dimaksudkan  membangun kolaborasi multi pihak dalam pembangunan kawasan pedesaan dan pengelolaan kawasan konservasi di lanskap Ketapang Selatan.

Dalam acara tersebut, Farhan mengatakan, kawasan Ketapang Selatan yang dimaksud dalam program ini memiliki luas kurang lebih 820.320 hektare.

“Kawasan ini terdiri atas kawasan hutan lahan gambut, padang rumput kawasan konservasi dan kawasan perdesaan,“ jelasnya.

Secara administratif, lanskap di Ketapang Selatan terletak di empat kecamatan yakni Kendawangan, Manis Mata, Air Upas dan Singkup.

“Di kawasan Ketapang Selatan bisa kita temukan kawasan konservasi dengan luasan 150 ribu hektare. Di sana juga terdapat kawasan hutan lindung yang masuk dalam pengelolaan KPHP unit XXXII Kendawangan,“ papar Farhan.

Selain itu juga terdapat 58 desa yang di antaranya berstatus desa tertinggal atau sangat tertinggal. Di wilayah ini terdapat empat perusahaan HTI dan tujuh grup perusahaan kelapa sawit yang luas konsesinya 55 persen dari total luasan wilayah lanskap.

Karateristik kawasan tersebut juga rawan kebakaran hutan dan lahan. Produktivitas pertanian juga rendah dan tantangan tata kelola hidrologi di kawasan perkebunan.

Sehingga menurut Farhan, sangat penting merumuskan perencanaan pembangunan yang dapat mengintegrasikan misi pemerintah menciptakan  kondisi keterpaduan dan keadilan.

Pada wilayah lanskap juga diharapkan membuka peluang pembangunan kawasan pedesaan, serta mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan.

“Dalam konteks ini kami menyambut baik inisiatif Lanskap Ketapang Selatan yang ingin mendorong kerja sama dan kolaborasi pemangku kepentingan menuju perencanaan pembangunan berkelanjutan di Ketapang Selatan,“ pungkas Farhan. (teo/pk/jee)