Kamis, 12 Desember 2019


Inspektorat Kalbar Selenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah

Editor:

Aep Mulyanto

    |     Pembaca: 166
Inspektorat Kalbar Selenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah

Sekda Ketapang, Farhan, SE, M.Si, yang mewakili Bupati Ketapang, Martin Rantan, bersama Kepala Inspektorat Provinsi Kalbar, Sekundus, S.Sos, MM, Inspektur Pengawas (Irwasda) Polda Kalbar, Kombespol Andi Musa, Akademisi Untan Pontianak, Kepala Inspektorat

KETAPANG, SP - Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Rapat Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhitan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Tahun 2019.  

Rapat ini diikuti oleh Inspektorat Kabupaten/Kota se-Kalbar dan berlangsung dua hari, 16-17 Juli 2019. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aston, Ketapang. Rapat ini dibuka secara langsung oleh Sekda Ketapang, Farhan, SE, M.Si, yang mewakili Bupati Ketapang, Martin Rantan.   

Hadir pada kesampatan tersebut Kepala Inspektorat Provinsi Kalbar, Sekundus, S.Sos, MM, Inspektur Pengawas (Irwasda) Polda Kalbar, Kombespol Andi Musa, Akademisi Untan Pontianak, Kepala Inspektorat Kabupaten/Kota, para undangan, dan sejumlah OPD di Pemkab Ketapang.

Menurut Kepala Inspektorat Provinsi Kalbar, Sekundus, tindak lanjut pengawasan adalah wajib dan telah diamanahkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Yakni tentang pemeriksaan dan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara .

“Oleh karenanya, pejabat perangkat daerah, wajib menindak lanjuti hasil rekomendasi laporan pemeriksaan . Untuk itu berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu dan berikan apa yang harus dilakukan demi tujuan negara yg lebih baik,” kata Sekundus.

Sekundus juga minta Inspektorat Kabupaten/Kota di Kalbar, untuk terus melakukan pengawasan dan pemantauan sebaik-baiknya dengan cepat dan tanggap serta tidak bersikap dan berbuat lamban.  

Menurutnya, temuan hasil pemeriksaan yang sesuai kenyataanya, dari  Inspektorat Provinsi Kalbar, selama hampir dua tahun ini patut disyukuri. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukan kemajuan lebih baik dari tahun sebelumnya.  

“Kenyataan ditemukan sedikit yang nakal. Sudah banyak yang serius, yakni hampir 85 persen. Untuk itu, harus terus ditingkatkan, agar tidak menjadi masalah,” paparnya.  

Pria asli Kapuas Hulu tersebut berharap, adanya aktifitas dalam pemantauan hasil pemutahiran data. Sehingga, temuan harus cepat ditindak lanjuti, dan jangan setengah-setengah, hingga kasusnya berulang-ulang.  

“Lakukan pengawasan dengan efisein dan efektif, untuk menjangkau dengan baik. Sehingga kita menjadi faham dengan prosudur sehingga jadi pembelajaran dari kesalahan di masa lalu,” tutur Sekundus.  

Dengan adanya pengawasan dan tindak lanjut dari temuan, menjadikan perbaikan kinerja perangkat daerah di masa yang akan datang. Ia mengungkapkan, daerah yang 100 persen melakukan tindak lanjut temuan pada 2018 adalah Kabupaten Sintang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas.  

Mewakili Bupati Ketapang, Sekda H Farhan, SE, M., menjelaskan bahwa membangun persamaan persepsi dalam menyelesaikan permasalahan, sangat diharapkan. Untuk itu, dalam rapat gelar daerah, ia berharap adanya kesamaan persepsi tersebut.  

“Hasil diskusi panel ini, hendaknya dapat memberikan sumbang saran yang kontruktif, demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. Baik di tingkat Provinsi Kalbar maupun Kabupaten/Kota masing-masing,” ujar Farhan.

Dipaparkan Sekda Farhan, keberhasilan tindak lanjut hasil pengawasan juga akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang diberikan BPK RI Perwakilan Kalbar, semakin banyak Kabupaten/Kota yang mendapatkan setiap tahunnya.  

“Termasuk Kabupaten Ketapang yang berturut turun selama lima tahun dapat WTP sejak tahun 2015. Keberhasilan WTP ini bukanlah intuk berpuas diri melainkan cambuk untuk terus melakukan upaya peningkatan,” lanjutnya.  

Rapat Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhitan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Tahun 2019, dibuka dengan Malam Ramah Tamah, pada Selasa (16/7). Kemudian pada Rabu (17/7), dilanjutkan dengan diskusi panel. (mul/biz)