Biaya Visum Kasus Asusila Dinilai Memberatkan

Ketapang

Editor elgiants Dibaca : 187

Biaya Visum Kasus Asusila Dinilai Memberatkan
Ilustrasi
KETAPANG, SP – Penggiat sosial perempuan dan anak di Ketapang, Hartati mendesak Pemkab membuat kebijakan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kebijakan layanan yang dimaksud seperti regulasi untuk mengrtiskan biaya visum korban kekerasan seksual.

"Kasus kekerasan seksual perempuan dan anak banyak terjadi di Ketapang, dan hampir mayoritas korbannya memiliki keterbatasan ekonomi," katanya, Kamis (18/7).

Perekonomian yang tidak mencukupi membuat korban terbebani dengan biaya di rumah sakit, seperti biaya visum dan lainnya yang diperlukan untuk penanganan proses hukum.

"Selama ini kami dari penggiat bersama keluarga korban mencari solusi untuk membayar biaya visum dan lainnya selama penanganan proses hukum. Tentu ini menjadi persoalan yang harus disikapi serius, karena para korban memiliki hak yang sama memperoleh pelayanan dan perlindungan," tegasnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk sekali melakukan mencapai Rp 275.000, padahal seharusny, korban tidak perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan visum mengingat tidak semua korban memiliki keuangan yang mencukupi.

"Padahal untuk membebaskan biaya visum tidak sampai membuat Pemkab bangkrut. Kita berharap ada keputusan bupati yang mengatur ini dan harus ada keseriusan semua pihak," mintanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Ketapang, Farhan berharap Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) Ketapang serta Dinas Sosial proaktif melakukan pendataan dan menyampaikan hal mengenai hambatan dalam penanganan kekerasan seksual dan anak.

"Kita harap dapat proaktif mendata karena lembaga sudah dibentuk, sehingga bisa menjadi dasar dan data awal dalam pembahasan," akunya.

Farhan meyakinkan, pihaknya selalu terbuka untuk membahas persoalan yang dihadapi oleh dinas maupun badan dalam pelaksanaan tugasnya.

"Intinya Pemda terbuka dalam hal ini, sampaikan permohonannya secara lengkap termasuk latar belakang korbannya, biar saya bisa pelajari dan insyaallah kita akan bantu," tuturnya.

Menurut Farhan ada dua cara untuk mengatasi kendala biaya visum untuk korban kekerasan seksual anak dan perempuan.
“Pertama anggarannya dimasukkan dalam bantuan sosial yang tidak direncanakan, kedua dimasukkan dalam aturan di rumah sakit, terkait kasus seperti ini untuk dapat tidak ditarik bayaran,” pungkasnya. (teo/jee)