PT GAD Tunggak Bayar Gaji Karyawan

Ketapang

Editor elgiants Dibaca : 225

PT GAD Tunggak Bayar Gaji Karyawan
Surat Keputusan – Karyawan PT GAD, Jamin Wahyudi menunjukan surat keputusan (SK) dirinya sebagai karyawan tetap di PT GAD. Jamin mengeluhkan perusahaan yang selama empat bulan tidak membayarkan gajinya.
KETAPANG, SP – Karyawan PT Green Agricultural Developmen (GAD), Jamin Wahyudi, warga Desa Sungai Awan, Kecamatan Muara Pawan harus kecewa karena perusahaan tidak membayarkan gajinya sejak April 2019.

Jamin pun mendesak agar perusahaan dapat menyelesaikan tanggung jawabnya yang tertunda. 
"Gaji saya dari April sampai sekarang belum dibayar," kata Jamin, Minggu (4/8).

Kondisi kesehatan Jamin saat ini harus menjalani perawatan karena sakit yang ia alami. Namun alih-alih untuk berobat, dirinya malah tidak menerima gaji. Kondisi kesehatannya ini juga telah ia sampaikan ke pihak perusahaan.

"Saya masih karyawan tetap, pemecatan belum ada saya terima, tapi kenapa gaji saya tidak dibayar, padahal saya perlu untuk membayar obat, untuk makan sehari-hari juga," lirih Jamin.

Untuk menopang biaya kehidupan sehari-hari dan membayar biaya pengobatan sakit saraf terjepit yang ia alami, Jamin mengaku saat ini dibantu oleh anak-anaknya.

"Untuk obat dan makan saya dibiayai anak-anak. Saya berharap gaji saya bisa segera dibayarkan oleh perusahaan," harapnya.
Semementara terpisah, Kabid Tenaga Kerja Disnakertran Ketapang, Agus Madi mengatakan, apabila seorang karyawan dalam kondisi sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan, maka perusahaan wajib untuk membayarkan hak karyawan tersebut.

"Kalau memang betul-betul sakit dan ada surat keterangannya, memang haknya karyawan tersebut untuk upahnya dibayar," ujar Agus Madi.

Agus menjelaskan, seorang karyawan yang sakit wajib dibayarkan hak-haknya dalam jangka waktu satu tahun dan harus memiliki keterangan dari dokter yang membuktikan.

Pihak perusahaan atau pemberi kerja juga dapat melakukan upaya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan tersebut, setelah melalui tahapan selama satu tahun tersebut.

"Pihak pemberi kerja juga harus memiliki keterangan, atau bukti dari dokter jika karyawan tersebut memang sudah tidak bisa melanjutkan pekerjaan, dan hubungan kerja lagi," lanjutnya.

Untuk itu, menurut Agus, hal seperti ini perlu ada campur tangan pemerintah untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

“Kami saat ini juga sedang melakukan pemeriksaan terkait kasus ini,” pungkasnya. (teo/jee)