Pengusaha Minta Dispensasi Setahun Aktivitas di Tersus, Satpol PP Beri Enam Hari

Ketapang

Editor M. Eliazer Dibaca : 316

Pengusaha Minta Dispensasi Setahun Aktivitas di Tersus, Satpol PP Beri Enam Hari
Rambu larangan melakukan bongkar muat dan sandar kapal di yang dipasang Dishub dan Satpol PP Ketapang
KETAPANG, SP – Pasca pelarangan aktivitas bongkar muat dan sandar kapal terminal khusus (Tersus) ilegal di bawah jembatan Pawan 2, perwakilan pemilik kapal, buruh dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendatangi Kantor Satpol PP Ketapang.

Kedatangan mereka untuk meminta dispensasi penundaan larangan operasional di Tersus milik CV Juara Motor tersebut selama setahun.

"Kemarin, Kamis (8/8), mereka datang minta dispensasi operasi selama satu tahun, namun dengan tegas kami tolak permintaan tersebut," kata Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Satpol PP Ketapang, Pitriyadi, Jumat (9/8).

Meski begitu, kata Pitriyadi, pihaknya masih memberikan toleransi atas tuntutan mereka. Pihaknya bersedia memberikan waktu selama enam hari untuk menyelesaikan bongkar muatan di KM Cahaya 18 yang sudah bersandar di lokasi Tersus.

"Perwakilan mengaku kalau ada 20-30 buruh yang sudah menerima uang muka bongkar kapal, termasuk supir truk dan pickup yang bekerja di situ, mereka minta toleransi diberi waktu menyelesaikan bongkar muat satu kapal lagi," jelasnya.

"Dengan pertimbangan, kita beri toleransi hingga tiga hari pasca Lebaran Iduladha, semua harus sudah selesai. Nanti kita periksa setelah batas waktu itu, jika ada, kita hentikan dan jika membangkang kita bongkar," sambungnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan mengawasi lokasi tersebut untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas di Tersus setelah batas waktu yang ditetapkan.

"Tadi pagi di cek aktivitas tidak ada lagi, kita lihat sampai deadline waktu ini, yang jelas tidak ada alasan kalau deadline yang diberikan telah lewat," tegasnya.

Sementara terpisah, Anggota DPRD Ketapang, Abdul Sani meminta Satpol PP tegas dan berani menegakkan peraturan daerah (Perda), tanpa pandang bulu, termasuk membongkar Tersus ilegal.

"Kalau benar buruh sudah mengambil uang muka upah, jika tidak ada solusi, tidak masalah diberi batas waktu bongkar, tetapi ingat, jangan ada alasan minta perpanjangan waktu dengan berbagai alasan apapun lagi," pintanya.

Abdul Sani khawatir para pengusaha tersebut hanya menjadikan buruh sebagai tameng mereka untuk mendapatkan toleransi waktu, dan mengatasnamakan kebutuhan masyarakat.

"Padahal infonya barang yang dibongkar bukan semua Sembako ada juga semen dan lainnya, jadi itu tentu untuk kepentingan pengusaha yang mengastasnamakan masyarakat. Kita minta Satpol PP tegas, jika batas waktu diberikan lewat dan masih ada aktivitas, harus dibongkar sebagai efek jera," tukasnya (teo)














Komentar