Kejari Tuntut PT Laman Mining Pidana Denda Rp37,5 Miliar dan Pencabutan Izin Usaha

Ketapang

Editor M. Eliazer Dibaca : 1338

Kejari Tuntut PT Laman Mining Pidana Denda Rp37,5 Miliar dan Pencabutan Izin Usaha
Sidang pembacaan tuntutan dalam kasus penambangan ilegal yang dilakukan PT Laman Mining di Pengadilan Negeri Ketapang, Rabu (14/8).
KETAPANG, SP - Pengadilan Negeri  Ketapang menggelar sidang dengan terdakwa korporasi PT Laman Mining atas kasus penambangan ilegal di kawasan HPK di wilayah Matan Hilir Utara (MHU), Rabu (14/8).

Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjatuhkan pidana terhadap PT Laman Mining dengan pidana denda Rp37,5 miliar dan pidana tambahan pencabutan izin usaha PT Laman Mining.

Sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan oleh JPU dimulai pukul 13.05 WIB dan dihadiri pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan dari PT Laman Mining.

Sidang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ketapang, Iwan Wardhana selaku Hakim Ketua dan hakim anggota, Ersin dan Hendra Kusuma Wardhana.

Kepala Kejaksaan (Kajari) Ketapang, Dharmabella Thimbasz melalui Kasi Pidum, Rudy Astanto mengatakan, PT Laman Mining telah sah dan terbukti melakukan tindak pidana melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri sesuai dengan pasal dakwaan pertamanya pasal 89 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

"Dengan ini menjatuhkan pidana terhadap PT Laman Mining pidana denda Rp37,5 miliar dan apabila terdakwa tidak membayar denda dalam satu bulan, maka harta kekayaan milik korporasi akan dilakukan perampasan dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha PT Laman Mining," ungkapnya. (teo)