Sabtu, 21 September 2019


HADI SERET MARTIN

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 861
HADI SERET MARTIN

Grafis Koko

KETAPANG, SP – Enam hari setelah Kejaksaan Negeri Ketapang menetapkan status tersangka kepadanya, Ketua DPRD Ketapang Hadi Mulyono Upas, Senin (19/8), muncul di publik. Dia membantah melarikan diri pasca-dijadikan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan periode 2017-2018 senilai Rp4 miliar. 

Dalam pernyataan pertamanya kepada media, Hadi menyebut Bupati Ketapang Martin Rantan dan sejumlah nama dalam kasus yang membelenggunya. Dia juga membeberkan aliran dana tersebut.  

Hadi mengatakan pokok pikirannya sebagai anggota DPRD tahun anggaran 2017 bukanlah aspirasi pribadi. Dia menjelaskan, uang Rp4 miliar lebih yang disampaikan (Kejaksaan) sebagai gratifikasi dirinya, didapat dari keuntungan proyek aspirasi di luar mekanisme. 

Dana ini diketahui Bupati Ketapang Martin Rantan dan bagian Keuangan Pemda Ketapang.

“Aspirasi itu di luar aspirasi pribadi saya, namanya anggaran kebijakan daerah yang dititipkan langsung bupati ke saya. Jadi yang tahu anggaran itu hanya bupati, saya dan keuangan karena dana itu di luar dari mekanisme APBD,” kata Hadi.

Dia menjelaskan dana titipan awal senilai Rp27 miliar. Kemudian ditambah Rp5 miliar. 

“Kenapa saya yang diminta untuk mengurusnya, karena mungkin saya dianggap bisa mengelola keuangan. Pada hal, saat itu saya merupakan ketua komisi bukan Ketua DPRD,” ujart politikus PDIP ini.

Dari proyek tersebut, dia mendapat gratifikasi sebesar Rp4 miliar. Dana itu lantas diserahkan ke Bupati Ketapang dan bagaian Keuangan Pemda Ketapang. Sebagai gantinya, Hadi mendapat dana aspirasi tiga kali lebih banyak dari anggota biasa, sesuai dengan kesepakatan.

“Uangnya saya serahkan ke Bupati Ketapang secara bertahap, ada sebesar Rp200 juta, ada Rp2,49 miliar. Penyerahan ada melalui cek giro yang saya berikan, ada juga yang langsung diberikan ke bupati melalui ajudannya.  Penyerahan ada di rumah dinas, ada di Pemda. Sedangkan bagian keuangan terima Rp885 juta selama tiga tahap. Pertama Rp500 juta, Rp350 juta, terakhir Rp35 juta,” jelasnya.

Uang itu didapat Hadi dari pengusaha yang menangani pekerjaan aspirasi tersebut. Dia meminta pengusaha yang mengerjakan proyek tersebut dan yang melaporkannya, diproses hukum. Dia mengaku memiliki catatan transaksi dan saksi saat uang diserahkan ke sejumlah pihak tersebut.

"Informasi uang itu katanya untuk anggaran kebijakan daerah, untuk kegiatan yang tidak bisa dikelola dalam APBD. Misalkan, untuk memberi bingkisan atau sesuatu ke pejabat, tidak tahu siapa itu yang datang ke daerah termasuk pemeriksa keuangan daerah. Nanti akan saya sampaikan di Kejaksaan saat diperiksa,” kata Hadi.

Tak Kabur

Dalam kesempatan tersebut, Hadi menegaskan dirinya tidak lari dari proses hukum yang sedang dihadapi. Ketika penetapan tersangka, dia menegaskan baru selesai menjalani pengobatan atas beberapa sakit yang dideritanya.

"Jadi surat keterangan dari rumah sakit dan dokter yang memeriksa saya di Semarang juga ada dan sudah diserahkan ke Sekwan dan ajudan saya. Saya tidak mungkin melarikan diri karena saya orang hukum dan saya taat hukum," ungkapnya.

Hadi menjelaskan dalam pemeriksaan awal bersama sejumlah anggota DPRD lain, dia sempat hadir. Namun lantaran sakit yang diderita, Hadi tak dapat mengikuti pemeriksaan selanjutnya, hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

"Saya juga sudah menyampaikan kondisi saya ke Pak Bupati melalui ajudannya, namun tidak diindahkan. Padahal saya minta ini disampaikan agar tidak ada isu liar yang menyatakan saya lari," tegasnya.

Hadi menerangkan, dia opname di salah satu rumah sakit di Semarang sejak 24 Juli hingga 5 Agustus 2019. Oleh dokter, dia dianjurkan menjalani istirahat total selama dua pekan, tepatnya hingga 20 Agustus 2019. 

"Kalau dugaan penyimpangan keuangan itu tidak benar. Kalau saya menyimpangkan uang negara tentu saya sudah kaya, sekarang saja saya masih tinggal di rumah dinas, nomor rekening saya juga sudah diminta, silakan dicek," katanya.

Hadi mengaku kesal ditetapkan sebagai tersangka, saat dalam keadaan sakit. Sebagai lulusan magister hukum, dalam sepengetahuannya, hal itu tidak dibenarkan. Dia pun keberatan rumahnya digeledah layaknya seorang teroris.

Martin Bantah

Bupati Ketapang Martin Rantan membantah tudingan yang disampaikan Hadi Mulyono Upas. Dia menegaskan sama sekali tidak menerima uang apa pun dari Ketua DPRD Ketapang itu.

"Saya tidak ada menerima uang apa pun itu, apalagi uang kebijakan daerah. Jadi mau diluruskan, kalau tidak ada uang kebijakan daerah itu," tegasnya.

Martin menegaskan sama sekali tidak menerima apa pun. Dia meminta bukti ucapan Hadi.

“Jadi saya tidak mempersoalkanlah. Yang jelas silakan dibuktikan. Kalau tidak ada buktinya gimana, kita biarkan proses ini berjalan," katanya. 

Martin mengatakan tidak pernah menitipkan aspirasi, apalagi kepada anggota Dewan. Menurutnya, selama ini semua penganggaran sudah sesuai mekanisme.

"Jadi buat apa saya menitipkan aspirasi ke Dewan," sebutnya.

Perihal besarnya dana aspirasi yang diterima Hadi dibanding anggota Dewan lain, Martin menyebut Pemda Ketapang memang mengetahui hal tersebut. Menurutnya, hal itu memungkinkan, misalkan, lewat lobi atau dalam penjabaran, Hadi menyebut kalau kegiatan itu prioritas daerah sebagai miliknya. Alhasil, dana aspirasinya lebih besar dari anggota lain.

"Itu mungkin di luar batas kontrol saya. Jadi kalau aspirasi itu berapa kesepakatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dengan anggota Dewan, itu saja. Kadang-kadang Rp3 miliar, kadang kurang, kalau ada yang lebih di luar kontrol kita," akunya. 

Masih Didalami

Satu di antara tim penyidikan Kejari Ketapang, Agus Supriyanto mengatakan pihaknya tetap pada pernyataan awal, akan terus mendalami dan menyidik kasus gratifikasi dengan tersangka Ketua DPRD Ketapang.

"Besok (Selasa-red) jadwal pemeriksaan HMU sebagai tersangka, harapan kita dia datang besok," ungkapnya.
Agus menjelaskan, penetapan tersangka terhadap Hadi sudah sesuai prosedur, lantaran sudah memiliki dua alat bukti yang cukup. Jika dalam penyidikan lanjutan ditemukan alat bukti dan fakta baru, pihaknya akan terus mendalaminya. 

Perihal tersangka lain, Agus menyatakan akan melihat perkembangan dan bukti-bukti hasil penyidikan yang sampai saat ini masih berlangsung.

"Untuk sementara dari hasil penyidikan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka baru terhadap HMU. Kalau memang ada nama-nama lain yang disebutkan (HMU), tentu akan jadi dasar untuk melakukan pendalaman penyidikan dan akan kita mintai klarifikasi. Sedangkan untuk pembuktiannya kita lihat dari hasil perkembangan penyidikan nantinya," tegasnya.

PDIP Tunggu

Ketua DPC PDIP Ketapang, Kasdi mengatakan saat ini masih belum bisa menentukan sikap terkait dugaan korupsi yang melibatkan kadernya.

"Karena saat ini kita sedang koordinasi dengan DPP dan belum ada petunjuk dari DPP mengenai sikap partai," ungkapnya.

Kasdi akan berangkat ke Jakarta hari ini untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan DPP, termasuk satu di antaranya mengenai kasus yang menerpa Hadi.

"Untuk bantuan hukum nanti kita tunggu petunjuk DPP," akunya.

Dia berharap Hadi bisa memberikan fakta terkait kasus tersebut. Termasuk orang yang mungkin menerima dana-dana itu.

"Artinya kalau memang ada fakta dan segala macam silakan dibuka semua, jelaskan dengan sebaik-baiknya dengan data dan fakta tanpa menambah-nambah agar dapat membantu dalam proses hukum yang berjalan," tegasnya. (teo/bls/has)