Kamis, 19 September 2019


Kasus Pasar Bujang Hamdi Disidangkan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 166
Kasus Pasar Bujang Hamdi Disidangkan

Jalani Sidang – Ahli waris pemilik lahan Pasar Bujang Hamdi, Nurbaini saat akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Ketapang, Selasa (20/8). Nurbaini dilaporkan Pemkab Ketapang atas dugaan melakukan perdagangan tanpa izin.

KETAPANG, SP - Pengadilan Negeri Ketapang menggelar sidang kasus dugaan perdagangan tanpa izin yang dilaporkan Pemkab Ketapang, melalui Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Edi Junaidi terhadap ahli waris pemilik lahan Pasar Bujang Hamdi, Nurbaini, Selasa (20/8).

Kuasa hukum tersangka, Herisas mengaku sidang yang digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi saksi pelapor, dalam hal ini mantan Satpol PP Ketapang, Edy Junaidi.

"Kasus yang dipersangkakan kepada klien kami adalah dugaan melakukan perdangan tanpa izin. Pelapornya Pemkab Ketapang melalui Edy Junaidi," kata Herisas usai persidangan, Selasa (20/8).

Herisas menilai, laporan Pemkab Ketapang kepada kliennya salah alamat, karena laporan mengenai tidak adanya izin perdagangan, padahal kliennya bukan seorang pedagang, melainkan pemilik lahan tempat pedagang berjualan.

"Klien saya hanya meneruskan apa yang sudah ada, jadi pedagang datang menyewa tempat untuk jualan, bukan klien saya membuka lapak,” katanya.

“Jadi pelanggaran perdagangan tanpa izin sebenarnya tidak tepat, hanya saja, kita ikuti proses hukumnya agar ada kepastian hukum dan jadi pendapat hukum yang bisa didengar semua pihak, termasuk Pemkab," sambungnya.

Herisas meminta Pemkab Ketapang tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban pedagang di lokasi-lokasi tanpa izin.

Dia juga berharap Pemkab merangkul dan memfasilitasi pedagang, bukan malah bersitegang, bahkan melaporkan pihak-pihak terkait ke penegak hukum.

"Harusnya Pemkab membuka luas potensi ekonomi, kemudian duduk bersama mencari solusi. Pemda juga harus adil dan tidak tebang pilih," tegasnya.

Sementara terpisah, Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK), Isa Anshari juga meminta Pemkab Ketapang tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan.

Manurut Isa, jika alasan melaporkan pemilik lahan Pasar Bujang Hamdi karena tidak ada izin usaha, ia meminta Pemkab Ketapang juga melaporkan pelaku usaha lain yang membuka usaha tanpa ada izin.

"Jangan hanya berani melaporkan soal Pasar Bujang Hamdi, kalau mau adil, laporkan juga Ayong pemilik Tersus ilegal, atau pelaku usaha ilegal lain kalau memang berani," tegasnya.

Ia menilai, pelaporan terhadap ahli waris Pasar Bujang Hamdi merupakan bentuk arogansi penanganan persoalan. Isa menilai, Pemkab Ketapang harusnya bisa melakukan langkah pendekatan, dan memberikan solusi, bukan malah mengintimidasi dengan cara menempuh jalur hukum.

"Jangan cuma berani dengan masyarakat kecil, kita desak Pemkab berlaku adil dan sama dengan pelaku usaha lain yang ilegal," pungkasnya. (teo/jee)