Kamis, 19 September 2019


BPJS Gandeng Kejari Sosialiasi Kepesertaan JKN-KIS ke Pengusaha Kecil

Editor:

M. Eliazer

    |     Pembaca: 185
BPJS Gandeng Kejari Sosialiasi Kepesertaan JKN-KIS ke Pengusaha Kecil

Kasi Datun Kejaksaan Negeri Ketapang, Monita memberikan penjelasan saat sosialisasi JKN-KIS kepada pengusaha kecil, di Aula Kejaksaan Negeri Ketapang, Jumat (23/8).

KETAPANG, SP - Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ketapang mengandeng Kejaksaan Negri Ketapang untuk memberikan sosialisasi pada puluhan pengusaha kecil yang belum mendaftarkan karyawan sebagai peserta JKN–KIS, di Aula Kejaksaan Negeri Ketapang, Jumat (23/8).

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Ketapang, Monita mengatakan, Kejaksaan Negeri sebagai pengacara negara punya tugas untuk membantu BPJS Kesehatan dalam hal bantuan hukum dan penegakan hukum

“Untuk itu diharapkan sebelum ada tindakan hukum, pemilik perusahaan dapat mendaftarkan karyawannya dan membayar iuran JKN-KIS tepat waktu,” kata Monita. 

Menurut Monita, permasalahan yang dihadapi terkait ketidakpatuhan badan usaha dalam program BPJS Kesehatan adalah tidak atau belum mendaftarkan seluruh pekerja dan anggota keluarganya dalam BPJS Kesehatan, kemudian tidak secara rutin melakukan pembayaran iuran.

Kewajiban mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011, Pasal 3 ayat (1) huruf b PP No, 86 Tahun 2013.

“Diharapkan agar badan usaha mematuhi apa yang telah diatur dalam undang-undang terkait program BPJS kesehatan, sehingga program ini dapat juga dirasakan manfaatnya oleh para pekerja,” tukasnya.

Kepala BPJS Bidang Peserta dan Kepatuhan Kesehatan Cabang Pontianak, Juliantomo mengatakan, perusahaan wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya ke progam JKN-KIS  dan membayar iuran rutin.

"Perusahaan wajib memberikan perlindungan, dalam hal ini jaminan kesehatan ke seluruh karyawannya,” tuturnya.

Menurut Juliantomo, sosialisasi yang dilakukan merupakan tindaklanjut perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Negeri Ketapang, terkait kepatuhan badan usaha mengenai kepesertaan dan pembayaran iuran program JKN-KIS. (teo)