Kamis, 19 September 2019


Akhyar Salmi : Jerat Pemberi Gratifikasi

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 194
Akhyar Salmi : Jerat Pemberi Gratifikasi

Dosen Hukum Pidana FHUI, Akhyar Salmi

Alangkah baiknya aturan mengenai gratifikasi diperbaiki agar bisa menjerat pemberi gratifikasi. Tujuannya adalah agar gratifikasi tak dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik.
 
Selama iniaturan gratifikasi yang terdapat dalam UU Pemberantasan Tipikor memang berpotensi digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik.

Sebagai contoh, seorang lawan politik bisa saja memberi sejumlah barang secara sukarela ke pejabat negara, tanpa permintaan atau diketahui oleh pejabat yang bersangkutan.

Bila aturan gratifikasi bisa menjerat si pemberi, maka si pemberi akan berpikir dua kali untuk memberikan barang kepada pejabat negara.
 
Sebagai informasi, gratifikasi diatur pada Pasal 12 huruf b
UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dapat dipidana.

Terlebih selama ini aturan gratifikasi hanya menyoroti dari sisi supply, dan tak menyentuh demand. Aturan gratifikasi tak mengatur agen atau pihak ketiga. Karenanya, ketentuan ini juga ‘berpotensi’ diakali oleh para koruptor. (hol/bob)