Kamis, 19 September 2019


Menanti Keberanian JAKSA PERIKSA MARTIN

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 999
Menanti Keberanian JAKSA PERIKSA MARTIN

KETAPANG, SP -  Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang, Kalimantan Barat diminta untuk tidak hanya berhenti di Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Hadi Mulyono Upas yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang terhadap pokok pikiran atau aspirasi dirinya sebagai anggota DPRD tahun anggaran 2017 dan 2018. Tapi juga anggota legislatif lainnya, serta pejabat di Pemkab Ketapang yang diduga terlibat.

Pernyataan ini disampaikan oleh Koordinator Laskar Kader Akar Rumput Gerindra Kalbar, Abdul Salam. Ia mengatakan, mengharapkan, Kejari Ketapang juga melakukan hal yang sama terhadap semua anggota DPRD yang diduga terlibat. Tidak terkecuali menetapkan Anggota DPRD Ketapang dari Fraksi Gerindra, Mathoji, jika dia benar-benar terlibat.

Permintaan itu dilandaskan oleh hampir semua anggota DPRD Kabupaten Ketapang periode 2014-2019 telah diperiksa sebagai saksi. Begitu juga dengan dinas-dinas yang diduga terkait dengan pengunaan anggaran pokok pikiran dan aspirasi DPRD anggota DPRD Ketapang.

"Seperti Mathoji anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Fraksi Gerindra juga sudah diperiksa sebagai saksi, dan tidak lama lagi sepertinya akan naikan statusnya sebagai tersangka juga," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima wartawan, kemarin.

Karena itu, pihaknya mengapresiasi kinerja Kejari Ketapang. Meski demikian, dimintanya Kejari Ketapang untuk tetap bekerja secara marathon demi segera menetapkan status anggota DPRD Kabupaten Ketapang lainnya, utamanya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut sebagai tersangka.

"Jangan hanya Ketua DPRD yang dijadikan tersangka saja," tekannya.

Pihaknya pun meminta semua partai politik (parpol) untuk tidak membantu dan mencoba melindungi para anggota DPRD-nya yang diduga terlibat dalam korupsi berjamaah itu. Sebab perbuatan mereka sudah merugikan negara.

Sebelumnya, Hadi Mulyono Upas yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi menegaskan, bahwa dugaan gratifikasi yang disangkakan kepadanya bukanlah dari aspirasi pribadi dirinya. Ia mengaku uang Rp4 miliar lebih tersebut didapat dari keuntungan proyek aspirasi di luar mekanisme yang ada, dan hanya diketahui oleh Bupati Ketapang, dirinya dan bagian Keuangan Pemda Ketapang.

"Aspirasi itu di luar aspirasi pribadi saya, namanya anggaran kebijakan daerah yang dititipkan langsung bupati ke saya. Saat itu yang titipkan melalui saya awalnya Rp27 miliar ditambah lagi Rp5 miliar, dan kenapa saya yang diminta untuk mengurusnya, karena mungkin saya dianggap bisa mengelola keuangan. Padahal saat itu saya merupakan ketua komisi bukan ketua dprd," terangnya.

Ia menjelaskan, hasil dari aspirasi dari anggaran kebijakan daerah sebesar Rp4 miliar tersebut yang dinyatakan sebagai hasil gratifikasi, diakuinya diserahkan kepada Bupati Ketapang serta bagian keuangan. Sedangkan dirinya hanya mendapatkan aspirasi tiga kali lebih banyak dari anggota biasa sesuai dengan kesepakatan.

"Uangnya saya serahkan ke Bupati Ketapang secara bertahap, ada sebesar Rp200 juta dan ada Rp2,49 miliar. Penyerahan ada melalui cek giro yang saya berikan, ada juga yang langsung diberikan ke bupati melalui ajudannya. Penyerahan ada di rumah dinas, ada di Pemda. Sedangkan bagian keuangan terima Rp885 juta. Itu selama tiga tahap, pertama Rp500 juta, Rp350 juta dan terakhir Rp35 juta," tegasnya.

Diakuinya, uang tersebut didapat dari pengusaha yang menangani pekerjaan aspirasi tersebut, dan seharusnya yang bersangkutan juga harus diproses secara hukum. Apalagi, diakuinya ia memiliki catatan-catatan terkait hal ini, bahkan juga ada saksi saat penyerahan uang kepada beberapa pihak tersebut.

"Informasi uang itu katanya untuk anggaran kebijakan daerah, atau untuk kegiatan yang tidak bisa dikelola dalam APBD, misalkan untuk memberi bingkisan atau sesuatu ke pejabat tidak tahu siapa itu yang datang ke daerah, termasuk pemeriksa keuangan daerah. Nanti akan saya sampaikan di Kejaksaan saat diperiksa," tuturnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Bupati Ketapang, Martin Rantan membantah tudingan yang disampaikan tersangka Hadi Mulyono Upas kepada dirinya. Ia menegaskan sama sekali tidak ada menerima uang apapun dari tersangka.

"Saya tidak ada menerima uang apapun itu, apalagi uang kebijakan daerah. Jadi mau diluruskan kalau tidak ada uang kebijakan daerah itu," tegasnya.

Ia menegaskan, kalau memang dirinya sama sekali tidak ada menerima apapun, bahkan kalau memang menerima harusnya ada bukti yang ditunjukkan.

"Jadi saya tidak mempersoalkanlah, yang jelas silahkan dibuktikan, kalau tidak ada buktinya gimana, kita biarkan proses ini berjalan," kata Martin.

Ia melanjutkan, kalau dirinya sama sekali tidak pernah menitipkan aspirasi, apalagi kepada anggota dewan, karena selama ini semua sesuai mekanisme yang sudah sesuai.

"Jadi buat apa saya menitipkan aspirasi ke dewan," katanya.

Terkait, aspirasi tersangka Hadi Mulyono Upas yang nominalnya lebih besar pada saat itu, diakuinya kalau Pemda mengetahui hal itu, hanya saja memang ada lobi-lobi atau yang bersangkutan mengaku, bahwa kegiatan prioritas daerah sebagai miliknya, sehingga aspirasinya lebih besar dari anggota lain.

"Itu mungkin diluar batas kontrol saya. Jadi jumlah dana aspirasi itu kesepakatan TAPD dengan anggota dewan, kadang-kadang Rp3 miliar, kadang kurang, kalau ada yang lebih di luar kontrol kita," terangnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Tim Penyidik Kejari Ketapang terkait kasus gratifikasi ini, Agus Supriyanto mengatakan, pihaknya tetap pada statmen awal, yakni akan terus mendalami dan melakukan penyidikan terkait kasus gratifikasi yang menimpa tersangka Hadi Mulyono Upas.

"Penetapan tersangka sudah sesuai prosedur dan lantaran sudah memiliki dua alat bukti yang cukup. Jika dalam penyidikan lanjutan ditemukan alat-alat bukti dan fakta-fakta baru, maka penyidik akan terus mendalaminya," kata dia.

Saat disinggung mengenai, adanya statment tersangka, bahwa ada dugaan keterlibatan Bupati Ketapang dalam menerima aliran dana gratifikasi tersebut, ia menegaskan akan menunggu bagaimana hasil pemeriksaan kepada Hadi Mulyono Upas nantinya.

"Kalau memang ada nama-nama lain yang disebutkan tentu akan jadi dasar untuk melakukan pendalaman penyidikan, dan akan kita mintai klarifikasinya. Sedangkan untuk pembuktiannya kita lihat dari hasil perkembangan penyidikan," tegasnya. (teo/rri/bob)

Hadi Mulyono Upas Belum Ditahan

Hingga saat ini tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi dan penyelahgunaan wewenang atas dana aspirasi atau pokok pikiran sebagai anggota DPRD Ketapang tahun 2017-2018, Hadi Mulyono Upas (HMU) masih dirawat secara intensif di RSUD Agoesdjam Ketapang. Hadi masuk Rumah Sakit, Selasa (20/8) selang beberapa jam diperiksa pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Ketapang.

"Sampai saat ini yang bersangkutan dalam kondisi sakit yakni penuruan fungsi jantung sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter RSUD Agoesdjam dan catatan medis. Tim selalu melakukan pemantauan terhadap perkembangan tersangka," ungkap Kajari Ketapang, Darmabella Tymbasz melalui Ketua Tim Penyidikan, Monita, Sabtu (24/8).

Sebelum dimintai keterangan, tersangka menegaskan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Namun, selang beberapa waktu pemeriksaan, tersangka mengeluh sakit dan akhirnya dibawa ke RSUD Agoesdjam untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka.

"Tim dokter mengatakan memang kondisi tersangka sedang menurun, divonis sakit jantung," jelasnya.

Terkait status tahanan tersangka, saat ini pihaknya masih menunggu kondisi tersangka membaik.

"Kita lihat kondisi tersangka, jika memang masih butuh penanganan medis, maka kita akan menunda penahanan sementara terhadap tersangka, sampai ada keterangan sembuh dari dokter," terangnya.

 Plt Direktur RSUD Agoesdjam Ketapang, Herman Basuki mengatakan terkait kondisi kesehatan Hadi Mulyono Upas, sesuai hasil pemeriksaan tim dokter yang ditembuskan kepada pihaknya memang kondisi yang bersangkutan sedang sakit.

"Hasil pemeriksaan sudah disampaikan ke Kejaksaan, dan kami dapat tembusannya. Untuk sakitnya, memang ke jantung dan memang harus dirawat," ungkapnya.

Saat ini pasien masih dirawat di ruangan VVIP di RSUD Agoesdjam Ketapang yang mana penanganan terhadap pasien tetap sama dengan pasien-pasien lainnya.

"Nanti untuk perkembangan kesehatan pasien akan kita koordinasikan dengan Kejaksaan," tutupnya. (teo/bob)