Minggu, 20 Oktober 2019


Pengadilan Negeri Ketapang Vonis Bebas PT Laman Mining

Editor:

M. Eliazer

    |     Pembaca: 419
Pengadilan Negeri Ketapang Vonis Bebas PT Laman Mining

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang saat pembacaan putusan terhadap PT Laman Mining

KETAPANG, SP – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memvonis bebas terdakwa PT Laman Mining dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus penambangan ilegal di kawasan HPK di Kecamatan Matan Hilir Utara.

"Melepaskan terdakwa PT Laman Mining dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya serta menetapkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa PT Laman Mining," kata Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Iwan Wardhana sekaligus Hakim Ketua dalam sidang putusan kasus tersebut, Selasa (25/9).

Majelis hakim menimbang keberadaan PT Laman Mining memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Namun Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan PT Laman Mining terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Sementara Humas PN Ketapang, Hendra Kusuma Wardhana menyatakan, putusan yang disampaikan majelis hakim telah melalui beberapa pertimbangan hukum.

 Majelis hakim kata Hendra, berpendapat dalam mengadili suatu perkara pidana, tujuan utama penegakan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat. 

"Dalam perkara tersebut masih terdapat problematika yuridis perihal status penetapan kawasan hutan, yang mana di satu sisi, Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) Sungai Tulak, status hukumnya masih dalam tahapan ditunjuk sebagai kawasan hutan dan belum ditetapkan sebagai kawasan hutan, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Nomor : S.499/BPKH.III/PKH/PLA.1./8/2018 Tanggal 23 Agustus 2018," katanya.

Pertimbangan lain, lanjut Hendra berkaitan dengan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diajukan oleh Terdakwa PT Laman Mining telah memperoleh Surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 522/1298/Ekbang.B Tanggal 19 April 2016 tentang Izin Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Bahan Galian Logam Bauksit atas nama PT Laman Minning di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Izin tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

"Majelis hakim menilai adanya fakta hukum tersebut menunjukkan masih adanya persoalan hukum administrasi negara berkaitan status hukum kawasan hutan dan perizinan pinjam pakai kawasan hutan, untuk itu secara garis besar, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga terdakwa PT Laman Mining harus dilepas dari segala tuntutan hukum," jelasnya. (teo)


  •