Sabtu, 14 Desember 2019


Kejari Ajukan Kasasi Kasus Vonis Bebas PT Laman Mining

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 132
Kejari Ajukan Kasasi Kasus Vonis Bebas PT Laman Mining

PASANG PLANG – Petugas memasang plang tanda di lokasi yang digunakan sebagai kawasan pertambangan ilegal yang dilakukan PT Laman Mining di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) di Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Kayong Utara.

KETAPANG, SP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang menyampaikan permohonan pembatalan keputusan atau Kasasi ke Mahkamah Agung, terhadap vonis bebas yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, dalam kasus penambangan ilegal di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) di Kecamatan Matan Hilir Utara yang melibatkan PT Laman Mining.

Pengajuan kasasi disampaikan Kejari Ketapang, Kamis (3/10) ke panitera pidana Pengadilan Negeri Ketapang.

"Sudah diajukan, saat ini tim Jaksa Penuntut Umum sedang menyusun memori Kasasi yang akan disampaikan ke Mahkamah Agung," kata Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Ketapang, Rudy Astanto, Senin (7/10).

Rudy menyebutkan, kasasi yang dilakukan merupakan upaya dan komitmen pihaknya membantu negara, khususnya daerah memberantas dan menjaga lingkungan.

Memori kasasi yang disampaikan, diharapkan bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan Kasasi terkait putusan Pengadilan Negeri Ketapang pada kasus PT Laman Mining.

"Untuk pertimbangan-pertimbangan nanti akan kita sampaikan agar publik juga tahu persoalan ini," tegasnya.

Sementara terpisah, Kepala Balai Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Subhan, menyesalkan putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang menyidangkan perkara PT Laman Mining.

"Terhadap putusan bebas ini, kami akan laporkan ke Kementerian LHK dan Komisi Yudisial di Jakarta untuk mendukung upaya hukum selanjutnya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam tingkat Kasasi," kata Subhan.

Menurut Subhan, putusan bebas bertolak belakang dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Negeri Ketapang yang menuntut PT Laman Mining dengan pidana denda Rp37,5 miliar dan pidana tambahan pencabutan izin usaha.

“Seharusnya putusan Majelis hakim sejalan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum,” ujarnya.

Menurut Subhan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, BPKH Wilayah III Pontianak dan instansi terkait lainnya di pusat maupun daerah sebelum proses penyidikan.

"Putusan ini bisa menjadi preseden buruk dan akan menjadi modus koorporasi yang lain melakukan kegiatan yang sama, serta cendrung melanggar dan tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku," nilainya.

Balai Gakum Kalimantan KLHK mendukung Kasasi yang diajukan dan mengharapkan putusan Kasasi akan memberikan efek jera terhadap PT Laman Mining, dan pelaku koorporasi lainnya.

"Kami juga akan mengawal intensif perkara koorporasi lain yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Ketapang. Semoga aparat penegak hukum memiliki komitmen bersama dari para penegak hukum memerangi pelaku perusak hutan," pungkasnya. (teo/jee)