Kamis, 12 Desember 2019


KAHMI Desak DPRD Tangani Kelangkaan Elpiji

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 98
KAHMI Desak DPRD Tangani Kelangkaan Elpiji

AUDENSI – Ketua Komisi II DPRD Ketapang, Junaidi saat audensi bersama pengurus KAHMI Ketapang, Senin (4/11). KAHMI mendesak DPRD Ketapang segera memanggil pihak terkait persoalan kelangkaan elpiji yang terjadi di Ketapang.

KETAPANG, SP - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Ketapang mendesak DPRD Ketapang melakukan tindakan nyata untuk menangani persoalan kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram di Ketapang.

"Urusan ini sangat penting, ketika elpiji subsidi langka dan harga jualnya sangat mahal dampaknya langsung dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Kordinator Presedium Kahmi Ketapang, Riduan saat audiensi bersama Komisi II DPRD Ketapang, Senin (5/11).

Sebagai wakil rakyat di parlemen, menurut Riduan, anggota dewan seharusnya dapat memanggil pihak yang terkait dalam persoalan ini untuk dapat mengetahui akar persoalan.

“Apakah karena kuota gas yang terbatas atau ada penyalahgunaan atau pendistribusian gas bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Persoalannya harus dicari tahu,” ungkapnya.

Melakukan inspeksi mendadak di lokasi yang disinyalir melakukan penyalahgunaan elpiji subsidi, kata Riduan juga penting dilakukan, karena indikasi penyalahgunaan gas bersubidi diyakini Riduan benar-benar ada.

“Termasuk indikasi pengkalan-pangkalan fiktif. Ini perlu ditindak lanjuti, keluhan masyarakat soal elpiji 3 kilogram sudah lama dan terjadi hampir disemua kecamatan di Ketapang,” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Ketapang, Junaidi mengaku, pihaknya belum memegang data berapa kuota gas elpiji bersubsidi di Ketapang.

"Tapi kami akan lakukan kroscek di lapangan dan memanggil pihak terkait, seperti Disperindagkop, Pertamina, Hiswana Migas, agen bila perlu pangkalan. Ini akan kami lakukan pekan depan," yakinnya.

Kata Junaidi, DPRD bukan lembaga eksekutor akan tetapi dapat melakukan banyak hal, ia juga mengapresiasi KAHMI Ketapang yang tanggap menyampaikan aspirasi masyarakat.

"Kita juga akan Sidak untuk memastikan apa yang menyebabkan persoalan ini, apakah karena kuota atau distribusi yang salah. Audensi ini juga ada disampaikan informasi indikasi penyalahgunaan gas bersubsidi, ini akan segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Apabila hasil Sidak menemukan pangkalan elpiji yang berbuat curang, Junaidi meyakinkan, pihaknya akan merekomendasikan pencabutan izin operasional ke pihak yang bertanggungj jawab dalam persoalan ini.

"Ke depan pengawasan perlu ditingkatkan, instrumen-instrumen pengawasan seperti Satpol PP diaktifkan. Bila perlu lakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memantau," pungkasnya. (teo/jee)