Senin, 09 Desember 2019


Bupati Ketapang Launching Aplikasi Sivaklara

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 108
Bupati Ketapang Launching Aplikasi Sivaklara

Foto Bersama – Bupati Ketapang, Martin Rantan foto bersama undangan saat soft launching Sistem Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa (Sivaklara Desa), Selasa (12/11). Sistem yang dibuat diharapkan akan memudahkan aparatur desa dalam penyusunan produk hu

KETAPANG, SP – Pemkab Ketapang melakukan soft launching Sistem Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa (Sivaklara Desa), Selasa (12/11). Kegiatan ini juga sekaligus sosialisasi awal ke para kepala desa (Kades) serta rapat kerja Bupati Ketapang, Martin Rantan bersama Kades di Ketapang tahun 2019.

Pada acara pembukaan, Martin Rantan berharap materi dan sistem yang diperkenalkan dapat membantu mengatasi permasalahan di desa. Terutama penyusunan produk hukum desa yang tidak sesuai dengan undang-undang atau berbenturan dengan norma peraturan di atasnya.

Menurut Martin, kondisi tersebut terjadi karena selain kurangnya pemahaman Kades mengenai tata cara penyusunan peraturan desa, juga karena rentang jarak antara desa dan ibu kota kabupaten yang cukup jauh, sehingga menyebabkan kades enggan menyampaikan rancangan peraturan desa untuk dievaluasi dan diklarifikasi. 

"Untuk itu, kita merancang sistem yang memberi kemudahan mengevaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi aturan desa secara terpadu dan  berkelanjutan berbasis aplikasi," jelas Martin.

Kegiatan ini, lanjut Martin, juga upaya menyelaraskan program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berbasis desa untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

“Pemerintah desa memiliki posisi yang sangat strategis yang berada pada jenjang pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat terutama dalam pelayanan publik,” ungkap Martin.

Kades dan perangkat desa, diminta Martin juga harus selalu bekerja dengan mengutamakan kepentingan masyarakat desa dari kepentingan pribadi atau kelompok dalam bertindak.

“Karena itu hendaknya selalu menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan, serta norma hukum yang berlaku sehingga dapat selalu menjadi figur yang baik di masyarakat,” ajak Martin.

Kades juga diminta senantiasa menciptakan dan menjaga suasana harmonis dan tidak konfrontatif dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta saling berkoordinasi dan bermitra dengan baik, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa masing-masing dapat berjalan baik dan kondusif. 

"Lakukan penguatan terhadap partisipasi dan gotong-royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan di desa," paparnya. (teo/pk/jee)