Rabu, 11 Desember 2019


Progres Pengerjaan Mega Proyek Lamban

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 337
Progres Pengerjaan Mega Proyek Lamban

KETAPANG, SP - Proyek peningkatan struktur Jalan Tanjung-Lamboi-Pasir Mayang, Kecamatan Jelai Hulu dengan total anggaran Rp23,4 miliar menjadi sorotan.

Pasalnya, progres pelaksanaan proyek tersebut hingga saat ini masih minim. Realisasi pengerjaanya bisa dilakukan tepat waktu diragukan.

"Informasi awal kita terima memang masih samar, katanya masyarakat pesimis pekerjaan selesai tepat waktu karena saat ini progres pekerjaan berjalan lamban," kata Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Achmad Soleh, Kamis (14/11).

Soleh mengaku dalam waktu dekat akan meninjau langsung lokasi pengerjaan salah satu mega proyek di Ketapang tersebut dan mendorong percepatan kegiatan dan pengawasan, agar pekerjaan bisa tepat waktu dan kualitas pekerjaan sesuai dan maksimal.

"Selain di lokasi itu, kita juga akan datangi pekerjaan Jalan Kelampai-Simpang Dungun Kendawangan yang informasi pekerjaan masih kurang dan kita akan koordinasikan dengan kawan-kawan di Komisi IV," tegasnya.

Sementara Ketua LSM Peduli Kayong, Suryadi mendesak Dinas PUTR Ketapang mengambil sikap terhadap pelaksana pengerjaan proyek, khususnya mega proyek yang menghabiskan anggaran besar, namun lamban dalam pekerjaannya.

"Satu di antaranya proyek peningkatan struktur Jalan Tanjung-Lamboi-Pasir Mayang yang sampai saat ini progresnya lamban. Padahal sudah memasuki akhir tahun dan musim penghujan," katanya.

Ia menilai, jika tidak diberi peringatan bukan tidak mungkin pelaksanaan proyek nantinya tidak selesai sesuai waktu yang ditentukan. Jikapun selesai kualitas pengerjaanya tidak terjamin, mengingat pengerjaannya dilakukan dalam waktu yang mepet ditambah dalam kondisi musim penghujan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan ke dirinya, lambatnya pengerjaan proyek dikarenakan pihak pelaksana pengerjaan kekurangan kendaraan untuk pengerjaan proyek. 

"Itu tidak bisa menjadi alasan, sebab ketika ditetapkan menjadi pemenang pelaksana harus siap segala hal,” tegasnya.

Suryadi meminta Dinas PUTR tegas menyikapi persoalan ini. Terhadap pengerjaan mega proyek banyak yang lamban dan tidak selesai, pelaksana pekerjaan harus diberi sanksi.

“Misalkan di-black list agar ke depan siapa saja yang mendapat pekerjaan serius dan bertanggung jawab sesuai kontrak kerja yang ada," pungkasnya. (teo/jee)