Senin, 23 September 2019


Klaim sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kubu Raya, Junaidi Dinilai Melanggar AD/ ART

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 1274
Klaim sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kubu Raya, Junaidi Dinilai  Melanggar AD/ ART

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) didampingi Wakil Ketua Umum Agung Laksono (kanan) dan Ketua DPP Yorrys Raweyai memimpin pertemuan dengan Barisan Muda Partai Golkar dan pimpinan ormas di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (19/2). Si

KUBU RAYA, SP – Ambisi Ketua Caretaker Junaidi Bustam untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kubu Raya terganjal. Ia mengklaim sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kubu Raya masa bakti 2016 - 2021 ditentang dan ditolak oleh sembilan Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kubu Raya.  

Manuver politiknya dianggap sepihak bahkan telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar yang tanpa melalui tahapan-tahapan pemilihan layaknya dalam sebuah Musyawarah Daerah (Musda).  

Penolakan sembilan PK ini dibuat dalam bentuk surat pernyataan yang disampaikan kepada sesepuh, kader dan loyalis Partai Golkar dalam acara silaturahmi dan konsolidasi Partai Golkar Kubu Raya pada Minggu (13/3). 

 "Cukup jelas bahwa keputusan Ketua Caretaker telah melanggar AD/ART Partai Golkar. Ini kan jelas ilegal," tegas Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Teluk Pakedai Raziman.  

Mestinya, kata dia, untuk memilih seorang ketua harus melalui mekanisme dan tahapan yang telah diatur dalam AD/ART seperti adanya pencalonan, penjaringan, penyampaian visi misi, dan pemilihan yang dilaksanakan dalam ajang Musyawarah Daerah (Musda).  

"Akan tetapi Musda tidak dilaksanakan. Padahal, dia (Junaidi Bustam) dimandatkan oleh DPD Provinsi Partai Golkar sebagai caretaker yang bertugas untuk melaksanakan Musda Golkar Kubu Raya. Namun tiba-tiba mendefinitifkan dirinya sendiri sebagai Ketua DPD," terangnya.  

Ditambahkan, Ketua Pimpinan Kecamatan Kuala Mandor B, Mansur bahwa dirinya tidak pernah mendengar dimana pun jika caretaker didefinitifkan sebagai ketua partai. 
 "Golkar ini sudah berdiri sejak zaman dulu. Tidak pernah terjadi seperti ini, baru ini terjadi dalam sejarah. Ini kan cukup memalukan. Bukannya untuk membesarkan partai tapi untuk kepentingan pribadi," tegasnya.   

Diterbitkannya Keputusan Nomor Kep-VI/MUSDA-III/Golkar-KKR/2016 tertanggal 27 Februari 2016 tentang Pengesahan Ketua DPD Partai Golkar Kubu Raya masa bakti 2016-2021 ini bermula dari pertemuan biasa antara Ketua caretaker dengan sembilan PK pada 27 Februari 2016 di Sekretariat DPD Partai Golkar Kalbar Gedung Zamrud.  

Dalam pertemuan itu dibahas agenda tentang perkembangan politik internal Partai Golkar dan membentuk Panitia Musda Golkar Kubu Raya yang disepakati Darmawansyah sebagai ketua.

Namun belum ditentukan kapan jadwal dilaksanakan musda, tiba-tiba terbit surat keputusan yang menyebutkan Junaidi Bustam mengesahkan dirinya sendiri sebagai Ketua DPD Partai Golkar.   

Ketua PK Batu Ampar, Ibrahim menilai keputusan yang diambil Junaidi Bustam adalah sepihak. "Ia (Junaidi) menganggap seolah-olah pertemuan kami pada tanggal 27 Februari itu musda. Padahal bukan. Ini sama saja melakukan pembohongan dan manipulasi administrasi dan dokumen," kata dia.  

Ironisnya, dalam keputusan pengesahan itu caretaker yang menandatangani bukan pimpinan sidang yang lazim dipilih dalam sebuah persidangan musda.   Sementara Ketua PK Sui Kakap, Mar'i menilai jika caretaker tidak sembunyi-sembunyi, maka tidak akan muncul kekecewaan kader Golkar Kubu Raya.  

"Kami belum tahu ada kepentingan apa kedepannya dengan keputusan itu. Tapi yang jelas merugikan partai. Hak kader hilang begitu saja. Kedepan ini menjadi pembelajaran politik agar melaksanakan sesuai aturan karena Golkar merupakan partai besar," pungkasnya.  

Selain menolak keputusan Junadi Bustam, sembilan PK juga mendesak segera dilaksanakan musda. Beberapa waktu lalu akhirnya menetapkan panitia musda yang dipastikan akan digelar sepekan lagi yakni pada 20 Maret 2016.  

Junaidi Bustam yang dikonfirmasi via telepon siang kemarin tiba-tiba langsung tidak mengaktifkan ponselnya. Layanan SMS yang dikirimkan juga belum mendapat respon balasan hingga berita ini diterbitkan. (jek/bah)