Jalan Poros Desa Simpang Kanan, KKR Rusak Parah

Kubu Raya

Editor sutan Dibaca : 1209

Jalan Poros Desa Simpang Kanan, KKR  Rusak Parah
Seorang pemotor tampak bersusah payah melintasi jalan utama Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. (SUARA PEMRED/ JAKA ISWARA)
KUBU RAYA, SP – Belasan tahun kondisi jalan poros Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (KKR) rusak parah.

Padahal, jalan itu strategis karena menghubungkan desa lain di sekitarnya seperti Puguk, Bengkarek, Pasak dan Pasak Piang. Derita itu terus dialami masyarakat setempat.


Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Simpang Kanan, Hanafi mengungkapkan, jalan yang dibuka secara swadaya oleh warga setempat tak pernah tersentuh pembangunan.
   "Kondisinya sangat memprihatinkan, terlebih jika musim hujan. Padahal, Kecamatan Sui Ambawang ini merupakan kecamatan yang berada di pinggiran kota.

Anehnya, pembangunan tak pernah ada, mulai saat masih di bawah Kabupaten Pontinak hingga terjadi pemekaran,” ungkap Hanafi di Sungai Raya, Rabu (20/4).  

Hanafi mengatakan bahwa infrastruktur jalan yang buruk itu mengganggu aktivitas masyarakat desa.   “Sangat menyulitkan masyarakat, apalagi sebagian masyarakat bekerja di kota sebagai kuli bangunan atau buruh kasar,” katanya.  

Hanafi berharap pemda sungguh-sungguh menegaskan keberadaannya dengan merealisasikan dambaan masyarakat yang menghendaki pembangunan jalan desa. Terlebih, jalan ini merupakan akses jalan poros satu-satunya menuju ibu kota KKR dan ke Kota Pontianak.   
“Masyarakat, dengan terpaksa harus membiasakan diri melintasi jalan yang sejatinya tak layak untuk dilintasi,” katanya.
 

Hanafi mengungkapkan bahwa masyarakat kerap menjadi korban janji busuk beberapa anggota DPRD KKR daerah pemilihan Kecamatan Sungai Ambawang saat kampanye.

Beberapa calon anggota dewan berjanji memperjuangkan aspirasi masyarakat.   “Namun janji cuma tinggal janji. Dari tahun  ke tahun tak ada indikasi jalan desa akan dibangun. Saya juga seringkali mengunggah foto kondisi jalan ke media sosial, berharap diperjuangkan oleh DPRD,” katanya.  

Berdasarkan hasil usulan musrenbang Kubu Raya 2017, lanjut Hanafi, jalan itu menjadi skala proritas pembanggunan. Dirinya mendapat informasi bahwa jalan itu dianggarkan sebesar Rp 5 miliar untuk pengerasan.

Hanafi dan masyarakat tentu berharap realisasi pembangunan jalan dan dilakukan secara merata.   “Kami cukup bersyukur jalan ini dianggarkan. Kami berharap jalan ini dibangun. Selebar dua atau tiga mater saja sudah cukup, yang penting jalan itu dibangun panjang, “ bebernya.

 
Tokoh Pemuda Kubu Raya, Ahmad Makmum mengapresiasi Pemkab Kubu Raya yang tetap memprioritaskan pembangunan jalan poros hingga beberapa tahun ke depan. Sehingga dapat mendorong kehidupan ekonomi masyarakat menjadi lebih layak.  

“Namun kenyataannya, pembangunan saat ini hanya menyasar pada aspek lingkungan di wilayah perkotaan yang notabene merupakan wilayah ibu kota. Kami juga mengharapkan pembangunan pemerintah juga mengarah pada desa-desa supaya terjadi pemerataan pembangunan,” ujarnya. 

Padahal, desa juga bagian dari pemerintah daerah yang turut menopang aktivitas ekonomi kota.   “Tahapan pembangunan ke desa sebaiknya sudah harus dilakukan. Jangan terjadi ketimpangan pembangunan yang hanya berjalan pada wilayah perkotaan saja,” katanya. 

Anggota Komisi III DPRD KKR, Iqbal Asaruddin mengatakan, realisasi pembangunan di tiap desa sebaiknya berangkat dari kebutuhan mendesak atau prioritas masyarakat desa masing-masing.
“Sebab, antara desa satu dengan desa yang lain punya kebutuhan khasnya masing-masing. Nah, pemerintah daerah harus tanggap soal itu,” katanya.  

Mengenai pembangunan jalan poros di Kubu Raya, kata Iqbal, sebenarnya aspirasi dan harapan lama masyarakat.   “Maka sebaiknya segera jawab suara-suara rakyat itu,” katanya.  

Menurut Iqbal, aktifitas masyarakat di Desa Simpang Kanan cukup tinggi. Karenanya, keberadaan jalan poros yang representatif sangat penting.

Letak desa itu cukup strategis yang berada di pinggiran ibu kota KKR dan Kota Pontianak. Terlebih, sebagian besar masyarakatnya bekerja di Kota Pontianak dan ibu kota KKR dengan menggunakan kendaraan roda dua.   “Mohon kepada pemerintah daerah untuk merealisasikan pembangunan jalan di desa itu,” katanya. (jek/bah)