Kamis, 24 Oktober 2019


Pemkab Kubu Raya Dipercaya Menjadi Pilot Project Sistem Online Kelola Dana Hibah dan Bansos se-Indonesia

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 1080
Pemkab Kubu Raya Dipercaya Menjadi Pilot Project Sistem Online Kelola Dana Hibah dan Bansos se-Indonesia

Bupati Kubu Raya, Rusman Ali bersama Deputi II Perekonomian, Binsar Simanjuntak, Deputi III/PKD Dadang Kurnia, Deputi V/ Investigasi Iswan Elmi, Kepala BPKP Provinsi Kalbar, Arman Sahri di kantor BPKP Pusat Jakarta, beberapa waktu lalu. (ist)

KUBU RAYA, SP- Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dipercaya menjadi pilot project sistem online pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial se-Indonesia tahun 2016. Program sistem online yang disebut Simda e-hibah dan e-bansos ini, merupakan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan Kalbar.

“Kita baru saja menandatangani kerjasama dengan BPKP untuk program ini. Program ini bertujuan untuk penguatan tata kelola hibah dan bansos,” kata Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali, SH, kepada Suara Pemred, Minggu (22/5).

Ia menegaskan, Kabupaten Kubu Raya menjadi pilot project program hibah dan bansos berbasis online, untuk Indonesia dari Kubu Raya.  
Pemerintah Kubu Raya akan menjadi Kabupaten Pertama di Indonesia yang akan menerapkan e-Hibah Bansos dan akan menjadi daerah percontohan nasional.

Hal tersebut dikemukakan oleh deputi 2 BPKP  Pusat dalam Focus Group Discussion yang dihadiri oleh Bupati Kubu Raya Rusman Ali, Anggota KPK dan Kepala BPKP Kalimantan Barat, di Kantor BPKP Pusat di Jakarta, Kamis lalu.
 

Menurut Rusman Ali, aplikasi e-hibah dan e-bansos tersebut, akan menjadi solusi bagi masyarakat, mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah tanpa bermasalah. Sebab dalam aplikasi online tersebut, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memantau proposal bantuan sosialnya yang diajukannya kepada pemerintah.


Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) telah meluncurkan sistem online dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos). Program sistem online ini disebut juga e-hibah dan e-bansos, kerjasama dengan BPKP Kalimantan Barat.  

Sistem online hibah dan bansos ini, akan memperlihatkan identitas yang mengajukan, sehingga timbul data dari pada legalitas dan kegiatan yang dilakukan. Situs hibah bansos juga memuat akte pendirian dari lembaga yang harus di atas tiga tahun.  

Bupati Kubu Raya, Rusman Ali mengatakan, sistem online pengelolaan dana hibah dan bansos semakin transparan, akuntabel, dan berkeadilan.   “Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kami telah memerintahkan SKPD untuk melakukan transparansi pengelolaan dana hibah, dan bantuan sosial,” kata Rusman.  

Rusman memberikan arahan, agar pengelolaan hibah dan bansos dapat seluas-luasnya memberikan manfaat bagi masyarakat Kubu Raya.   “Dengan kita launcing e-bansos pada hari ini, sekaligus menunjukan komitmen kita untuk melakukan transparansi pengelolaan dana hibah dan bansos,” ujarnya.

Menurut Rusman, pemberian hibah dan bansos perlu dilakukan, karena tidak semua aspek pembangunan bisa dilakukan oleh pemerintah. “Pemberian hibah dan bansos merupakan bentuk peran serta masyarakat, dalam membantu pencapaian sasaran pembangunan,” jelasnya.  

Pemerintah Kubu Raya terus berupaya melakukan perbaikan dalam hal pengelolaan hibah dan bansos. Salah satunya, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan transparansi.   “Dengan transparansi maka para pihak terkait dapat saling melakukan check and recheck, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dengan mudah dideteksi,” ujarnya.  

Menurut Rusman, melalui penerapan sistem online, diharapkan akan tercipta filter terbaik dalam pemberian hibah dan bantuan sosial. Yakni, kontrol langsung dari masyarakat.   “Penerapan sistem online juga menjadi pembuktian pada masyarakat bahwa, Pemerintah Kubu Raya serius melakukan perbaikan,” ujarnya.  

Dalam aplikasi tersebut, nantinya semua masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan gampang. Penyampaian proposal bantuan juga dengan cara online, langsung masuk ke sistem.   Selanjutnya, masyarakat dapat memantau apakah proposal sudah benar sesuai dengan prosedur. “Jika belum, aplikasi akan memberitahu masyarakat, syarat apa saja yang harus dilengkapi dan seterusnya,” ujarnya. (lam/jek/lis/sut)