Senin, 23 September 2019


SMPN 1 Sungai Raya, KKR Didemo Ratusan Warga

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 1661
SMPN 1 Sungai Raya, KKR Didemo Ratusan Warga

Ratusan warga memadati halaman SMPN 1 di Desa Arang Limbung, Rabu (13/7). (suara pemred/jaka iswara)

KUBU RAYA,SP- Ratusan orang tua siswa dari Desa Arang Limbung,  Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (KKR), menggelar aksi protes di kompleks Sekolah Menengah Negeri (SMPN) 1 Sungai Raya, Jalan Adi Sucipto KM 12,2 Desa Arang Limbung, Rabu (13/7).

Aksi protes ini disebabkan ratusan anak mereka  yang notabene tinggal di sekitar sekolah itu, tidak diterima. Hal ini akibat pemberlakuan Perbup Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di KKR.
 

Perbub itu tidak lagi menerapkan sistem penerimaan melalui bina lingkungan, yakni  memprioritaskan warga sekitar). "Anak-anak kami tidak diterima. Padahal sejak dulu,  sekolah ini selalu melakukan penerimaan melalui bina lingkungan sehingga warga sini pun (Desa Arang Limbung) tidak bersekolah di tempat yang jauh,” kecam Karsiono, salah seorang warga yang memprotes.
 

Karsiono menjelaskan,  selain tidak lagi menerapkan sisten bina lingkungan,  pihak sekolah menerapkan sistem tes beberapa mata pelajaran terkait penerimaan siswa baru.
Menurutnya, para orangtua selama ini tak memahami bahkan tak mengetahui adanya perbub tersebut. 

Hal ini karena tiadanya sosialisasi dari Disdikbud KKR maupun pihak sekolah itu sendiri.
  “Kami tidak tahu perbup itu seperti apa. Yang jelas, kami warga di sini ingin  anak-anak kami bisa diterima di sekolah ini,” tegas Karsiono.

Warga lainnya,  Mahdah,  mengaku bahwa selain tidak adanya sosialisasi kepada warga, perbup ini juga tidak diterapkan oleh seluruh sekolah di KKR. Sebab sesuai  informasi yangdiperolehnya, SMPN 3 yang berada di Desa limbung dan SMP 2 di Desa Sungai Raya, masih menerapkan sitem penerimaan siswa baru melalui bina lingkungan.


“Bahkan  SMPN 3 dapat menerima melalui  bina lingkungan hingga 50 persen,” ujar Mahdah.


Sementara itu,  Kepala Desa Arang Limbung, Mustaqim meminta pihak sekolah kembali menerapkan penerimaan siswa baru melalui bina lingkungan.  

"Kami meminta pihak sekolah dapat memprioritaskan warga sekitar untuk diterima di sekolah itu,agar tidak bersekolah ke tempat yang jauh," sarannya.
 

Mustaqim menegaskan,  pihak SMPN 3 dan SMP 2  masih menerapkan sistem penerimaan siswa melalui bina lingkungan. "Lalu,  kenapa di sini tidak bisa? Kami ingin penerimaan kembali menerapkan sistem bina lingkungan,” katanya
Kepala SMPN 1,

Slamet Riyadi menyatakan, mekanisme penerimaan siswa baru di sekolahnya tetap mengacu pada surat edaran Disdikbut  KKR Nomor 420/1283/Dikbud.a/2016, dan Perbup Nomor 22 Tahun 2016 pasal 12 tentang Mekanisme Penerimaan.

“Mekanisme penerimaan ini ada dua jalur, yakni mandiri dan reguler,” katanya.
 

Dalam perbup ini, menurut Slamet,  diterapkan persentase penerimaan siswa baru yakni untuk jalur reguler sebesar 80 persen, dan  mandiri 20 persen. Sedangkan untuk jalur reguler diterima berdasarkan nilai Nilai Ebtanas Murni (NEM), dan  jalur mandiri diterima berdasarkan empat komponen.
   

Ditambahkan, skor nilai empat komponen itu: jarak sekolah dengan tempat tinggal (skor 250); prestasi akademik (skor 250); faktor ekonomi (skor 100); hasil tes (skor 400).

“Warga di sini protes karena mereka tidak mau diberlakukan tes. Masyarakat inginnya seperti dulu, tetap memprioritaskan warga sekitar. Namun,  kami tetap mengacu pada peraturan yang ada,” pungkasnya.


Sementara itu,  Pengawas Pembina SMPN 1 Dinas Pendidikan KKR, Abdullah menjelaskan,  perbup ini merupakan kebijakan yang harus dipatuhi. Perbup ini dinilainya sudah lebih baik dengan tujuan dapat mengakomodir dan menampung anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah.


“Jika memenuhi persyaratan,  tetap diterima, namun tetap berbasis pada nilai. Tidak mungkin kita dapat menampung semuanya, karena sekolah ini bukan hanya milik warga Desa Arang Limbung  saja,” ujar Abdullah
 

Menurut Abdullah, perbup tersebut tak dapat dilanggar karena pihak sekolah bukan pengambil kebijakan melainkan hanya sebagai pelaksana.  “Saya jamin tidak ada penerimaan secara kongkalingkong dan sebagainya. Selaku pengawas di sini, kami akan  selalu memantau kepala sekolah maupun guru-guru di sekolah ini,” pungkasnya (jek/pat/hd/sut)