Senin, 14 Oktober 2019


Bupati Kubu Raya: Noval Tidak Terlibat Proyek Dishubkominfo 2014

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 2733
Bupati Kubu Raya: Noval Tidak Terlibat Proyek Dishubkominfo 2014

GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)

PONTIANAK, SP - Kepala Kejaksaan Negeri (kejari) Mempawah, Bambang Setyadi mengungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Kubu Raya (KKR), SH sudah menjadi tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Mempawah, sejak Kamis (21/7), sekitar pukul 04.00 WIB.

"Kepala Dinas Kominfo Kubu Raya yang merangkap BPK, diduga memanipulasi fakta pengadaan komputerisasi yang tak sesuai dengan Rafnya," jelasnya.

Menurutnya, anggaran pengadaan komputerisasi ini sebesar Rp 10 miliar. Saat ini belum diketahui berapa kerugian negara. Karena masih menunggu hasil dari audit BPK.

"Jadi, Kadis tersebut sempat mengembalikan uang sekitar Rp 300 juta, berdasarkan audit dari Pemda Kubu Raya," jelasnya.

Ia mengungkapkan, ancaman dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU tentang Korupsi dengan ancaman 1-4 tahun. Kasus itu terus dikembangkan, bisa saja ada tersangka lainnya.

Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jakisman Nainggolan mengatakan, saat Kadis KKR masuk tahanan, diantar petugas Kejaksaan Mempawah, dan tak banyak bicara. Si Kadis menempati ruangan tahanan masa pengenalan lingkungan (Mapenaling), dan penahanan itu tak dibedakan dengan tahanan lainnya.

 "Jadi, setiap tahanan, kita tak akan bedakan, karena semuanya sama di mata hukum," jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kominfo KKR, SH ditanya tentang penahanan dirinya saat ini, dirinya hanya pasrah. "Jadi, saya jalani saja, dan pasrahkan  kepada Allah," jelasnya, saat hendak melaksanakan salat Jum,at di Rutan Kelas II B Mempawah. Ia menggunakan pakaian berwarna unggu dengan sarung dan peci.

Saat ditanya Suara Pemred mengenai, apakah ada orang atau pihak lain yang terlibat. "Mengenai itu (pihak lain yang terlibat), no comment. Jadi, saya jalani saja mengenai ini," jelasnya.  

Bantah Anak Terlibat


Bupati Kubu Raya, Rusman Ali membantah anaknya berinisial NV, terlibat korupsi pengadaan fasilitas Media Center (MC) Dinas Kominfo KKR senilai Rp 1,8 miliar tahun 2014.  

Bupati KKR Rusman Ali menegaskan, korupsi yang telah membuat Kepala Dinas Kominfo KKK, SH dan salah satu staf, S, sudah ditahan penyidik Kejari  Mempawah sebagai tersangka korupsi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan NV.  

"NV sampai bersumpah tidak ada main proyek di Dinas Kominfo Kabupaten Kubu Raya. Bahkan saya juga sudah menanyakan kepada teman-temannya, dan mereka tegaskan NV tidak terlibat," kata Bupati Kubu Raya, Rusman Ali Minggu (31/7).

Menurut Rusman Ali, siapa pun yang terlibat dalam kasus ini, nantinya akan terbukti saat di pengadilan.
  Rusman Ali menyarankan kepada SH  untuk mencari pengacara mendampingi dirinya dalam kasus tersebut. Akan tetapi jika belum mendapatkannya, maka Pemerintah KKR tetap akan memberikan bantuan hukum.    

"Yang jelas bantuan hukum yaitu di bagian hukum di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah KKR, tetap ada kita siapkan," tutur Rusman Ali.
 

Sementara untuk posisi jabatan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kubu Raya yang disandang SH, Bupati Rusman Ali, belum memberikan kepastian pengganti.   Rusman Ali mengaku, masih akan melihat perkembangan selanjutnya terlebih dahulu.   "Jika sudah lebih dari 20 hari, maka nanti akan kita rapatkan. Apakah di-nonaktifkan sementara atau dicarikan penggantinya belum bisa saya putuskan sekarang," ujar Rusman Ali.  

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah KKR, Odang Prasetyo mengungkapkan meskipun sudah mendapatkan informasi atas penahanan Kepala Dinas Kominfo KKR, SH, namun hingga Jumat (29/7), belum mendapatkan surat resmi.   Karena itu, pergantian penetapan Kepala Dinas Kominfo yang baru menggantikan SH, belum bisa dilakukan sementara waktu.  

Diungkapkan Odang, apabila Pemda KKR sudah mendapat pemberitahuan tertulis penahanan SH, akan akan dilakukan rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) “mengenai pengganti tugas Kadis Kominfo sementara.  

Menurut Odang, Pemerintah KKR sudah mengambil langkah dengan melakukan pendampingan hukum.   Namun informasi yang diterima, ternyata SH  sudah menunjuk seorang pengacara untuk melakukan upaya penangguhan penahanan.   “Saya tidak hafal siapa nama pengacaranya. Disetujui atau tidak penangguhan ini merupakan kewenangan dari kejaksaan,” tegas Odang.  

Jumat (29/7) sekitar pukul 10.30 WIB, Sekretaris Dinas Kominfo KKR, Edi Budianto bersama dua staf, menghadap Plt Sekretaris Daerah KKR, Odang Prasetyo.  

“Memang diperlukan arahan dari kami, agar kegiatan di Dinas Kominfo Kabupaten Kubu Raya, tidak terhambat,” ujar Odang  

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah KKR, Hudiyanto menyatakan bantuan hukum yang diberikan seperti pertimbangan-pertimbangan hukum dan saran kepada yang bersangkutan.

Termasuk memberikan masukan pengacara yang dapat digunakan oleh yang bersangkutan.    Upaya lain yang dapat diberikan, masukan kepada pengacaranya yaitu penangguhan penahanan.

“Tentunya penangguhan penahanan itu mengikuti aturan mekanisme yang diatur dalam undang-undang seperti adanya penjamin berupa orang atau barang," jelas Hudiyanto.  

Penangguhan penahanan itu berdasarkan pertimbangan selain adanya penjamin, juga yang bersangkutan selama ini pro aktif. Bahkan tidak pernah sedikit pun berniat melarikan diri.  

"Semua itu kita serahkan kepada pengacara dan keluarga yang bersangkutan. Sedangkan kami memang tidak bisa melakukan pendampingan untuk beracara di persidangan,” kata Hudiyanto.  

Bagian Hukum KKR, hanya bisa memberikan pendampingan jika menyangkut kasus perdata bukan pidana. Walau pun demikian, Pemerintah KKR, tetap akan memberikan bantuan hukum berupa pertimbangan-pertimbangan saja kepada penasehat hukum atau yang bersangkutan.  

Korupsi merupakan penyakit serius di Indonesia yang sulit dihilangkan. Korupsi juga sudah terjadi di semua lini  instrumen negara.  

Staf Ahli Kejaksaan Agung, M Amari mengatakan setidaknya ada tiga alasan mengapa pejabat negara melakukan korupsi. Pertama, korupsi terjadi karena ada kebutuhan, corruption by need. Karena keluarga butuh biaya hidup. Kedua, rakus dan ingin menumpuk kekayaan. Ketiga, keadaan memaksa sehingga melakukan korupsi.  

Selain itu, Amari melihat ketentuan anggaran negara atau daerah, juga membuat penyelenggara negara melakukan korupsi.   "Tiap akhir tahun masing-masing instansi sekuat tenaga berusaha menghabiskan anggaran.  Kalau tidak habis, anggaran tahun ini tidak diberikan nilai yang sama," ujar Amari.  

Maka dari itu, staf di daerah berusaha melakukan apapun untuk anggaran habis. "Apakah digunakan korupsi, tidak diperhatikan oleh mereka," pungkas Amari.  (ang/bls/ben/aju/hd/ant/lis/sut)