Proyek A Yani III, Kubu Raya Dinilai Bermasalah

Kubu Raya

Editor sutan Dibaca : 4381

Proyek A Yani III, Kubu Raya Dinilai Bermasalah
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
PONTIANAK, SP - Kebijakan Bupati Kubu Raya, Rusman Ali membangun proyek Jalan Sekunder C dianggap menyalahi aturan main. Pasalnya, dana yang dikeluarkan untuk proyek ini, justru diduga menggunakan dana Unit Perbaikan Jalan dan Jembatan (UPJJ), Dinas Bina Marga Kubu Raya.

 Padahal, fungsi UPJJ adalah memperbaiki kerusakan jalan atau jembatan, bukan untuk proyek jalan baru.
  Berdasarkan Wikipedia, Jalan Sekunder C atau Kelas III C yaitu, jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter (2,1 meter), ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter (0,9 meter), dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.  

“Lebih baik, dana UPJJ dialihkan ke daerah lain. Masih banyak jalan lingkungan dan protokol, seperti daerah pelosok Kubu Raya belum disemen, apalagi diaspal,” kata Ilham Syarif, kemarin.

Tokoh pemuda Kecamatan Sungai Kakap ini mengatakan, pembangunan jalan di Sekunder C dianggap boros anggaran. Alasannya, di kawasan ini, sama sekali tidak ada perumahan warga, alias hanya tanah kosong. Manfaatnya bukan untuk kepentingan masyarakat yang tersebar di banyak desa.  

UPJJ adalah unit bentukan Dinas Bina Marga. Tupoksinya memberikan pelayanan pemeliharaan jalan dan jembatan yang dikerjakan secara swakelola oleh personal di UPJJ Dinas Bina Marga. Tapi, menurut laporan yang diterima Suara Pemred, uang UPJJ justru salah peruntukan.
 

Perlu diketahui, pada tahun anggaran APBD 2014 dan 2015, Pemkab Kubu Raya menganggarkan Rp 20 miliar lebih untuk tiga titik ruas jalan poros di Kubu Raya. Bahkan pada 2016, Pemkab kembali menganggarkan RP 26 miliar untuk proyek jalan ini dari dana UPJJ.
 

Sumber Suara Pemred menyebutkan
, ada tiga titik lokasi pengerjaan menggunakan uang UPJJ. Yakni, Jalan Sekunder C, terusan jalan depan Kantor Bupati Kubu Raya menuju Rasau Jaya dan Punggur Kecil. Di titik ini, ada pekerjaan pembukaan badan jalan dan pembangunan fondasi jalan dengan penimbunan tanah merah sepanjang 10 km dengan lebar badan jalan 15 meter.  

Titik kedua, Jalan Parit Sarim, Desa Punggur Besar, Kecamatan Kakap menuju dermaga Parit Sarim. Di sini ada pekerjaan penimbunan tanah merah untuk fondasi dalam pelebaran jalan semen Parit Sarim, lebar 2 meter dengan panjang 5 kilometer. Titik kedua, yakni Jalan Desa Durian menuju Pasak Piang, Kecamatan Sungai Ambawang.

Di sini ada pekerjaan penimbunan tanah merah untuk fondasi pelebaran jalan semen Desa Durian, dengan panjang 3 kilometer dan lebar 2 meter.

  
Di sinilah pangkal masalah bermula. Uang UPJJ mestinya digunakan untuk tujuan pemeliharaan, justru digunakan untuk penimbunan dan mengarah pada pembangunan jalan baru. “Bila ini dijalankan, ada praktik kolusi dan korupsi, selama proses pengerjaan,” tutur seorang sumber kepada Suara Pemred.

Karena, bila proyek menggunakan uang UPJJ, proyek miliaran rupiah ini dilakukan tanpa harus mekanisme proyek pengadaan barang dan jasa umumnya. Pengerjaan juga tidak  perlu proses perencanaan dari konsultan teknis
, dan tidak perlu dilakukan pelelangan terbuka sesuai  Keppres Nomor 70 tahun 2010 atau perubahan Keppres 54 Tahun 2012. Dalam hal ini, kualitas hasil pengerjaan jalan yang akan dibangun pun dipertanyakan. 

  Padahal, kewenangan UPJJ, terutama saat menangani pekerjaan perbaikan dari tiap obyek titik lokasi tidak lebih dari Rp 200 juta, dan bukan mencapai miliaran rupiah. Adapun komponen belanja UPJJ hanya ada 3 macam saja. Yakni, pembelian bahan baku, penyewaan alat, dan honor pekerja.  

Lapor Kejati


Pada 9 Februari  2015, dua aktivis Kubu Raya pernah melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran ini kepada Kejaksaan Tinggi
(Kejati) Kalbar.  Tapi belum ada rilis resmi dari Kejati untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
  Suara Pemred menerima salinan laporan dugaan penyalahgunaan anggaran, untuk proyek di tiga titik ruas jalan disebutkan di atas. Isi laporan itu, pihak UPJJ diduga melakukan proses pengerjaan dengan cara memperbanyak titik pekerjaan, untuk tiap satu ruas lokasi badan jalan.

Artinya, proyek ini dibuat masing-masing untuk setiap per 25 – 50 meter panjang penimbunan tanah merah. Modus ini untuk menyiasati proses pekerjaan tiap maksimal Rp 200 juta, sehingga proses pencairan menggunakan banyak pengajuan SPJ untuk tiap nilai maksimal 200 juta ke Bendahara Pemkab Dinas Keuangan ke Bendahara Dinas, untuk dicairkan secara tunai oleh dinas. 

  
“Jelas ini modus untuk mengakali dan mensiasati ketentuan Keppres dengan cara kegiatan dipecah-pecah menjadi banyak,” kata sumber Suara Pemred.

Padahal, pekerjaan tersebut dilakukan dalam satu ruas lokasi saja, dengan maksud menyiasati agar proyek pekerjaan ini tidak dilakukan dengan mekanisme proses lelang umum (tender terbuka).

Namun, dilakukan secara langsung dengan mekanisme UPJJ, dan proses pencairan uang pembayarannya dilakukan, bertahap sesuai permohonan pencairan ke bendahara pemkab oleh Dinas Bina Marga.

Cara ini tentunya tanpa ada penawaran harga dengan tender, tanpa ada kontrak pekerjaan, tanpa ada mekanisme konsultan perencana teknis maupun konsultan pengawas, sesuai mekanisme pengadaan barang jasa sesuai Keppres.

Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Pesisir (Gempar) dan masyarakat Kecamatan Batu Ampar, mempertanyakan fungsi dan tanggung jawab dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kubu Raya Kalimantan Barat, terkait APBD 2015 yang dinilai tidak pro rakyat.

"Lihat saja anggaran yang ditumpahkan untuk di titik kawasan kantor bupati, hingga hampir mencapai Rp 8 miliar yang tak berdampak langsung dengan perbaikan pelayanan publik dan kemiskinan yang masih cukup besar di Kubu Raya yang terdiri dari 118 desa," katanya mengingatkan.

Demikian juga proyek pembukaan jalan di kawasan sekunder C menuju Rasau yang masih kosong hingga Rp
10 miliar. Proyek-proyek jalan poros yang dialokasikan terlalu besar hanya di beberapa titik ruas jalan. Seperti, Sungai Raya Dalam ke Punggur menyedot Rp 9 miliar. Sungai Rengas ke Sungai Itik menghabiskan Rp 10 miliar, yang semuanya menyedot ke APBD bukan dari APBN.

Menurutnya,
hal itu menunjukkan Pemkab tidak mampu memperoleh kucuran dana pusat, seperti yang selama ini selalu digembar-gemborkan Bupati Rusman Ali. Yang dahulu pernah menjadi Badan Anggaran di DPR-RI, namun ternyata hasilnya nihil.

Kadis Bantah
Kepada Suara Pemred, Kadis Bina Marga dan Pengairan Kubu Raya, Chairil Rahmi membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan, uang UPJJ yang dikucurkan untuk  Jalan Parit Ngabeh hingga Sekunder C, lokasinya berada persis di depan kantor Bupati Kubu Raya, bukan anggaran pembangunan melainkan untuk penstabilan badan jalan.  

“Ini memang diperbolehkan sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden), dan jika ini kontrakkan maka akan ada perselisihan antara kontraktor dengan dinas,” kata Chairil Rahmi.
 

Pengerjaan jalan ini, kata dia, dilaksanakan secara swakelola, tetapi dengan pembentukan tenaga teknis, perencanaan serta pengawasan. Nantinya, di daerah itu akan digunakan sebagai daerah pergudangan dan pemerintahan, sesuai dengan RTRW yang sudah dirancang.

"Jika jalan itu sudah jadi, nantinya, tidak akan ada lagi kawasan pergudangan di sepanjang jalan Ahmad Yani II ini
, karena akan dipindahkan di kawasan tersebut," tuturnya.

Kepala Unit Pelaksana Tugas Unit Perbaikan Jalan Dan Jembatan (UPT UPJJ) Dinas Bina Marga  Kubu Raya, Saryanto mengungkapkan, anggaran UPJJ pada 2014 sebesar Rp 7,7 miliar digunakan tersebar di sembilan kecamatan.
 

Dari total anggaran Rp 7,7 miliar ini, sebesar Rp 6 miliar digunakan untuk dana tanggap darurat, sedangkan Rp 1,7 miliar dipergunakan untuk Jalan Parit Ngabeh hingga Sekunder C sepanjang 1,7 kilometer dengan lebar penimbunan 10 meter.
  “Dana ini bukan digunakan untuk membuka jalan baru, tapi penimbunan atau penstabilan tanah,” ujarnya.  

Menurutnya, pada 2015, dana yang dipersiapkan pada UPJJ untuk pelayanan konstruksi di sembilan kecamatan sebesar RP 25,650 miliar, ditambah dengan biaya operasional menjadi Rp 26 miliar.
  “Di tahun 2015, dana yang diperuntukkan untuk Sekunder C hanya Rp 5 miliar, dana ini untuk penimbunan tanah lagi sepanjang 3,3 kilometer,” katanya.  

Ditegaskannya, dana UPJJ yang cukup besar pada 2015 itu, diperuntukkan bagi 155 titik kegiatan yang tersebar di sembilan kecamatan. (jek/ant/loh/lis/sut)