LPM Kalbar Datangi Proyek Perumahan Ciputra Garden, Kubu Raya

Kubu Raya

Editor sutan Dibaca : 1638

LPM Kalbar Datangi Proyek Perumahan Ciputra Garden, Kubu Raya
Ratusan angota Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalbar ketika mendatangi proyek perumahan elite Ciputra Garden Jalan Supadio , Desa Arang Limbung, Kubu Raya, Senin (10/10). (SUARA PEMRED/ JAKA ISWARA)
KUBU RAYA,SP- Ratusan warga Kalimantan Barat  yang tergabung dalam  Laskar Pemuda Melayu (LPM)  Kalbar mendatangi proyek  perumahan elite Ciputra Garden Jalan Supadio , Desa Arang Limbung, Kubu Raya, Senin (10/10)   Kedatangan ratusan anggota LPM ini karena tidak terima atas pernyataan dari pelaksana proyek perumahan, Aphin yang menyatakan akan membawa ratusan warga dari kelompok lain (etnis) untuk menduduki proyek perumahan Ciputra Garden  

Aksi ratusan anggota LPM ini berlangsung sekitar satu jam yang dipimpin oleh Panglima LPM Kalbar,  dan  mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI.
 

Iskandar menjelaskan aksi ini yang dilakukan oleh ratusan anggota ini berawal dari adanya kerjasama kontrak pengerjaan proyek perumahan sebanyak 40 unit  antara GM Ciputra Garden, Edi juga merupakan anggota dari LPM dengan pelaksana proyek perumahan Ciputra Aphin.
 

"Sampai waktunya yang sudah ditentukan ternyata pengerjaan rumah ini tidak selesai, sementara pembayaran yang sudah diambil Aphin  lebih dari  Rp 1 miliar, sehingga pihak Ciputra dari jakarta memutuskan hubungan kerja," kata Iskandar ditemui di halaman proyek perumahan Ciputra Garden
, Senin (10/10)
 

Sementara itu Kapolsek Sungai Raya Kompol Abdullah Syam, mengungkapkan sebenarnya sebelum adanya aksi demo yang dilakukan oleh ratusan anggota LPM kalbar ini sudah pernah dilakukan mediasi antara kedua pihak yang sedang berseteru
  "Sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh kepolisian, bahkan pernah dimediasi oleh kapolda langsung," ujar Abdullah  

Ketua Umum MABM Provinsi Kalbar, Chairil Effendy meminta, pelaksana proyek (PT Tri Mandiri) dan pemilik proyek (PT Ciputra) untuk bekerja sesuai aturan yang berlaku. Jika ada masalah, diharap tidak membawa masyarakat apalagi mengatasnamakan etnis tertentu.

Pembahasan berita selengkapnya,  pada Harian Suara Pemred,  edisi Selasa (11/10). (tim sp/sut)