Polemik Pilkades Arang Limbung

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 629

Polemik Pilkades Arang Limbung
MEDIASI – Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Kubu Raya rapat bersama sejumlah tokoh masyarakat Desa Arang Limbung terkait polemik pelaksanaan Pilkades, Kamis (5/10). SP/Jaka

Warga Cegat Nursyam untuk Ikut Rapat


Zainiansyah, Warga Arang Limbung
Hasilnya masih nol, padahal persoalannya sangat simpel, yakni Pilkades tetap dilaksanakan. Karena pada awalnya Desa Arang Limbung masuk dalam agenda Pilkades serentak

KUBU RAYA, SP – Sejumlah tokoh masyarakat mendatangi Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Kubu Raya, Kamis (5/10). Kehadiran mereka mempertanyakan alasan batalnya Desa Arang Limbung menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) Desember mendatang.

Padahal perubahan Desa Arang Limbung menjadi kelurahan masih dalam proses. Dan belum akan segera dibentuk. Karena muncul pelbagai penolakan termasuk dari DPRD Kubu Raya. 

Belasan warga itu diterima langsung Nursyam Ibrahim, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kubu Raya. 

Sebelum pertemuan itu sempat terjadi kericuhan kecil. Warga yang sedianya telah menunggu di Aula Kantor DSPMD sempat kecewa karena Nursyam Ibrahim mengaku ada agenda rapat dengan Bupati Kubu Raya bersama dengan jajaran yang lain.

Namun ketika melihat Nursyam keluar kantor, warga sekonyong-konyong mencegat lalu memaksa dia ikut pertemuan.  

"Kadatangan kami hanya meminta kejelasan mengenai ketidakikutsertaan Desa Arang Limbung dalam Pilkades serentak. Ini menjadi keresahan warga Arang Limbung sendiri," kata satu di antara perwakilan warga, H Mahmud.

Padahal sebelumya Pemerintah Kabupaten Raya khususnya dinas terkait telah menetapkan sebanyak 20 desa yang akan menggelar Pilkades secara serentak, termasuk Desa Arang Limbung. Namun dengan alasan sedang memproses perubahan status desa menjadi kelurahan, Arang Limbung tidak diikutsertakan pada Pilkades serentak. 

Menurut dia, pada dasarnya masyarakat tidak menolak perubahan status desa menjadi kelurahan, justru ini menjadi suatu kehormatan. Namun perubahan itu masih dalam proses, sedangkan panitia Pilkades sudah dibentuk dan disosilisasikan.

“Untuk itu kami minta pelaksanaan Pilkades Desa Arang limbung tetap dilaksanakan," ujarnya. 

Zainiansyah, warga lainnya menuturkan, sudah ada upaya kordinasi dengan berbagai pihak, agar Desa Arang Limbung tetap menggelar Pilkades. Mulai dari kordinasi dengan Pemerintahan Desa Arang Limbung; Camat Sungai Raya; DPRD Kubu Raya; hingga pemerintah daerah, namun hingga saat ini belum mendapatkan kejelasannya.

"Hasilnya masih nol, padahal persoalannya sangat simpel, yakni Pilkades tetap dilaksanakan. Karena pada awalnya Desa Arang Limbung masuk dalam agenda Pilkades serentak," ujarnya. 

Dia mengkhawatirkan, jika pemerintah daerah tetap bersikukuh tidak mengikutsertakan Desa Arang Limbung pada Pilkades serentak akan terjadi gejolak yang lebih besar di masyarakat. Terlebih dari 99 RT yang ada lebih dari 80 RT di antaranya menyetujui pelaksanaan Pilkades. Bahkan persetujuan itu dicantumkan secara tertulis lengkap dengan tanda tangan dan setempel RT.

Ditegaskan, masyarakat Arang Limbung tidak pernah menghalangi perubahan status desa manjadi kelurahan,  dan tidak semua masyarakat ini mengerti dan mengetahui tentang aturan itu, masyarakat hanya tahu akan ada pelakasanan Pilkades.

“Namun jika Pilkades ini dibatalkan sangat mungkin terjadi gejolak yang lebih besar," ujarnya. 

Warga lainnya Agus Siswanto memaparkan, masyarakat Arang Limbung tentunya juga tetap mengacu pada aturan dan perundang-undangan yang ada, daerah otonomi tidak harus mengabaikan aturan, jika mengambaikan aturan justru bersifat otoriter. 

"Ada wacana perubahan status Desa Arang Lombung menjadi Kelurahan, tapi bukan berarti wacana ini tidak serta merta mengabaikan agenda yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, yakni pemilihan kepala desa," ujarnya. (jek/ang)

Komentar