Ada Kades Minta 50 % Fee Proyek Desa

Kubu Raya

Editor Admin Dibaca : 822

Ada Kades Minta 50 % Fee Proyek Desa
Ilustrasi. (Koko/SP)
PONTIANAK, SP – Niat baik pemerintah pusat dengan mengucurkan dana pembangunan langsung ke desa, kerap membuat dana pembangunan ini, menjadi bancakan dan bagi-bagi untuk aparat desa atau diselewengkan.

Persoalan ini sudah menjadi rahasia umum. Terbukti, sejumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan dana desa terungkap oleh aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana pelakunya bisa dari kalangan oknum aparatur desa maupun kontraktor.

Di Kalbar, kondisi itu juga terjadi. Di Kubu Raya, terungkap dugaan oknum kepala desa di salah satu kecamatan yang meminta bagian (fee) kepada kontraktor, dari pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur jalan desa.

Dari pengakuan kontraktor yang meminta namanya dirahasiakan, lantaran khawatir proyek yang sudah selesai  dikerjakan tidak dibayar, mengungkapkan bahwa, oknum kepala desa di tempat ia bekerja, meminta bagian dari proyek yang dikerjakannya.

"Ini (minta fee) pembangunan infrastruktur jalan desa. Saya dapat satu paket, nominalnya sekitar Rp149 juta," ungkapnya kepada Suara Pemred, Jumat (6/10).

Oknum kepala desa tersebut, kata dia, sebetulnya tidak terang-terangan meminta fee, melainkan dengan alasan minta bagian untuk keperluan membayar pengurusan proyek ke pihak-pihak terkait.

"Alasannya (untuk) bayar pajak, bayar konsultan, bayar pejabat pembuat komitmen (PPK)," jelasnya.

Sebetulnya, selama untuk membayar pengurusan proyek itu dalam nominal yang wajar, ia tidak mempermasalahkan. Sebab, dalam pengurusan administrasi proyek memang ada biaya yang harus dikeluarkan.

Dia menduga kuat, bahwa oknum kepala desa memang ingin mendapatkan bagian dari proyek tersebut. Pasalnya, jumlah biaya yang diminta cukup besar, sekitar 50 persen lebih dari nilai proyek atau berkisar Rp70 juta-Rp80 juta.

Untuk pengambilan fee dengan alasan biaya pengurusan proyek, oknum kepala desa akan memotong biaya dari alokasi anggaran proyek yang berasal dari dana desa.

"Kerjaan saya sudah selesai semua, cuma duitnya belum keluar. Yang jelas dari kepala desa, kalau proyek sudah selesai baru dibayar. Bagiannya (kepala desa) dari dana proyek itu, langsung dipotong," terangnya.

Menyangkut kerawanan penggunaan dana desa, khususnya proyek pembangunan infrastruktur, potensinya besar terjadi di setiap desa di Kubu Raya.

"Saya dengar info dari teman-teman (kontraktor), mayoritas di Kubu Raya kayak begitu mainnya (oknum kepala desa minta fee)," ucapnya.

Koordinasi Inspektorat

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Kubu Raya, Nursyam Ibrahim menjelaskan, pengawasan dana desa dilakukan secara terkoordinasi antara DSPMD dengan Inspektorat Kubu Raya.

Fungsi pengawasan oleh DSPMD, hanya bersifat pembinaan dan pengendalian. Sedangkan fungsi pengawasan internal pemerintah Kabupaten ada pada Inspektorat

"Jika ada indikasi penyimpangan, maka kami akan memanggil, agar kades yang bersangkutan dapat kembali pada jalur. Namun nilai kerugian dan taksiran penyimpangan itu dilakukan oleh auditor yang ada di inspektorat," ujar Nursyam Ibrahim.

Kendati demikian, fungsi dari inspektorat dan DSPMD tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan, sehingga laporan apapun yang masuk dari desa, baik itu dari masyarakat, LSM atau pihak-pihak lainnya kepada inspektorat, maka hasil auditnya juga diketahui oleh DSPMD.
  
"Begitu pula jika kami mendapatkan informasi dari masyarakat, baik secara tertulis atau pun lisan, kami akan sampaikan informasi itu kepada inspektorat agar bisa di audit," ujarnya 

Menurut Nusyam, kepala desa merupakan penanggung jawab mutlak anggaran dana desa, untuk proyek pembangunan infrastruktur di tingkat desa yang menggunakan anggaran dana desa. Ketika melaksanakan suatu pekerjaan yang menggunakan dana desa, kepala desa berkewenangan membentuk tim pengawas pelaksanaan kegiatan.

"Pembangunan melalui Dana desa ini tidak ditender seperti APBD, pengerjaan dilaksanakan secara swakelola atau melibatkan masyarakat banyak, atau padat karya," tegasnya.

Selama 2016, sudah ada 20 desa dilaporkan kepada Inspekstorat Kubu Raya, terkait penyimpangan dana desa. Namun, karena fungsi DSPMD bersifat pembinaan, maka bagi desa yang dilaporkan itu, diminta memenuhi kekurangannya.

Sejauh ini, pihak DSPMD belum dapat mendeteksi, apakah TPPK sudah bekerja secara maksimal, sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Kejaksaan Awasi

Kejari Mempawah, Dwi Agus menegaskan, pihaknnya akan terus melakukan pengawasan terhadap Tim Pengawal  dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mempawah.

"Jadi, baik dari kontraknya, dokumentasi dan pengawasan di lapangan,” katannya.

Menurutnya, saat ini TP4D di Mempawah belum ada temuan, karena pengawasan tersebut masih berjalan. "Untuk saat ini kita belum adakan temuan," ungkapnya.

Ia mengharapkan, pihaknnya bisa memberikan pendampingan dan pengawasan di Pemda secara maksimal, agar tak terjadi kebocoran anggaran.

"Jadi, jika ada kekurangan dalam pembangunannya, maka akan kita berikan teguran dan catatan," katanya.

Harus Diperkarakan

Menanggapi adanya upaya dugaan tindakan korupsi dari oknum kepala desa di Kabupaten Kubu Raya, Suyanto Tanjung, anggota DPRD Kalbar menegaskan, agar oknum tersebut diperkarakan.

Namun begitu, memperkarakan seseorang haruslah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, apa pun jabatan dan status orang tersebut.

"Kalau temuannya itu sudah jelas, sanksinya kan ada. Sanksi secara hukum bahwa dia korupsi, tentu masalahnya dengan pidana. Kalau sudah dipidana, tentu dia tidak boleh lagi menjabat sebagai kepala desa," ujar Suyanto Tanjung, di Pontianak.

Ia mengatakan, dana desa yang cukup besar memang rentan diselewengkan. Agar dana tersebut bisa digunakan dengan benar, maka kuncinya ada di tataran pengawasan.

"Aturannya memang sudah baik, (persoalannya) yang mengawasi sudah baik atau tidak? Nah, ini yang harus diperbaiki," katanya.

Menurut politikus Partai Hanura Kalbar ini, ke depan dibutuhkan sistem yang jelas dalam mengawasi realisasi dana desa. Apabila sistem sudah baik, maka penggunaannya mudah dipantau.

Di samping itu, Suyanto menilai, peruntukan dana desa selama ini belum tepat sasaran. Realisasinya lebih kepada pembangunan fisik. Padahal, jika disinkronkan dengan anggaran pembangunan desa oleh Pemda, maka terkesan tumpang tindih.

"Kan ada dana (pembangunan desa) di Kabupaten/Provinsi," katanya.

Menurut dia, aturan dana desa ini nantinya dapat lebih diperjelas peruntukannya ke sektor yang lebih produktif. "Lebih baik peruntukkannya lebih khusus untuk dana desa, khususnya yang lebih produktif. Contoh di desa itu dibangunkan koperasi atau untuk kelompok tani," usulnya.

Ia menjelaskan, peruntukan khusus yang lebih produktif, dana desa digunakan untuk peningkatan potensi masing-masing desa. Apabila desa itu potensinya di sektor pertanian, maka dana desa lebih difokuskan di sektor itu.

"Seperti peternakan, pertanian, perikanan, yang ada nilai tambah untuk desa. Jadi peruntukkan ini juga akan mendukung daerah, seperti saat ini kebutuhan pangan, bisa teratasi oleh desa-desa yang potensi besarnya di sektor pertanian," pungkasnya. (tim sp)