Urus Sertifikat di BPN Rumit

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 730

Urus Sertifikat di BPN Rumit
UKUR LAHAN – Seorang petugas BPN menggunakan alat ukur memetakan lahan milik perusahaan perkebunan yang dibakar dan telah ditanami sawit di KM 25, Tumbang Tahai, Nyaru Menteng, Kalteng, belum lama ini. (Antara Foto)

Kekurangan SDM Jadi Kendala


Anggota DPRD Kubu Raya, Muhammad Nurdin
"Kami minta layanan masyarakat berkaitan pembuatan akta dan sertifikat tanah harus dimaksimalkan oleh BPN, karena ini berkaitan dengan pelayanan publik,"

KUBU RAYA, SP – Anggota DPRD Kubu Raya Muhammad Nurdin meminta Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kubu Raya dapat segera memperbaiki sistem pelayanan publik dalam hal urusan pembuatan dokumen pertanahan.

Saat ini, sudah tersiar kabar pelayanan pembuatan dokumen pertanahan di BPN Kubu Raya itu rumit dan berbelit.

“Maka dari itu, kami meminta agar instansi itu dapat memperbaiki sitem pelayanan publik dalam hal urusan pertanahan,” kata Nurdin, Rabu (22/11).
Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, pelayanan publik itu harus dilakukan dengan maksimal, cepat dan mudah. 

"Kami minta layanan masyarakat berkaitan pembuatan akta dan sertifikat tanah harus dimaksimalkan oleh BPN, karena ini berkaitan dengan pelayanan publik," ucapnya.

Dia mengungkapkan, permintaan pengajuan sertifikat hak milik tanah di Kabupaten Kubu Raya memang sangat tinggi. Oleh karenanya, instansi terkait harus punya trobosan bagaimana menciptakan sistem pelayanan yang cepat dan prima. 

"Kalau tidak, maka akan menumpuk dan akan kualahan. Sehingga, menimbulkan pelayanan publik yang tidak efesian. Dan ini tidak boleh terjadi. Pelayanan publik harus maksimal dan cepat. Ini sesuai perintah Presiden," ucapnya. 

Selain itu wakil rakyat daerah pemilihan Sungai Kakap ini turut meminta agar BPN Kubu Raya dapat menyelesaikan persoalan tumpang tindih sertifikat pertanahan d iwilayah Kubu Raya. 

"Berkaitan dengan yang tumpang tindih harus cepat diselesaikan," tegasnya.

Selaku wakil rakyat yang mendapat mandat duduk di Parlemen DPRD Kubu Raya,  Nurdin mengatakan, Komisi I DPRD Kubu Raya siap menerima aduan masyarakat yang menyangkut permasalahan hukum dan pemerintahan.

"BPN itu adalah mitra kami kami. Apabila ada laporan masyarakat berkaiatan dengan masalah pertanahan, kami akan panggil mereka. Laporan masyarakat akan kami tanggapi" pungkasnya. 

Sebelumnya, Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalbar, Agus Priyadi menilai BPN perlu untuk melakukan perbaikan layanan secara menyeluruh terkait lambannya penyelesaian masalah sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya.

Dijelaskan, sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak BPN Kubu Raya untuk memediasi permasalahan tumpang tindih lahan yang banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman. 

Namun, permasalahan dari penerbitan sertifikat adalah permasalahan klasik, dimana sistem pendataan yang dilakukan BPN ini butuh perbaikan secara menyeluruh.

Menurutnya, dari pengakuan pihak BPN Kubu Raya, terkait banyaknya permasalahan tumpang tindih lahan dan sengketa lahan yang terjadi, karena memang minimnya SDM di BPN itu sendiri serta alat-alat pendukung lainnya.

Menurut dia, khusus untuk juru ukur, sehingga banyak pemohon sertifikat tak terakomodir dengan cepat. Padahal ini sangat krusial sekali, agar semuanya bisa dilakukan dan dipenuhi dalam hal pelayanan.

"Akibatnya, banyaknya pemohon jadi kurang terakomodir. Sementara di Kubu Raya ini ada 24 ribu sertifikat masih belum terlaksana," tuturnya.

Meski demikian, pihaknya tetap meminta kepada BPN Kubu Raya untuk segera menyelesaikan berbagai kasus permasalahan tumpang tindih lahan yang terjadi di daerah itu, mengingat banyaknya laporan terkait sengketa lahan di Kubu Raya yang masuk ke Ombudsman Kalbar.

Tampung Semua Keluhan


Kepala Kantor BPN Kubu Raya, Sigit Wahyudi mengatakan, mengenai banyaknya keluhan masyarakat terkait lambatnya pelayanan yang ada pada pihaknya, dirinya saat ini hanya bisa menampung dan mencari titik terangnya.

"Jika ada klaim atau sanggahan, kita tidak bisa memberikan ketentuan waktu dalam penyelesaiannya. Kita akan tampung untuk cari penyelesaiannya, sementara untuk targetnya sendiri tak bisa kita tentukan apalagi sudah terjadi klaim dan sanggahan," kata Sigit.

Diakuinya, untuk daerah Kubu Raya memiliki permasalahan sengketa lahan dan klaim cukup tinggi, dimana setiap pengajuan penerbitan sertifikat berjalan dengan alot.

Sehingga diantaranya sampai mengadu ke Ombudsman dan melahirkan pertemuan mediasi BPN dengan masyarakat.

"Kita BPN pada dasarnya akan melakukan penerbitan jika memang sudah `clear and clean`. Selama masih belum kita akan panggil semua pihak terkait sampai bersih," katanya. (abd/ang/ant/ang)