Kamis, 24 Oktober 2019


Penderita ISPA Meningkat Drastis

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 446
Penderita ISPA Meningkat Drastis

Grafis (Suara Pemred / Koko)

Mochtar Siagian, Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Dinkes Mempawah 
"500 penderita ISPA yang datanya masuk ke kita tersebut, data dari lima Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Mempawah,"

Mustafa, Sekretaris Dinas Kesehatan KKR
"Intinya, kasus ISPA meningkat. Cuma data pasti belum masuk semua dari Puskesmas,"

KUBU RAYA, SP
– Penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) meningkat dengan cepat, akibat pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa wilayah Kalimantan Barat. Penderita, terutama terjadi pada anak-anak.   

Sekretaris Dinas Kesehatan Mustafa Kabupaten Kubu Raya (KKR) mengungkapkan, penderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, menyusul timbulnya asap akibat kebakaran lahan yang telah terjadi sejak dua pekan terakhir. 

"ISPA memang meningkat. Terutama di Rasau Jaya," kata Mustafa kepada Suara Pemred, Kamis (21/2). 

Saat dikonfirmasi mengenai berapa angka jumlah penderita ISPA, yang terdata di Dinas Kesehatan, Mustafa belum bisa menjelaskannya secara rinci. Pasalnya, data dari Puskesmas belum masuk semua ke pihaknya. 

"Intinya, kasus ISPA meningkat. Cuma data pasti belum masuk semua dari Puskesmas," katanya. 

Pihaknya akan melakukan langkah-langkah pencegahan, agar kasus penderita ISPA tak semakin banyak. "Kita sudah buat edaran ke masyarakat dan kepala Puskesmas, untuk mengatisipasi penyakit yang bisa ditimbulkan oleh kabut asap ini. Kita juga sudah siap membagikan masker ke masyarakat," ujarnya.

Kepala Puskesmas Rasau Jaya, Kubu Raya, Wulyono mengungkapkan, sejak seminggu terakhir, penderita ISPA meningkat drastis. Bahkan, mencapai 60 persen.

Peningkatan penderita ISPA tersebut ditengarai akibat kabut asap yang mulai pekat. Karena itu, pihaknya pun telah membuat kebijakan untuk mencegah penderita ISPA, agar tak meluas di Masyarakat Rasau Jaya. 

“Jadi, untuk antispasi ISPA kita sudah membuat kebijakan bekerjsa sama dengan Manggala Agni Kalbar, untuk membagikan 5000 masker ke masyarakat,” kata Mulyono.

Selain itu, dia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat Rasau Jaya agar menjaga kesehatan, dan banyak mengkonsumsi air putih di musim kabut ini. Kemuidan masyarakat yang berpergian keluar rumah agar selalu memakai masker antiseptik.

“Kalau tidak terlalu penting, sebaiknya kondisi cuaca yang seperti ini jangan banyak beraktivitas di luar rumah. Kepada orangtua, saya minta agar menjaga anak-anaknya agar sementara ini mengurangi aktifitasi bermain di luar,” imbaunya.

Menurut Mulyono, sejak sepekan terakhir di pusekesmas Rasau Jaya perhari rata-rata menerima sebanyak 20 hingga 25 orang pasien yang terserang ISPA. 

“Sebelum kabut asap ini, paling banyak penderita ISPA yang kita tangani 12 pasien. Tapi sekarang ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, mencapai 60 persen,” katanya. 

Khusus untuk antisipasi ISPA di kalangan pelajar, Mulyono mengatakan, sampai saat ini belum ada kebijakan dari sekolah, meliburkan siswa. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan KKR, Berli meminta seluruh Puskesmas siaga ISPA, menyusul timbulnya kabut asap akibat Karhutla di wilayah Kubu Raya sejak sepekan terakhir.

"Semua Puskesmas sudah saya beri edaran agar waspada bahaya asap. Kita punya ears early warning and response system, baik via SMS maupun email, terkait penanganan potensi ISPA," kata Berli. 

Sementara, Bupati KKR, Rusman Ali menegaskan komitmenya dalam mencegah maupun menanggulangi Karhutla di Kubu Raya.

"Kita turut mengintensifkan koordinasi dengan polisi dan TNI, dalam mengawasi lahan yang terbakar," kata Rusman. 


Meningkat Tajam  


Plt Bupati Mempawah, Gusti Ramlana mengatakan, Pemda terus berkomitmen mengatasi Karhutla yang terjadi di Kabupaten Mempawah. 

"Bentuk komitmen kita dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan, dengan memberikan mesin-mesin portable di masing masing kecamatan maupun desa yang dianggap rawan terjadinya Karhutla," tegasnya. 

Dia sudah memetakan, ada tujuh kecamatan dengan 14 desa yang rawan Karhutla di Kabupaten Mempawah. 

Ia menegaskan, dalam menangani Karhutla, tak luput dari peran  semua pihak, TNI,  kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Ia menegaskan agar warga tak bakar lahan.

“Pemicu terjadinya kebakaran di kawasan yang didominasi lahan gambut, dikarenakan prilaku masyarakat yang harus diwaspadai, dan diiringi dan faktor cuaca kemarau." 

Ramlana berkata, Kabupaten Mempawah sudah ditetapkan sebagai status tanggap darurat, sejak 1 Februari-Juni 2018.

"Makanya, posko pengaduan akan Karhutla sudah dibentuk. Dimana disitu sebagai pusat pengendalian dan tempat pengaduan masyarakat akan Karhutla," tegasnya.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Dinkes PP dan KB Kabupaten Mempawah, Mochtar Siagian mendata sekitar 500 orang penderita ISPA yang tersebar di Kabupaten Mempawah, untuk Februari 2018.

"500 penderita ISPA yang datanya masuk ke kita tersebut, data dari lima Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Mempawah," tegasnya.

Ia mengimbau masyarakat jika keluar rumah, harus menggunakan masker sebagai antisipasi terkena ISPA. 


Langkah Sigap 


Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Dodi Riadmadji menjelaskan, pada 2018, Pemprov Kalbar telah mengambil langkah sigap dalam mencegah dan antisipasi  menanggulangan Karhutla. Yakni dengan mengeluarkan regulasi, diantaranya, Keputusan Gubernur Kalbar No.17/BPBD/2018, tanggal 2 Januari 2018, tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalbar Tahun 2018.

Selanjutnya Keputusan Gubernur  No.18/BPBD/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pembentukan Komando Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2018.

"Untuk itu, saya minta bupati maupun walikota, segera menetapkan siaga darurat penanggulangan Karhutla dan bencana asap," ujar Dodi. 

Ia juga meminta masing-masing pemerintah kabupaten/kota di Kalbar, menyiapkan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen dalam penanganan Karhutla. 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Becana Daerah (BPBD) Kalbar, TTA Nyarong mengatakan, “Penanggulangan bencana ini, di daerah-daerah termasuk di Kalbar, sering terhambat oleh tidak bisa dicairkannya dana BTT (Belanja Tak Terduga), karena statusya masih siaga bukan tanggap." 

BPBD Kalbar, telah menetapkan status siaga Karhutla sejak Januari hingga Desember 2018, guna mengantisipasi dan penanganan pada saat pelaksanaan Pilkada, Sea Games dan Pesparawi tingkat Nasional.

"Kami juga mensiagakan personil, peralatan dan logistik, serta koordinasi lintas instansi," terangnya 


Sudah Dipetakan


Pjs Wali Kota Pontianak, Mahmudah menerangkan, untuk wilayahnya telah ada pemetaan daerah rawan karhutla. Daerah itu antara lain di Pontianak Selatan di Parit Demang, Pontianak Tenggara di Kelurahan Bangka Belitung Darat, dan Bansir Barat. Ada pula di Pontianak Utara di Kelurahan Siantan Hulu, Siantan Hilir dan Batu Layang.

"Sebagaimana kita tahu, ini adalah daerah yang cukup tebal gambutnya dan mudah terbakar," katanya.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memasang papan peringatan larangan pembakaran lahan, dan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang siap mengantisipasi bila terjadi kebakaran lahan.

"Kita juga terhadap cuaca yang berkabut seperti ini, DLH dan Dinas Kesehatan sudah membagikan masker di titik-titik tertentu," ucapnya. 
Putussibau Siaga

Sejumlah wilayah di Bumi Uncak Kapuas berpotensi terjadi Karhutla. Oleh karena itu, seluruh masyarakat diminta tidak membakar hutan dan lahan.

Kapolres Kapuas Hulu AKBP Imam Riyadi menjelaskan, sejumlah wilayah yang rawan terjadi Karhutla, seperti wilayah Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS), Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK), Danau dan lahan-lahan gambut yang ada.

"Kami sudah mendapatkan arahan langsung dari Pangdam dan Polda terkait kesiapan menghadapi Karhutla,"katanya

Dijelaskannya, sejauh ini menurut pantauan satelit di Kapuas Hulu belum ada titik api yang terdeteksi. Hal tersebut dikarenakan saat ini sedang memasuki masa panen, bukan musim masa tanam.

"Upaya yang telah dilakukan untuk mengantisipasi Karhutla yakni, dengan melibatkan semua instansi yang ada termasuk melibatkan, para tokoh dan lapisan masyarakat," jelasnya. 

Dikatakannya, saat ini masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk tidak membakar hutan dan lahan. Hal itu dibuktikan dengan sudah adanya aturan yang tertuang dalam hukum adat, dimana apabila ada satu pohon karet saja yang terbakar, maka pelaku wajib menggantinya dengan denda Rp50 ribu.

"Untuk di perusahaan kami sudah mengecek kesiapan perusahaan, seperti embung air dan peralatan pemadam kebakaran yang mereka miliki," jelasnya.  

Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II Saputro Handoyo menjelaskan, dilema dalam penanganan perkara Karhutla, dimana di suatu sisi ada hukum yang melarang membakar hutan dan lahan, sementara di sisi lain masyarakat memiliki tradisi membolehkan mereka membakar hutan dan ladang dengan cara membakar.

"Dulu pernah pengalaman pada saat sidang perkara Karhutla, masyarakat datang beramai-ramai ke sini untuk menyaksikan proses persidangan," terangnya. 

Dijelaskannya, dalam hal memutuskan suatu perkara, khususnya dalam kasus Karhutla, pihaknya selain mengedepankan hukum juga mempertimbangkan sisi kepentingan masyarakat tersebut. "Selain melihat fakta hukum kita juga mempertimbangkan secara hati nurani," jelasnya.

Kepala Bandar Udara Pangsuma Putussibau, Hariyanto mengatakan, akibat dari Karhutla dapat menimbulkan asap yang kemudian berpotensi menghambat transportasi udara.

"Jika telah terjadi kabut asap pesawat tidak bisa terbang, sebab berpengaruh pada jarak pandang," jelasnya.

Hariyanto mengimbau kepada masyarakat, agar tidak membakar hutan dan lahan agar aktifitas perekonomian dan arus transportasi tidak terhambat.

"Kabut asap jelas membahayakan dunia penerbangan, dulu pernah pesawat tidak bisa terbang karena kabut asap yang terlalu tebal," terangnya. (abd/ben/bls/jek/sap/rah/lis)

Polisi Periksa Dua Orang


Saat ini, pihak kepolisian telah mengamankan beberapa orang yang diduga kuat melakukan pembakaran. Seperti yang dilakukan Polres Mempawah dan Polresta Pontianak. Sedangkan tahun lalu, Polda Kalbar juga telah membawa beberapa tersangka pelaku pembakaran lahan ke pengadilan.

Saat ditemui oleh Suara Pemred di Mapolresta Pontianak, Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Purwanto, mengatakan bahwa sudah ada warga yang ditangkap oleh anggota TNI, karena diindikasi melakukan pembakaran lahan, yang kemudian diserahkan kepada Polsek. Sementara untuk yang ditangani oleh Polresta berjumlah dua orang.

Namun dikatakannya saat ini terhadap beberapa warga tersebut masih dilakukan pemeriksaan. “Jadi belum ditentukan apakah bersangkutan tersangka atau tidak,” ujar Kapolresta.

Sampai saat ini menurutnya berdasarkan pemeriksaan, warga membakar lahan seperti biasa dengan tujuan untuk ditanami palawija. Berdasarkan penuturan warga hal itu merupakan tradisi yang sudah dilakukan turun temurun.

Dengan adanya pengakuan tersebut, Purwanto mengatakan bahwa tradisi tersebut merupakan sebuah tradisi yang kurang baik. 

“Membakar, apabila tidak ditungguin, makan akan merembet, kemudian menimbulkan bahaya yang lebih besar,” imbuhnya.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada beberapa wilayah hukum Polresta Pontianak saat ini, menurutnya murni dilakukan oleh masyarakat yang ingin melakukan cocok tanam pada lahan yang berada di seputaran lokasi tempat tinggalnya.

Bagi para pelaku yang terbukti melakukan pembakaran lahan hingga menyebabkan kerugian, dikatakannya terancam dengan hukuman yang sangat berat, dengan ancaman denda hingga Rp10 milyar dan pidana penjara hingga 10 tahun.

“Sangat berat, kalau dia kedapatan secara sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut, melakukan pembakaran hutan,” ujarnya.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Nanang Purwanto, mengatakan bahwa saat ini belum ada kasus penyelidikan terhadap pelaku pembakaran lahan oleh Polda Kalbar.

“Belum ada tersangkanya,” kata Kabid Humas Polda Kalbar.

Penanganan karhutla masih dilakukan oleh Polres. Namun terkait ada atau tidaknya penanganan di daerah, dia menyampaikan bahwa belum ada laporan dari Polres terkait kasus pembakaran lahan.

Untuk proses penanganan kebakaran yang ada, Nanang menyampaikan bahwa, sudah ada satgas yang melakukan pemadaman api dan pihak kepolisian masuk kedalamnya. Jika sudah ada tersangka, untuk proses penegakan hukum, maka pihak kepolisian yang menangani.

 “Kalau ada kebakaran, satgas ini yang turun menangani, kan ada Manggala Agni, BPBD,” tuturnya.

Sebelumnya, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono dan Pangdam XII Tanjungpura, Mayjend TNI Achmad Supriadi, telah sepakat untuk menetapkan bahwa saat ini Karhutla di Kalbar telah berstatus darurat. Untuk itu, perlu adanya kepedulian bersama terhadap penanggulangan karhutla.

“Hampir seluruh kabupaten ada Karhutla-nya, sehingga sudah sepantasnya sekarang kita sudah cepat mengantisipasi dan menanggulangi Karhutla,” ujarnya.

Didi mengimbau kepada masyarakat yang menemukan pelaku pembakar lahan yang tidak bertanggung jawab, agar melakukan penangkapan bersama terhadap pelaku. Pihaknya bersama TNI juga akan menginventarisir siapa pemilik lahan yang terbakar, untuk dimintai pertanggungjawabannya melalui kepala desa. 

“Karena para kepala desa dibebankan anggaran desa sebesar satu miliar setiap tahun itu, antara lain bisa digunakan untuk menanggulangi kebakaran hutan ini dan harus bertanggungjawab terhadap wilayahnya yang menimbulkan asap tebal di wilyah kita,” kata Didi. (rah/umr/lis)