KKR Dituding sebagai Pelanggar HAM,Dipicu Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 561

KKR Dituding sebagai Pelanggar HAM,Dipicu Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan
BLOKADE – Sejumlah masyarakat memblokadi jalan menuju perkebunan kelapa sawit. Kabupaten Kubu Raya disebut sebagai daerah pelanggar hak asasi manusia (HAM) terberat kedua setelah Ketapang. (Net)
Alqaf Afandi, Peneliti AsM Office
"Terkait dengan itu, sampai saat ini belum ada mekanisme keluhan yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang merupakan salah satu syarat penghormatan HAM,"

KUBU RAYA, SP – Kabupaten Kubu Raya disebut sebagai daerah pelanggar hak asasi manusia (HAM) terberat kedua setelah Ketapang. Predikat kurang mengenakan tersebut dikaitkan dengan maraknya terjadi konflik lahan antar masyarakat dengan perusahaan perkebunan.

Hal ini diungkapkan saat digelarnya acara diskusi, sekaligus peluncuran Tanggung Jawab HAM Perusahaan Perkebunan Sawit di Indonesia, yang dilaksanakan NGO Lingkar Borneo di Hotel Gardenia Kubu Raya, Senin (26/2). 

Kegiatan tersebut dihadiri BPN Kubu Raya serta sejumlah masyarakat yang terlibat konflik lahan dengan pihak perusahaan. 

Alqaf Afandi, selaku anggota tim peneliti AsM Office mengungkapkan, hasil penelitian yang dilakukannya menemukan lebih dari 95 persen perusahaan yang beroperasi di Kubu Raya belum menyampaikan komitmennya terkait dengan HAM. 

Selanjutnya, terdapat  potensi terjadinya pelanggaran HAM menyangkut dengan free, prior, informed and concent (FPIC), hak atas tanah, hak atas kepemilikan, hak diperlakukan sama dengan hukum, dan hak atas lingkungan. 

"Terkait dengan itu, sampai saat ini belum ada mekanisme keluhan yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang merupakan salah satu syarat penghormatan HAM," kata Alqaf Afandi saat memaparkan hasil penelitiannya. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Afandi mewakili Asm Law Office pun merekomendasikan beberapa poin untuk meminimalisir pelanggaran HAM akibat konflik lahan antara koorporasi dengan masyarakat. 

Adapun rekomendasi hasil penelitian tersebut diantaranya; pihak perusahaan perkebunan di Kubu Raya diminta mengadopsi UNGPs, sebagai nilai tak terpisahkan dari kebijakan, operasi, dan layanan perusahaan. 

Selain itu pihak terkait diminita melakukan analisis dampak HAM pada setiap operasi perusahaan perkebunan serta melakukan tindakan pemulihan korban jika terjadi pelanggaran HAM akibat sengketa lahan.

"Pemerintah juga mesti mengadopsi UNGPs, termasuk menyusun pedoman bagi perusahaan supaya menghormati HAM. Misalnya dengan menerbitkan aturan daerah melalui peraturan bupati dengan mewajibkan implementasi prinsip bisnis dan HAM setiap dalam setiap invesitasi di Kubu Raya," pungkasnya. 

Pelaksana tugas Kasubbag Pelayanan Pengaduan Komnas HAM RI Perwakilan Kalbar, Tian Sando Arista mengatakan, secara umum aduan yang diterima Komnas HAM terkait konflik lahan perkebunan antara masyarkat dan korporasi yakni menyangkut persoalan konsesi perkebunan yang masuk ke lahan masyarakat. 

"Karena itu, diharapkan pemerintah daerah, pemerintah pusat melalui instansi terkait dan pihak perusahaan agar memenuhi tanggung jawab HAM, khususnya dalam hak atas tanah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
 

Tumpang Tindih Penguasaan Lahan


Perwakilan Lingkar Borneo Kalbar, Sugeng Mulyono mengatakan, konflik lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat di Kalbar terjadi karena tumpang tindihnya penguasaan lahan antar koorporasi dengan masyarakat.

Selain itu, konflik lahan terjadi karena tidak konsistenya komitmen kerjasama kemitraan. Dimana banyak kasus yang menunjukkan ketidakjelasan implementasi plasma perkebunan untuk masyarakat. 

"Untuk kasus yang seperti itu, sampai saat ini belum ada penyelesaian yang memuaskan untuk ke dua belah pihak," ungkapnya. 

Sementara menurut Marwan, Kasi Penanganan Masalah Pengendalian Pertanahan BPN Kubu Raya, pada prinsipnya unsur penegakan HAM untuk perkebunan sejatinya sudah diatur dalam regulasi pertanahan yang ada. 

"Tetapi, karena regulasi ini tidak berjalan dengan baik, maka timbul konflik," pungkasya. (abd/ang)