Kamis, 19 September 2019


Angka Kematian Ibu Melahirkan Tinggi

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 1564
Angka Kematian Ibu Melahirkan Tinggi

IBU HAMIL - Seorang ibu hamil diangkut dengan kendaraan bak terbuka oleh para kerabatnya. Buruknya infrastruktur membuat penanganan ibu melahirkan menjadi lamban dan kurang maksimal, dan berisiko bagi sang ibu. (Erwin dawinda)

Berli Hamdani, Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya
“Yang menjadi penyebab, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan belum menyadari bahwa, resiko melahirkan di rumah dengan tenaga yang tidak profesional sangat berbahaya,"

Ketut Sukarja, Kadis Kesehatan Kabupaten Sambas
"Pola kemitraan bidan dan bidan kampung diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dengan mengurangi risiko yang mungkin terjadi bila persalinan tidak ditolong, oleh tenaga kesehatan yang tidak kompeten,"

KUBU RAYA, SP
– Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kubu Raya cukup tinggi. Penyebabnya, kurangnya kesadaran masyarakat terutama bagi ibu hamil, untuk melahirkan di tempat pelayanan kesehatan yang memadai dengan penanganan dari tenaga ahli.

Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, Berli Hamdani mengungkapkan, hingga Maret  2018, pihaknya mencatat terdapat empat kasus kematian ibu hamil saat melahirkan.

"Untuk kasus ibu melahirkan yang meninggal dunia ada empat kasus. Untuk bayi meninggal ada lima. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Batu Ampar dan Padang Tikar," kata Berli Hamdani kepada Suara Pemred, Selasa (6/3).

Menurutnya, penyebab kematian ibu hamil saat melahirkan disebabkan oleh berbagai faktor. Ia mencontohkan dari kasus ibu hamil yang meninggal di Padang Tikar beberapa waktu lalu. 

“Ibu hamil tersebut meninggal, karena menolak untuk dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Pihak keluarga korban menolak untuk dirujuk oleh tenaga medis setempat," ungkapnya. 

Akibat penolakan itu, akhirnya, membuat korban lemas. Setelah kritis, pihak keluarga korban baru mengizinkan korban untuk dirujuk. Tetapi waktunya sudah terlambat. 

"Ibu hamil tersebut tak bisa ditolong dan meninggal di atas kendaraan rujukan," katanya. 

Saat dikonfirmasi soal ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah Padang Tikar, Berli mengatakan, justru di daerah tersebut, tenaga kesehatan tidak ada masalah. Tenaga medisnya sudah lengkap. 

“Yang menjadi penyebab, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan belum menyadari bahwa, resiko melahirkan di rumah dengan tenaga yang tidak profesional sangat berbahaya," katanya.  

Selain soal rendahnya kesadaran masyarakat, kendala lain dalam penangananan ibu melahirkan di daerah pesisir, yaitu soal akses transportasi menuju rumah sakit besar di kota, sangat jauh. Kondisi ini membuat tindakan medis telat dilakukan. 

"Yang lain lagi memang dari pelayanan kesehatan setempat, dari puskesdes dan dari kader kesehatan, yang harusnya melakukan pendampingan sejak dini, belum berjalan maksimal," katanya.

Dia menambahkan, kasus ibu hamil yang meninggal dunia di Padang Tikar, beberapa waktu lalu, karena yang bersangkutan tidak memeriksakan kondisi kehamilannya sejak dini. Bahkan, ia ketahuan hamil, sudah mendekati masa melahirkan. 

Mestinya, setiap ibu hamil, dari awal sudah harus mendapatkan pelayanan pendampingan dari tenaga kesehatan setempat. Supaya, jika terdapat potensi resiko melahirkan, misalnya karena riwayat penyakit seperti darah tinggi, dan masalah lainya, bisa dilakukan pemantauan secara khusus.

Berli memastikan, upaya pemerintah menekan angka kasus kematian ibu hamil di Kubu Raya, sebenarnya sudah maksimal dilakukan. Salah satunya melalui program Jaminan Persalinan (Jampersal). Melalui program ini, harusnya masyarakat miskin tidak perlu khawatir soal biaya persalinan. Meskipun ada penindakan khusus.

Karena, semua biaya persalinan pasien rujukan dari tenaga medis di setiap daerah di Kubu Raya ditanggung oleh pemerintah, melalui program Jampersal tersebut. Bahkan, biayanya ditanggung sampai bayi pasien berumur 28 hari. 

"Artinya, dari sisi ekonomi sudah tidak menjadi alasan lagi bagi masyarakat untuk menolak dirujuk," katanya.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Rusman Ali memastikan pemerintah Kubu Raya berkomitmen menekan angka kematian terhadap ibu hamil.

"Malah kita punya program tersendiri untuk menangani ibu hamil supaya sehat. Tetapi di lapangan memang tingkat partisipasi masyarakat, untuk memeriksakan kehamilan secara dini ke petugas kesehatan masih rendah," ucapnya. 

Rusman menegaskan, untuk menekan angka kematian ibu hamil, tidak hanya dilakukan pemerintah saja. Partisipasi dan kesadaran masyarakat, juga dibutuhkan.  

"Untuk pelayanan kesahatan di desa-desa kita sudah sangat baik. Tetapi itu tadi, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan," pungkasnya.


Akses Jauh 


Kepala Puskesmas Padang Tikar, Alfian membenarkan, perihal adanya satu kasus ibu hamil yang meninggal dunia di wilayahnya beberapa waktu lalu. 

Menurutnya, kejadian itu karena akibat lambannya penindakan medis, karena jarak tempuh dari Padang Tikar menuju rumah sakit rujukan di Pontianak, butuh waktu cukup lama. 

"Akses inilah yang kadang menjadi kendala kita dalam melakukan penanganan cepat," katanya. 

Selain itu, kesadaran masyarakat pun masih rendah. Kasus kematian ibu hamil itu terjadi, salah satu penyebabnya karena lambanya keputusan dari pihak keluarga, menyetujui rujukan yang diminta dari petugas medis. Padahal, kondisi pasien saat itu sudah lemah. Riwayat kandungannya pun berisiko. 

Dia menegaskan, petugas medisnya saat menangani pasien tersebut, sudah bekerja dengan maksimal. "Kita sudah bergerak semua. Tetapi intinya memang kesadaran masyarakat kita masih rendah," katanya. 

Soal program pendampingan ibu hamil, Alfian memastikan program tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya di wilayah Padang Tikar. Kader Posyandu, serta sinergisitas petugas medis dengan dukun beranak, dalam penanganan kelahiran bayi pun sudah disatukan. 

"Bahkan setiap ibu hamil kita wajibkan untuk bersalin di Puskesmas, supaya dapat penanganan maksimal. Namun pemahaman masyarakat soal keamanan saat melahirkan, masih sangat rendah. Inilah kendala kita,” pungkasnya. 


Persalinan di Rumah 


Sementara itu di Kabupaten Sambas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Kalbar, I Ketut Sukarja mengatakan, persalinan di rumah salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi di Sambas. 

"Tingginya kematian ibu dan bayi juga tidak terlepas pada budaya perilaku di masyarakat, dan tanda-tanda sakit pada neonatal yang sulit dikenali," ujarnya, belum lama ini.

Ketut menjelaskan bahwa upaya mengatasi angka kematian ibu dan bayi, tidak terlepas dari peran petugas kesehatan dan bidan kampung.

"Keberadaan bidan kampung sebagai orang kepercayaan dalam menolong persalinan, adalah sosok yang dihormati dan dianggap berpengalaman di masyarakat,” ujarnya. 

Hal itu penting dan punya andil yang besar, dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat. Berbeda dengan keberadaan bidan kesehatan yang rata-rata masih muda, dan belum seluruhnya mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, dengan persoalan yang ada, diperlukan upaya yang dapat membuat kerja sama, dan saling menguntungkan antara petugas kesehatan dengan bidan kampung dalam pertolongan persalinan.

"Pola kemitraan bidan dan bidan kampung diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dengan mengurangi risiko yang mungkin terjadi bila persalinan tidak ditolong, oleh tenaga kesehatan yang tidak kompeten," kata dia.

Pola dimaksud kata Ketut, lebih kepada memindahkan persalinan dari bidan kampung ke petugas kesehatan terdekat dengan mengalih fungsikan bidan kampung menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas.

"Kita mengimbau setiap warga dapat memeriksakan diri tidak hanya pada saat usia kehamilan menginjak usia 7 atau 8 bulan ke atas. Harusnya dari awal kehamilan sudah diperiksakan ke medis terdekat. Biar jika terdapat resiko, dapat kita analisis sejak dini," kata dia. 

Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kalbar, Andy Jap mengakui, angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) masih tinggi di Kalbar. Namun, apabila dibandingkan dengan data lima tahun sebelumnya dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), tingkat AKB dan AKI menunjukkan penurunan.

"Angka kematian ibu, kita pada lima tahun sebelumnya itu sekitar 340 per 100 ribu kelahiran hidup. Nah sementara lima tahun kemudian, SDKI 2012, itu angka kematian ibu kita itu sudah sekitar 240," ungkapnya.

Demikian juga dengan AKB. Angka kematian mengalami penurunan.

"Kita sekarang itu pada posisi SDKI terakhir itu 31 per seribu kelahiran hidup. Lima tahun sebelumnya, itu sekitar 40-an per seribu kelahiran hidup," katanya.

Ia menjelaskan, upaya Pemprov Kalbar melalui Dinkes menekan AKB dan AKI, di antaranya dengan adanya bidan desa. Menurutnya, keberadaan bidan desa sangat membantu. Bidan-bidan ini, ditempatkan di seluruh desa untuk membantu unit-unit kesehatan pemerintah. 


Faktor Perdarahan


Tingginya angka kematian ibu paling banyak disebabkan karena mengalami kehamilan berisiko. Salah satunya adalah karena pendarahan. Ini merupakan penyebab kematian ibu terbanyak di Indonesia.

Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO), memperkirakan 500.000 ibu meninggal setiap tahunnya sebagai akibat langsung dari kehamilan. Angka ini muncul mayoritas dari negara-negara berkembang; angka kematian ibu (AKI) mencapai sekitar 600 per 100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan survei SDKI tahun 2012, AKI di Indonesia mencapai 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah ini meningkat dibanding data SDKI tahun 2007 yang besarnya 228 kematian, dan masih merupakan yang tertinggi di Asia.

Selain masih rendahnya kesadaran akan kesehatan ibu hamil, beberapa penyebab kematian ibu melahirkan antara lain pendarahan, hipertensi saat hamil atau preeklamsia, dan infeksi.

Pendarahan, terutama pada kehamilan muda, adalah komplikasi yang paling sering terjadi. Umumnya pendarahan terjadi pada trimester pertama kehamilan. Namun pendarahan juga bisa mengindikasikan keguguran, atau masalah lain yang bisa mengancam nyawa ibu dan bayi.

Semua kehamilan berisiko pendarahan. Perdarahan itu terjadi karena pertama plasenta previa, plasenta yang nempel di bawah rahim, padahal harusnya plasenta itu nempel di atas rahim.

Masih sulitnya transportasi menuju rumah sakit rujukan di sebagian daerah di Indonesia, juga menjadi salah satu kunci yang menyebabkan terlambatnya penanganan perdarahan saat persalinan. 

Salah satu pencegahan adalah, mengenali pasien-pasien yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya perdarahan saat persalinan, agar melakukan persalinan di rumah sakit.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan mengalami penurunan sejak 2015 hingga semester pertama 2017. Berdasarkan data yang dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, jumlah kasus kematian bayi turun dari 33.278 kasus pada 2015 menjadi 32.007 kasus pada 2016.

Sementara hingga pertengahan tahun atau semester satu 2017 tercatat sebanyak 10.294 kasus kematian bayi. Demikian pula dengan angka kematian ibu saat melahirkan turun dari 4.999 kasus pada 2015 menjadi 4.912 kasus di tahun 2016. Sementara hingga semester satu di tahun 2017 terjadi 1.712 kasus kematian ibu saat proses persalinan.

Kemenkes juga mencatat peningkatan cakupan program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang pada 2015 sebanyak 4.139.903 bayi. Kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi 4.361.072 bayi. Sedangkan capaian hingga semester satu tahun 2017 sebanyak 1.773.440 bayi.

Selain itu, Kemenkes juga mencatat penurunan jumlah kasus balita yang mengalami kekerdilan atau stunting. Angka balita alami kekerdilan berhasil diturunkan dari 29,0 persen pada 2015 menjadi 27,5 persen pada 2016.

Dalam upaya penurunan jumlah kasus tersebut, Kemenkes terus mendorong upaya pemenuhan gizi salah satunya dengan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita. Untuk pemenuhan gizi pada balita kurus, Kemenkes telah mendistribusikan 2.014,1 ton PMT kepada 186.481 balita pada 2015.

Di tahun 2016 distribusi PMT naik menjadi 5.554,7 ton untuk 514.320 balita. Sedangkan perkembangan sampai dengan akhir semester satu tahun 2017 sebanyak 2.225,1 ton PMT telah didistribusikan untuk 206.033 balita di berbagai daerah di Indonesia. (abd/ant/lis)

Angka Melahirkan Usia Dini Tinggi


Angka perempuan melahirkan usia dini di Kalbar, terhitung tinggi. Maraknya pernikahan usia dini, berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu hamil. 

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar, Kusmana menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian terakhir, 104 dari 1.000 perempuan pernah melahirkan di usia 15-19 tahun.

"Hasil penelitian terakhir, umur 15-19 tahun yang melahirkan sangat tinggi di Kalbar, karena 104 wanita dari 1.000 pernah melahirkan rentang waktu 15-19 tahun tersebut," kata Kusmana, belum lama ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, pihaknya terus berusaha menekan angka itu. Kusmana mengklaim, upaya BKKBN berhasil. "Kita terus menekan angka itu dan membuahkan hasil, karena mereka yang hamil tanpa perencanaan sudah menurun sekitar 20 persen," jelasnya.

Data itu didapat dari mereka yang melahirkan karena menikah muda, mau pun yang melahirkan di luar nikah. Sebagai upaya untuk terus menekan angka tersebut, perlu dibentuk komunitas dan titik-titik pusat informasi  mengenai kesehatan reproduksi.

"Komunitas dibangun di semua komunitas baik suku dan agama. Ini adalah upaya kita menekan angka tersebut," katanya.

Intinya, bagaimana menyebarluaskan informasi ke semua jaringan. Bagaimana usia perkawinan atau kapan waktu yang tepat untuk memiliki keturunan. "Kita fokus pada program  yang berdasarkan tiga nilai, sosial  agama dan nilai negara," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Bina Ketahanan Remaja (Hanrem) BKKBN RI, Eka Sulistya Ediningsih, menerangkan, masih banyak yang belum tahu soal bahaya pernikahan dini. Berdasarkan data, dari 100.000 perempuan melahirkan, 350 di antaranya meninggal dunia.

Salah satu penyebab bahaya melahirkan di usia dini adalah usia rahim yang belum matang. Menghindari melahirkan di usia dini, akan dapat meningkatkan kuantitas, kualitas maupun pengarahan mobilitas penduduk ke depan.

"Salah satu program untuk mengendalikan peningkatan penduduk adalah dengan cara penundaan pernikahan dini. Karena, menjalani jenjang itu perlu kesiapan mental yang cukup dan dari segi biologis dan psikologis," jelasnya.

Eka mengingatkan, para remaja juga harus menghindari pergaulan bebas. Maka dari itu, perlu diberikan pengertian untuk remaja maupun anak tentang bahayanya pernikahan dini melalui forum sosialisasi. Hal yang bisa dilakukan, adalah dengan pendewasaan usia pernikahan. Perempuan mesti di usia 21 tahun.

"Pendewasaan usia pernikahan ini sangat penting, karena pernikahan dini ditinjau dari segi kesehatan dan mental," pungkasnya. (bls/lis)