Minggu, 17 November 2019


Pembangunan Kantor DPRD Menggantung, Ruangan Sempit Pengaruhi Kinerja

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 411
Pembangunan Kantor DPRD Menggantung, Ruangan Sempit Pengaruhi Kinerja

KANTOR DPRD – Tampak kondisi Kantor DPRD Kubu Raya yang berada di Jalan Wonodadi II, Sungai Raya. Kantor DPRD tersebut merupakan rumah toko (Ruko) yang dikontrak dengan batas waktu tertentu. (SP/Abdul)

Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Suprapto
"Tempat kerja seperti ini kadang-kadang mempengaruhi daya pikir manusia. Karena itu, kami mengharapkan sekali, gedung DPRD segera terbangun,"

KUBU RAYA, SP – Setelah lebih dari 10 tahun menjadi kabupaten sendiri, Kubu Raya hingga saat ini masih belum memiliki gedung DPRD. Padahal sama seperti kantor bupati, gedung parlemen tersebut dapat menjadi ikon daerah.

Seperti diketahui, sekarang ini sebanyak 45 orang anggota dewan berkantor di sebuah rumah toko di Jalan Wonodadi II, Sungai Raya. Ruko tersebut berstatus sewa pakai. Kantor yang ditempati sekarang ini bukan yang pertama. Sebelumnya DPRD juga mengontrak rumah toko di lokasi yang berbeda.

Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Suprapto mengakui, kondisi kantor yang merupakan kontrakan rumah toko dengan kapasitas ruang yang kecil, dan sangat tak representative. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kinerja para legislator.  

"Tempat kerja seperti ini kadang-kadang mempengaruhi daya pikir manusia. Karena itu, kami mengharapkan sekali, gedung DPRD segera terbangun," kata Suprapto, saat ditemui di ruangannya, Rabu (14/3).

Padahal Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembangunan Kantor DPRD Kubu Raya telah disahkan pada tahun 2015 lalu. 

"Jadi, sebenarnya ini Perda sudah ada. Tetapi belum dapat terlaksana. Saya tidak terlalu mengikuti. Jadi, saya bingung juga, kenapa tidak terlaksana? Saya juga bingung hambatannya apa," ujarnya. 

Menurut dia, semua persyaratan pembangunan gedung DPRD telah terpenuhi. Bahkan termasuk lokasi lahan yang akan dilakukan pembangunan.

"Syaratnya terpenuhi semua. Sampai Perda penganggaran pun sudah ada. Karena itu saya bingung saja, kenapa pembangunananya tidak dilaksanakan," ungkapnya.

Suprapto menjelaskan, Perda tentang Pembangunan Kantor DPRD Kubu Raya diusulkan oleh pemerintah daerah. Dalam Perda itu, penganggaran pembangunan kantor DPRD di lakukan secara periodik, atau multiyears selama tiga tahun berturut-turut. 

"Karena itu, seharusnya, memang (pembangunan kantor DPRD) dilaksanakan. Tetapi saya juga bingung kenapa tidak di laksanakan," ucapnya lagi. 

Dia pun menegaskan, Kantor DPRD Kubu Raya sangat diharapkan segera dibangun oleh pihak pemerintah daerah. Kantor tersebut sangat diperlukan untuk menunjang kinerja semua anggota DPRD Kubu Raya.

Bupati Kubu Raya, Rusman Ali saat di konfirmasi soal pembangunan Kantor DPRD Kubu Raya yang hingga saat ini belum juga dibangun mengatakan, pihaknya masih belum yakin dengan lahannya. 

"Saya belum yakin dengan lahanya," katanya singkat. Dia pun menyarankan agar hal itu dikonfirmasi langsung ke pihak DPRD, untuk mendapat informasi yang lebih detail.

Selesaikan dengan Bijak


Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan Daerah (LPPD) Kubu Raya, Dede Junaidi menyangkan ketidakjelasan pembangunan Kantor DPRD Kubu Raya. 

Padahal menurutnya, di usia Kubu Raya yang telah menginjak lima belas tahun sebagai kabupaten hasil pemekaran, mestinya telah memiliki kantor pelayanan publik yang lengkap. Termasuk kantor DPRD. 

"Kantor DPRD ini mestinya sudah dibangun. Tetapi faktanya sampai hari ini belum juga ada. Kita sangat menyangkan kenapa pembangunan kantor DPRD ini sangat lamban dilakukan. Padahal itu sangat penting," katanya. 

Menurut dia, kantor DPRD bukan hanya sekadar ikon sebuah kabupaten. Tetapi kantor DPRD adalah ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada para wakilnya yang duduk di parlemen. 

Karena itu kantor DPRD Kubu Raya mesti segera dibangun. Jika ada persoalan antara ekskutif dan legeslatif, terkait dengan pembangunan kantor ini, mestinya hal itu diselesaikan dengan cara yang bijak. 

"Saya kira yang harus menjadi prioritas yaitu bagaimana menyediakan tempat pelayanan publik yang baik untuk masyarakat. Ini yang mestinya dikedepankan," tutupnya. (abd/ang)