Koalisi Harap Midji-Norsan untuk Semua

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 314

Koalisi Harap Midji-Norsan untuk Semua
Grafis ( Koko/Suara Pemred )
Sekretaris Koalisi Midji-Norsan, Prabasa Anantatur
"Ini kompetisi biasa, gubernur dan wakil gubernur satu, nanti visi dan misi yang baik akan digunakan Pak Sutarmidji dan Ria Norsan untuk memajukan Kalbar lima tahun ke depan."

Ketua DPD Hanura, Suyanto Tanjung
"Yang menang tidaklah usah terlalu berjumawa, tidak usah sombong, marilah kita rangkul teman-teman kita yang lain. Karena ini sudah selesai marilah kita berdamai semua, marilah kita semua bersama-sama membangun Kalimantan Barat."

KUBU RAYA, SP – Pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Sutarmidji-Ria Norsan menjadi pemenang dalam Pilgub Kalbar 2018 berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi di Qubu Resort, Kubu Raya, Minggu (8/7). Sekretaris koalisi pasangan Midji-Norsan, Prabasa Anantatur menuturkan dengan ditetapkannya hasil tersebut, maka KPU selaku pelaksana Pilkada sudah bekerja dengan baik.

“Masyarakat hanya tinggal menunggu saja. Sebab masih ada saksi pasangan calon nomor urut 2 yang tidak menandatangani berita acara, namun keseluruhan berjalan dengan lancar,” katanya.

Perhitungan dan rekapitulasi suara yang sudah berjalan dinilainya berlalu dengan aman dan lancar, serta tidak terjadi perubahan mulai tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.

“Kita mengapresiasi pelaksanaan KPU, lebih-lebih kepada pihak aparat keamanan, TNI dan Polri yang menjaga netralitasnya. Termasuk KPU, Bawaslu dan Panwascam seluruh kabupaten/kota,” ucapnya.

Dia mengucapkan terima kasih pada seluruh tim koalisi, relawan, tokoh masyarakat yang telah bersama menjaga kondusifitas dan mensukseskan pemilihan ini. Kalbar menurutnya memiliki tantangan ke depan yang sangat besar, dengan visi Kalbar Baru dari Sutarmidji-Norsan. Visi-misi dari pasangan calon lain yang baik juga akan disempurnakan untuk membangun Kalbar.

“Ini kompetisi biasa, gubernur dan wakil gubernur satu, nanti visi dan misi yang baik akan digunakan Pak Sutarmidji dan Ria Norsan untuk memajukan Kalbar lima tahun ke depan,” imbuhnya.

Untuk itu dia mengimbau pendukung maupun masyarakat secara keseluruhan untuk menyatu kembali, karena dalam Pilkada hanya soal pilihan saja. Jika memang ada yang dianggap belum pas, maka dapat melalui mekanisme yang ada, sesuai dengan aturan.

“Saya mengimbau juga seluruh masyarakat Kalimantan Barat, selain sekretaris koalisi, selaku anggota DPRD Provinsi ya kita bekerja kembali, bersatu kembali,” tambahnya.

Kemenangan pasangan nomor urut 3 menurutnya bukan hanya untuk pihak dan golongan tertentu, namun untuk seluruh masyarakat Kalbar.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Kalbar, Suyanto Tanjung selaku salah satu partai pengusung Paslon nomor urut 3 berharap Midji-Norsan dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan visi-misi yang telah disampaikan kepada masyarakat. Dia juga berharap Midji-Norsan dapat menjadi gubernur dan wakil gubernur bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Suyanto turut berterima kasih lantaran kemenangan ini merupakan kemenangan bersama, yang memilih maupun yang tidak memilih.

“Yang menang tidaklah usah terlalu berjumawa, tidak usah sombong, marilah kita rangkul teman-teman kita yang lain. Karena ini sudah selesai marilah kita berdamai semua, marilah kita semua bersama-sama membangun Kalimantan Barat,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Gerindra, pengusung calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Milton Crosby-Boyman Harun, Suriansyah mengatakan pihaknya menerima hasil Pilkada Gubernur Kalbar yang baru saja usai. Kala itu hasil formulir C1 KPU memenangkan Paslon Sutarmidji-Ria Norsan. Meski belum hasil resmi dikeluarkan KPU, hasil hitung cepat sudah mampu menggambarkan siapa pemenang Pilgub Kalbar.

"Karena itu, pertama kita mengucapkan selamat kepada pasangan nomor urut tiga, semoga dapat menjadi pemimpin Kalimantan Barat yang baik," harapnya. 

Suriansyah mewakili Paslon nomor urut satu dan atas nama partai pengusung berharap tak ada perayaan atau selebrasi berlebihan dari kemenangan tersebut. Dikhawatirkan, hal itu akan mengganggu dan melukai pihak lain. 

"Dari pihak yang kalah, kami dapat menerima walaupun masih berupa hasil quick count,” sebutnya.

Dalam kesempatan ini, Suriansyah meminta seluruh masyarakat Kalbar dapat menjaga kondusifitas daerah. Tujuannya agar hubungan antar suku, agama, ras dan golongan tetap harmonis. 

"Jangan ada euforia berlebih dan kekecewaan yang berlebihan. Kita harus menghormati dan itulah proses demokrasi yang menentukan kepemimpinan Kalimantan Barat karena suara rakyat adalah suara Tuhan," tegasnya.

Tolak Tanda Tangan

Tim saksi Paslon Karolin-Gidot menolak menandatangani laporan berita acara pleno KPU. Mereka beralasan KPU telah melanggar beberapa hal. Pertama, mereka mempertanyakan mengapa pelaksanaan justru dilaksanakan pada Minggu (8/7), bukan Senin (9/7) sebagaimana yang telah jadi kesepakatan bersama. Kedua, dalam kesepakatan sebelumnya, pleno akan dilaksakan di Hotel Golden Tulip, Pontianak tetapi malah berpindah ke Qubu Resort, Kubu Raya.

“Kami tidak tahu siapa yang mengintervensi dan mengapa KPU mau diintervensi,” kata tim saksi Paslon Nomor 2, Lipi.

Dia menilai, penggunaan hari Minggu sebagai hari rekapitulasi bukan pada tataran yang sangat profesional. Menurutnya, KPU tidak cermat, tidak hati- hati dan sudah terkontaminasi.

"Kami melihat hal-hal yang tidak abstrak saja KPU berani mengubahnya apalagi dalam hal-hal yang abstrak," lanjutnya.

Berikutnya, pihaknya menemukan banyak pelanggaran lain di lapangan seperti ada yang warga tidak mendapat fomulir C6.

"Lalu kami juga melihat di kantong- kantong kami, suara tidak sah itu sedikit, tetapi di kantong-kantong lawan suara tidak sah itu banyak sekali. Ada apa itu, bahkan dalam catatan kami melihat ada suara tidak sah itu luar biasa banyaknya. Bahkan ada 54 ribu di sini, dicatatan kami," sebut Lipi.

Diakui Lipi, penolakan menandatangani berita acara rekapitulasi merupakan bentuk perlawanan dari kubu Paslon nomor 2 sebab mereka menilai terlalu banyak pelanggaran. 

"Ini bentuk perlawanan kami, bahwa kami tidak mau kompromi dengan beberapa kesalahan yang dilakukan," katanya. 

Pihaknya juga sedang mempertimbangkan langkah hukum untuk proses selanjutnya. Selain itu ada satu catatan lain, di mana angka partisipasi pemilih terlalu kecil. Selain itu pelanggaran lainnya yang ditemukan adalah kasus hasil rekapitulasi suara yang berbeda dengan C1. 

"Salah satu contoh lagi yang kami tidak terima, dalam rekap dengan C1  berbeda, direkap kita mendapat 89 suara, tetapi di C1 kita mendapat 4 suara ini kasusnya di Pontianak Timur TPS 7, dugaan kami ini juga terjadi di TPS lainnya, karena bersifat masif, terstruktur dan terencana," tandasnya.

Dalam kesempatan ini tampak tim saksi dari Paslon nomor urut 1, Milton-Boyman tidak hadir. Pantauan Suara Pemred di lokasi, jalur kursi yang disediakan panitia untuk tim Paslon nomor urut 1 tampak kosong. Sementara tim saksi Paslon nomor 2 hadir didampingi Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Cornelis. 

Tetap Sah

Ketua KPU Kalbar, Ramdan mengatakan tidak masalah apabila ada saksi Paslon menolak menandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi. Menurutnya aturan juga tidak mempersoalkan, apabila ada yang menolak menandatangani penetapan rekapitulasi suara.

"Di peraturan kita juga mengatur, bahwa ditandangani oleh saksi dan bersedia yang menandatangi. Artinya itu tidak masalah dan proses rekap tetap berjalan. Sesuai dengan mekanisme dan tahapan, saya kira sudah berjalan hari ini," jelasnya.

Setelah tahapan rekapitulasi, maka akan ada tahapan terkait gugatan hasil rekapitulasi. Tahapan sengketa tersebut harus diajukan kepada MK dalam tenggat minimal tiga hari waktu kerja pasca rekapitulasi hasil perolehan suara dilaksanakan dan diumumkan. KPU masih akan menunggu apakah Paslon yang keberatan mengadukan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) dan teregistrasi di buku perkara MK.

"Paling lama setelah satu hari dia membukukan. Kemudian kalau tidak ada yang mengajukan permohonan PHP tadi, maka kita akan melakukan tahapan penetapan calon terpilih. Kalau ternyata ada yang mengajukan maka prosesnya sampai pada MK membacakan hasil permohonan tersebut," jelasnya.

Sementara soal partisipasi pemilih sebesar 75,07 persen. Ada kenaikan 1,45 persen dari Pilpres maupun Pilgub sebelumnya. Atas kenaikan itu, dia mengapresiasi kerja jajaran. Walau sebenarnya, KPU menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77 persen.

"Artinya partisipasi keinginan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya tinggi, kemudian kedewasaan berpolitik di masyarakat Kalbar sangat tinggi juga saya lihat. Jadi masyarakat Kalbar itu sudah sangat dewasa dalam berdemokrasi," tuturnya.

Dia bersyukur selama proses Pilgub Kalbar sampai sekarang, berjalan kondusif. Dia turut berterima kasih pada para Paslon yang memberikan pemahaman kepada konstituennya.

"Kemudian saya juga berterima kasih kepada lapisan masyarakat dan semua pihak telah ikut andil mensukseskan pesta demokrasi di Kalbar," jelasnya.

Berjalan Kondusif

Wakapolda Kalbar, Brigjen Pol Sri Handayani mengatakan berdasarkan pantauan pihaknya pelaksanaan rapat pleno berjalan dengan kondusif dan aman. Sebanyak 1.296 personel TNI dan Polri diturunkan dalam pengamanan rekapitulasi suara Pilgub Kalbar 2018 tersebut.

“Karena kita sudah persiapan personel yang maksimal, di wilayah jajaran Polda Kalimantan Barat, maupun dalam pelaksanaan pengamanan di Qubu Resort ini,” ucapnya. 

Dalam pengamanan, turut diterjunkan empat buah kendaraan taktis oleh Kodam XII/Tanjungpura. Selain itu, turut serta juga tim pengamanan lengkap dari satuan Polri, mulai dari K9, Tim Antiteror, Gegana, serta perlengkapan lainnya.

“Semua ini antara TNI dan Polri sinergitas, sehingga kekuatan maupun kelengkapan yang telah disiapkan maksimal,” tambahnya.

Selain mengamankan lokasi rapat pleno, dia juga menyampaikan bahwa pihaknya melakukan penjagaan terhadap gedung KPU Kalbar.

“Semua dilakukan penjagaan, termasuk objek-objek vital,” imbuhnya.

Dia mengimbau kepada seluruh masayarakat Kalbar, untuk bersama-sama menjaga dan mengamankan Kalbar agar tetap kondusif. Dia juga meminta masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran suatu informasi yang sering beredar di media sosial.

“Tentunya kalau ada berita-berita yang hoaks itu abaikan saja. Jangan malah turut serta dalam memviralkan berita yang tidak benar,” pungkasnya. (rah/nak/iat/bls)

Bawaslu Beri Tiga Catatan Pilkada 2018

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar, Faisal Riza mengatakan hasil pengawasan Pilkada Kalbar ada tiga catatan. Pertama mereka menggarisbawahi soal distribusi formulir C6 yang perlu ditingkatkan. Hasil dari pengawasan Bawaslu ada 32 ribu yang tidak terdistribusi. 

"Karena pemilih yang tidak memiliki KTP eletronik, dia boleh membawa C6 sepanjang dia di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Inikan C6 tidak terdistribusi dan data DPT-nya kurang solid. Maka itu menjadi potensi untuk hak pilih orang tidak terjamin," jelasnya.

Selain itu, terkait data pemilih yang memang dari dulu diingatkan, KPU harus mampu melakukan konsolidasi data dengan lebih intensif dan masif. Alasannya agar tidak lagi terjadi kekurangan pada Pemilu mendatang. Pantauan ini didapat dari korelasi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Ini karena sistem input yang dilakukan oleh KPU dengan menggunakan operator yang terkoneksi secara online. Sehingga PPK, PPS, KPPS itu tidak terintregrasi dalam sistem itu. Mungkin sudah diintruksikan oleh KPU, tapi di bawah inikan kapasitas dan profesionalitas orang terbatas," jelasnya. 

Faisal menambahkan hal tersebut menjadi cacatan dan diharap jadi perbaikan. Tambahan lain, soal pemilih tambahan dan jumlah warga pindah cukup banyak. Artinya DPT yang ada perlu dikonsolidasikan kembali.

"Saya kira ke depan mestinya secara otomatis itu menjadi DPS pada Pemilu 2019. Saya kira tiga hal itu yang kami sampaikan," jelasnya.

Sementara soal pelanggaran, sepanjang perjalanan sampai saat ini relatif melibatkan pelanggaran administrasi. 

"Sudah dipastikan bahwa tidak ada satu kasus pun tindak pidana Pemilu yang diproses sampai pada tingkat pengadilan, sampai hari ini," jelasnya.

Terkait dengan sengketa hasil rekapitulasi tingkat provinsi, dirinya menyerahkan sepenuhnya pada masing-masing Paslon yang tidak menerima hasil pleno. Namun katanya, ada batas selisih suara, di mana persentasenya sesuai dengan jumlah penduduk. 

“Terkait dengan yang tidak ada tanda tangan itu secara prosedural tidak masalah, jadi pleno tetap dianggap sah," jelasnya. (iat/bls)