KPU Perketat Persyaratan Bacaleg, Terpidana Harus Umumkan di Media Massa

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 382

KPU Perketat Persyaratan Bacaleg, Terpidana Harus Umumkan di Media Massa
PARPOL - Bendera Parpol yang lolos verivikasi KPU. Persyaratan untuk mendaftar sebagai calon legislatif 2019 akan diperketat. (Net)
Ketua KPU Kubu Raya, Gustiar
"KPU akan memverifikasi  secara ketat berkas-berkas bakal caleg yang diajukan oleh masing-masing parpolnya. Jika persyaratan Bacaleg tidak lengkap, maka berkasnya akan di kembalikan."

KUBU RAYA, SP - Aturan seseorang untuk mendaftar sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) saat ini lebih diperketat persyaratannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menerbitkan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018.

Di dalam aturan tersebut KPU tidak hanya melarang mantan terpidana narkoba, koruptor dan mantan pelaku kejahatan terhadap anak untuk nyaleg, tetapi juga diatur secara spesifik bagaima pencalonan seseorang yang disebut sebagai terpidana dan mantan terpidana yang masih mempunyai hak politik.

Yang dimaksud terpidana disini, dikarenakan kealpaan ringan (culva levis) atau alasan politik yang tidak menjalankan pidana dalam penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Untuk nyaleg, yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan dari pimpinan redaksi media massa, bahwa bakal caleg itu telah mengumumkan dirinyamelalui koran. Bukti yang bersangkutan telah mengumumkan dirinya di koran harus juga dilampirkan," kata Ketua KPU Kubu Raya Gustiar, di Sungai Raya, Rabu (11/7).

Dia menambahkan, bukti pengumuman koran tersebut tidak boleh dibuat dalam format pemberitaan. Tetapi harus dalam bentuk pengumuman seperti pengumuman kehilangan STNK, BPKB atau administrasi lainnya.

Bagi mantan terpidana, juga harus melampirkan surat keterangan dari Kepala Lapas. Kemudian lanjutnya, salinan putusan pidana dari pengadilan yang memiliki berkekuatan hukum tetap juga mesti di lampirkan. 

"Surat-surat keterangan ini harus dilampirkan dalam formulir BB2 yang merupakan lampiran profilnya," katanya. 

Khusus bagi terpidana dikarenakan kealpaan ringan (culva levis) atau alasan politik yang tidak menjalankan pidana dalam penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah inkrah, maka juga wajib melampirkan surat keterangan dari kejaksaan. 

"KPU akan memverifikasi  secara ketat berkas-berkas bakal caleg yang diajukan oleh masing-masing parpolnya. Jika persyaratan Bacaleg tidak lengkap, maka berkasnya akan di kembalikan," terangnya. 

Bacaleg  dari Partai Perindo,  Abdullah Muhammad berharap KPU  memperpanjang waktu pendaftaran Bacaleg. Lantaran, persayaratan administrasi untuk menjadi bacaleg saat ini cukup rumit. Terutama untuk persyaratan tes rohani yang harus dipenuhi setiap caleg. Terlebih, saat ini di Kalbar hanya ada dua rumah sakit yang memiliki lisensi resmi untuk melakukan tes rohani, yakni RSJ Sungai Bangkong dan RSJ Singkawang. 

"Sementara jumlah Bacaleg yang akan mengurus surat rohani sangat ramai. Bahkan, mencapai ribuan. Tentu hal itu membuat antrian untuk mengurus surat rohani menjadi panjang. sedangkan waktu pendaftaran sangat pendek," kata Abdullah Muhammad.

Lantaran persyaratan yang cukup rumit sementara waktu pendaftaran Bacaleg sendiri cukup pendek, maka dikhawatirkannya persyaratan tersebut menjadi penghambat proses untuk mendaftar menjadi Bacaleg.

"Oleh karena itu  saya berharap dari KPU ada kebijakan untuk memperpanjang waktu pendaftaran Bacaleg ini," harapnya. (abd/jek)

Diatur Dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 beserta para bakal calon anggota legislatifnya agar dapat memenuhi persyaratan pendaftaran caleg yang diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU.

"Pesan bagi partai politik yang ingin mendaftarkan bacaleg-nya ke KPU adalah menyiapkan dokumen yang memuat syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana telah diatur di dalam UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta PKPU 20 Tahun 2018," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra.

Ilham menegaskan dokumen yang perlu dipastikan dibawa saat mendaftar adalah syarat pencalonan dan syarat-syarat calon. 

"Ketika kedua syarat itu tersedia maka oleh petugas akan diterima dan diperiksa," ujar Ilham. (tir/jek)