Selasa, 17 September 2019


Lelang Jabatan Sekda Kubu Raya Dinilai Tidak Efektif, Terkesan Dipaksakan di Akhir Masa Jabatan

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 491
Lelang Jabatan Sekda Kubu Raya Dinilai Tidak Efektif, Terkesan Dipaksakan di Akhir Masa Jabatan

MELANTIK - Bupati Kubu Raya menandatangani SK pelantikan sejumlah pejabat eselon II, III dan IV. Lelang jabatan Sekda Kubu Raya saat ini dinilai tidak efektif. (Dok Humas KKR)

Ketua Bapem Perda, DPRD Kubu Raya, Ali Amin
"Saya menilai lelang jabatan Sekda Kubu Raya sangat tidak efektif jika dilakukan saat ini, jika dilakukan diakhir masa jabatan Rusman Ali sebagai Bupati Kubu Raya, apalagi saat ini Kubu Raya baru saja usai Pilkada."

KUBU RAYA, SP-  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda)  Kubu Raya, Ali Amin menilai lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda)  Kabupaten Kubu Raya tidak efektif, pasalnya lelang jabatan Sekda tersebut dilakukan dimasa akhir jabatan Bupati Kubu Raya, Rusman Ali. 

"Saya menilai lelang jabatan Sekda Kubu Raya sangat tidak efektif jika dilakukan saat ini, jika dilakukan diakhir masa jabatan Rusman Ali sebagai Bupati Kubu Raya, apalagi saat ini Kubu Raya baru saja usai Pilkada," kata Ketua Bapem Perda, DPRD Kubu Raya, Ali Amin, Minggu (15/7).

Diketahui, ada empat nama yang akan mengikuti lelang jabatan Sekda Kubu Raya, diantaranya, Gandi Setyagraha, Nurmarini, Nendar Soeheri dan Yusran Anizam.

Menurut Legislator Partai Gerindra ini, saat ini sudah ada Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih, hasil Pilkada beberapa waktu lalu, yakni Muda Mahendrawan dan Sujiwo,  sehingga ia menyarankan lelang jabatan Sekda yang saat ini dapat dibatalkan dan dilakukan ketika Muda Mahendrawan dan Sujiwo menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya nanti. 

"Kenapa lelang jabatan Sekda ini dilakukan diakhir masa jabatan, bukan pada waktu awal-awal menjadi bupati, ini yang menjadi pertanyaan kita, ada kepentingan apa sebenaranya," kata Ali Amin. 

Amin mengatakan, jangan sampai lelang jabatan yang terkesan dipaksakan ini menimbulkan  tidak adanya  kordinasi yang baik antara Sekda dengan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, seperti yang terjadi  pada Sekda sebelumnya yakni Husen Syawik.

"Saat itu selalu miss komunikasi  antara Sekda Husein Syawik dengan Bupati Kubu Raya, kami tidak ingin ini nanti terjadi lagi, untuk itulah kami menyarankan lelang jabatan ini di batalkan," terangnya.

Selain lelang jabatan Sekda lelang jabatan yang lainnya juga dinilainya tidak efektif, lantaran cukup banyak program-program kerja yang belum tersesaikan, untuk itu diharapkannya Bupati Kubu Raya maupun kepala dinas, fokus pada program kerja  yang tinggal beberapa bulan lagi berakhir. 

"Sebaiknya fokus pada program kerja yang belum terselesaikan, termasuk kepala dinas, biarkan dulu mereka menyelasaikan pekerjaannya yang hanya tinggal beberapa bulan ini," tuturnya

Menurutnya, jika lelang jabatan untuk menempati posisi tertentu itu sudah diatur untuk menciptakan kepentingan sendiri,  maka lelang jabatan itu sudah  tidak kredibel. Mengingat sering kali beredar rumor pansel yang dibentuk hanya untuk menentukan salah satu calon atau figur.

"Jika memang benar hal itu terjadi, maka lelang jabatan yang digelar itu hanya bersifat seremonial belaka," pungkasnya.

Sebelumnya Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan tinggi pratama Kubu Raya, Odang Prasetyo mengatakan, Pansel lelang jabatan telah membuka lelang jabatan untuk menempati lima posisi. Diantaranya Sekda, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta dua orang staf ahli. Hasil seleksi administrasi terhadap peserta yang mendaftar lelang jabatan tersebut, 23 orang  dinyatakan lolos, dan berhak mengikuti tahap selanjutnya.

Dari 23 orang tersebut, empat diantaranya akan mengkuti seleksi untuk mengisi jabatan Sekda. Sementara 19 diantaranya mengikuti seleksi mengisi  jabatan eselon II. Seperti jabatan Kadis Perhubungan, Kepala Sat Pol PP dan dua orang staf ahli. 

Odang menjelaskan, persyaratan untuk mengisi jabatan Sekda yakni, ASN yang pernah mengikuti diklat yang relevan dengan jabatan, seperti, diklatpim III atau Diklatpim II. Selain itu harus memiliki pengalaman kerja, serta penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir. 

“Minimal memiliki golongan kepangkatan IV C dan pernah atau sedang menduduki jabatan eselon II B sekurang-kurangnya dua tahun. Usia maksimal 56 tahun per 1 Juli 2018,"  jelasnya.

Rusman Ali Jamin Transparansi 

Bupati Kubu Raya, Rusman Ali menjamin soal transparansi dan profesionalitas dalam rekrutmen pejabat eseolan II di lingkungan kabupaten Kubu Raya, yang menggunakan sistem lelang jabatan tersebut.

"Dengan sistem lelang jabatan ini, tentu kesempatan berkarir menempati jabatan pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, akan terbuka seluas-luasnya bagi seluruh ASN," kata Rusman Ali belum lama ini 

Menurut Rusman Ali, proses seleksi rekrutment pejabat eselon II dengan sistem lelang jabatan tentu mengedepankan kompetisi yang sehat dan ketat. Rusman Ali berharap, melalui lelang jabatan tersebut mampu melahirkan pejabat pratama yang berkualitas, memiliki kepribadian yang baik, mampu bekerja dibawah tekanan, serta memiliki inovasi dalam rangka melakukan reformasi birokrasi. 

"Kita membutuhkan pejabat yang bisa bekerja nyata. Bukan pejabat yang hanya bisa berhayal, bermimpi dan beretorika saja," tuturnya. (abd/jek)