Gapkum Diminta Tidak ‘Masuk Angin’

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 371

Gapkum Diminta Tidak ‘Masuk Angin’
Grafis ( Koko/Suara Pemred )
Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani
"Penyegelan lokasi yang terbakar ini untuk mendukung penegakan hukum Karhutla secara tegas agar ada efek jera."

Direktur Walhi, Anton P Wijaya
"Meskipun dilakukan KLHK, tidak ada jaminan untuk tidak ‘masuk angin’ di tengah jalan. Banyak contoh penyelidikan perusahaan yang terindikasi atau terduga melakukan pembakaran itu menguap."

KUBU RAYA, SP – PT Agro Mandiri Semesta (AMS) membantah lahannya terbakar pasca penyegelan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di lima lahan perusahaan di bawah grup tersebut di Kubu Raya, Senin (27/8). 

Tim Gabungan Penegak Hukum (Gakum) dari Kementerian LHK, bersama Polda Kalbar, SPORC (Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat) dan Dinas LH Kubu Raya sudah menyambangi Kantor PT AMS, di Jalan Arteri Supadio Kubu Raya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedatangan Gakum LHK tersebut untuk klarifikasi terkait dugaan kebakaran lahan di areal perusahaan sawit grup PT AMS. Namun sayang, wartawan tidak diperkenankan masuk untuk meliput, sebab pertemuan berlangsung tertutup. Pertemuan itu berlangsung lama.

Seorang staf Gakum dari Kementerian LHK yang tak mau menyebutkan namanya, enggan membocorkan hasil pertemuan tersebut. Dia hanya menyebut bahwa pihaknya mendapat mandat untuk mengawasi. 

“Tetapi kita belum melakukan pengawasan dan kita baru mau masuk (lokasi),” ucapnya singkat,” usai pertemuan.

Saat dikonfirmasi lebih jauh soal penyegelan oleh Kementerian LHK terhadap lima perusahaan sawit di Kubu Raya yang tergabung dalam Grup PT AMS, karena diduga membakar lahan, dia mengatakan tidak tahu.

“Kita tidak ada kaitan dengan itu,” ucapnya.

Penyegelan lima perusahaan sawit di Kubu Raya sebelumnya tertuang dalam rilis resmi di laman Kementerian LHK. Penyegelan terhadap lima perusahaan sawit tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani. Lima perusahaan yang disegel adalah PT SUM, PT PLD, PT AAN, PT APL, dan PT RJP.

Dalam rilis tersebut, dituliskan bahwa Menteri KLH memonitor penangangan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan memerintahkan tim turun langsung ke lokasi. Pemerintah serius menangani kasus Karhutla. 

“Penyegelan lokasi yang terbakar ini untuk mendukung penegakan hukum Karhutla secara tegas, agar ada efek jera. Kami akan terus memantau lokasi-lokasi lainnya yang terbakar, termasuk dengan menggunakan teknologi satelit dan drone,” kata Rasio Ridho Sani dalam rilis, Senin (27/8).

KLHK mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh Satgas Karhutla, TNI, Polda Kalbar, Pemda dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi Karhutla di Kalbar. Mereka juga mengapresiasi langkah Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono dan jajarannya yang menindak 26 pelaku Karhutla.

“Kami mengapresiasi Polda Kalbar yang dengan tegas menindak pelaku, agar tidak ada lagi yang berani membakar,” ujarnya.  

Terpisah, Manajer Legal Group AMS, Fauzan Abdi saat dikonfirmasi, enggan berkomentar banyak ihwal pertemuannya dengan Gakum dari Kemeterian LHK tersebut. Soal penyegelan sejumlah perusaan sawit yang tergabung dalam grup, Fauzan enggan menanggapi. 

“Setiap tamu yang datang tentu kita sambut. Kedatangan tim di sini masih dalam tahap verifikasi,” katanya.

Untuk berita penyegelan, pihaknya juga tidak bisa komentar, karena juga tidak tahu. Proses masih berjalan. Yang diperiksa beberapa orang dan itu di lahan masyarakat. Tapi kenapa yang muncul nama perusahaan, klaimnya.  

Kendati demikian, dia mengakui adanya pihak berwenang yang mengawasi, terkait dugaan kebakaran lahan di wilayah perkebunan perusahaan.

"Semuanya sudah turun. Dan yang bisa saya katakan (kebakaran lahan) itu bukan lahan kami. Itu lahan bersertifikat milik masyakarat," katanya. 

Banyak Perusahaan

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar, Anton P Widjaya mengapresiasi langkah KLHK yang melakukan penyelidikan dan penyegelan terhadap keterlibatan konsesi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalbar. Meski dari data yang sempat dia sampaikan, ada 201 titik api di wilayah konsesi di Kalbar.

Anton mengatakan data yang mereka miliki setidaknya memberi gambaran bahwa penyelidikan terhadap lima areal perusahaan itu hanya sebagian kecilnya saja. 

"Tidak mungkin hanya di lima konsensi saja, tapi oke lah kita hormati itu sebagai bagian dari permulaan, awal dari gerakan penegakan hukum lingkungan di Kalbar," imbuhnya. 

Selanjutnya, Anton meminta penyelidikan keterlibatan korporasi dalam Karhutla, dilakukan secara transparan serta melibatkan masyarakat dan para pemerhati lingkungan. 

"Meskipun dilakukan KLHK, tidak ada jaminan untuk tidak ‘masuk angin’ di tengah jalan karena sudah terlalu banyak contoh penyelidikan perusahaan yang terindikasi atau terduga melakukan pembakaran itu menguap," terangnya. 

Penyegelan lahan lima perusahaan itu, menurutnya dapat dijadikan uji komitmen pemerintah menindak perusahaan pembakar lahan. Jika teruji, pihaknya siap menyodorkan nama lain. Terlebih 16 Agustus lalu, ada 853 titik api di wilayah konsesi.

"Sekarang tinggal menunggu komitmen pemerintah atau KLHK dalam hal ini untuk melakukan proses bergiliran terhadap wilayah konsesi ini dengan serius," ucapnya. 

Walhi selama ini sudah bekerja sama dengan Gakum, misalnya dengan melapor beserta data. Namun menurutnya, respon yang didapat tak seperti yang digaungkan.

"Yang ditampilkan tidak sesuai dengan konten. Merasa seolah paling hebat dan segala macam, tapi nyatanya tak ada juga yang diperbuat gitu lho," katanya.

Dia mencontohkan, di Sungai Putri, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, perusahaan terus mengarap lahan gambut yang menjadi habitat orangutan. Sanksi yang diberi sekadar sanksi administrasi. Padahal, pelanggaran di lapangan sudah masuk pelanggaran berat.

"Sampai sekarang tidak ada kejelasan kepada publik, apakah sanksi itu dicabut atau diperberat. Jadi, intinya ambigu di sini," sebutnya. 

Hal ini tidak sejalan dengan komitmen pemerintah yang terus meminta masukan dan input dari masyarakat, dalam mendukung penegakan hukum. Maka tak heran jika dia menyebut, kekhawatiran akan ‘masuk angin’ dalam penegakan hukum lima konsesi yang disegel.

"Kenapa harus transparan, kenapa harus melibatkan CSO, karena untuk mengantisipasi hal-hal tadi," ujarnya. 

Bukan Anggota

Wakil Ketua I Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Kalbar, V T Moses Situmorang mendukung dan menyambut baik sikap tegas pemerintah yang menyegel lima konsesi di Kubu Raya. Dia menegaskan, lima perusahaan tersebut tidak terdaftar sebagai anggota GAPKI.

“Kita pantau hotspot dan kita sampaikan di forum GAPKI. Jika ada dari anggota kami, tentu siap beri peringatan tegas. Dan kita bantu memadamkan, kita sama-sama turun," ungkapnya lewat WhatsApp.
 
Moses menerangkan GAPKI memiliki 54 perusahaan anggota dan hingga kini belum ada yang lahannya terbakar. Dia berjanji akan selalu melakukan koordinasi aktif dengan berbagai pihak. Apalagi selain cabang daerah, GAPKI memiliki forum di pusat.

Dia menyampaikan kasus Karhutla juga menjadi prioritas pihaknya untuk diselesaikan. Menurutnya, apabila terjadi kebakaran, yang dirugikan adalah anggotanya. Maka dia meyakinkan anggotanya, tidak terlibat dalam kasus Karhutla yang melanda Kalbar.

"Kalau terjadi kebakaran kita juga rugi, sudah kita tanam masa kita bakar," ungkapnya.

Menurutnya, pengusaha harus menjaga lingkungan. Jika membangun perkebunan sawit, maka dibangun sesuai standar yang berlaku. Karena kalau lingkungan rusak, perusahaan akan mengeluarkan biaya.

"Jika terjadi kebakaran, kita berupaya membantu dari sarana prasarana kita. Karena masing masing anggota ada mobil kebakaran, peralatan, jadi bersama-sama menyelesaikan," ungkapnya.

Ketika ditanya lebih dalam terkait GAPKI dan persoalan Karhutla, dirinya enggan menanggapi secara aktif. Dirinya hanya menanggapi melalui aplikasi pesan singkat. Padahal, Suara Pemred sudah meminta izin untuk menelepon bersangkutan. (abd/nak/iat/bls)

22,5 hektare Lahan PT CG Terbakar

Kebakaran lahan perusahaan sawit tak hanya terjadi di Kubu Raya. Di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak kebun kelapa sawit PT Condong Garut (CG) terbakar sekitar pukul 00.38 WIB, Minggu (26/8). Polsek Mandor yang mengetahui adanya kebakaran lahan itu, langsung mendatangi TKP untuk melakukan pemadaman. 

"Kita bertindak sigap mendatangi lokasi kebakaran itu untuk melakukan pemadaman," ujar Kapolsek Mandor, Iptu Anuar Syarifudin, Senin (27/8).

Diakuinya, titik api itu terdeteksi dari Modis Katalog Lapan melalui Satelit Aqua. Setelah dicek, ternyata lokasi kebakaran lahan itu berada di areal perkebunan milik PT CG.

"Lahan yang terbakar itu merupakan lahan produktif yang bermitra dengan masyarakat. Luas lahan yang terbakar itu sekitar 1,5 hektare dan berada di Dusun Air Merah, Desa Ngarak, Kecamatan Mandor," jelasnya.

Dia menambahkan, dengan memakai alat pemadam kebakaran, polisi bersama petugas Damkar melakukan upaya pemadaman api yang membakar lahan tersebut. 

"Kita sudah berkoordinasi dengan pihak PT CG dan mengambil langkah-langkah, agar kebakaran itu tidak semakin meluas," katanya. 

Ditambahkannya, langkah-langkah itu seperti melakukan pemadaman api secara terus-menerus untuk mengantisipasi semakin luasnya lahan yang terbakar. Di antaranya dengan menyiagakan Damkar di lokasi rawan kebakaran, melakukan bloking dan kanalisasi dengan alat berat ekskavator agar titik api tidak meluas. 

“Kita juga memberikan imbauan lisan kepada perusahaan secara langsung di lokasi agar dapat menjaga lahannya dari kebakaran, sehingga kejadian yang sama tidak terjadi lagi," katanya. 

Kapolsek berjanji, pihaknya selalu siap untuk membantu penanggulangan Karhutla di wilayah hukum Polsek Mandor.

"Ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita  bersama,” katanya.

Sebelumnya, Rabu (22/8) lahan PT CG juga terbakar dengan luas 21 hektare. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Landak, Banda Kolaga mengaku belum mengetahui siapa yang membakar lahan. Apakah perusahaan atau oknum masyarakat atau terbakar sendiri.

“Menurut perusahaan, mereka tidak ada melakukan pembakaran. Bahkan, mereka menduga kebakaran itu disebabkan akibat teriknya panas matahari atau puntung rokok," kata Banda, Kamis (23/8).

Selain itu, Karhutla juga terjadi di lahan perkebunan milik PT Satria Multi Sukses (SMS) di Kecamatan Sebangki. Dikabarkan, sekitar 15 hektare lahan milik perusahaan itu terbakar. Lokasi kebakaran terjadi di Dusun Setaik Desa Sebangki atau tepatnya di Divisi V blok 41 PT SMS Estate Sungai Taka. (dvi/bls)