Bawaslu Kubu Raya Awasi Panwascam Berafiliasi ke Parpol

Kubu Raya

Editor Admin Dibaca : 458

Bawaslu Kubu Raya Awasi Panwascam Berafiliasi ke Parpol
Ketua Bawaslu Kubu Raya, Urai Juliansyah
KUBU RAYA, SP – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Baswaslu) Kubu Raya, Uray Juliansyah meminta masyarakat agar masyarakat ikut mengawasi kinerja anggotanya. Jika menemukan pelanggaran, masyarakat diimbau segera melapor.

“Masyarat berhak mengawasi dan melaporkan penyelenggaraan Pemilu, jika menemukan pelanggaran segera sampaikan dengan buktinya,” katanya, Minggu (12/2).

Imbauan yang disampaikan Juliansyah ini terkait anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Sungai Raya, yang istrinya juga menjadi calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kubu Raya di daerah pemilihan (Dapil) Sungai Raya pada Pemilu 2019.

“Jika menemukan penyelenggara kami yang berafiliasi dengan partai politik dan bermain-main dengan Parpol, laporkan segera,” tegasnya.

Menurut Juliansah, secara aturan, tidak ada larangan anggota Panwas, jika salah satu anggota keluarganya ikut pencalegan. Ini mengacu pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

“Yang bersangkutan juga sudah membuat surat pernyataan dan disampaikan ke komisoner Bawaslu Kubu Raya dan diumumkan,” jelasnya.

Bawaslu, diyakini Juliansyah juga tidak ‘lepas tangan’ untuk mengawasi anggota yang keluarganya ikut sebagai Caleg.

“Kita dan rekan kerjanya juga melakukan monitor kinerjanya di lapangan, termasuk dalam penerimaan anggota pengawas TPS yang SK-nya ditandatangani oleh Pengawas Kecamatan,” jelasnya.

Meski menandatangani surat keputusan (SK) untuk pengawas TPS, namun Juliansyah menekankan, untuk pengawasan netralitas pengawas TPS, sebenarnya ada pada anggota Pengawas Desa. Karena, menurut dia, Pengawas Desa lah yang paling paham tentang kondisi wilayahnya.

“Saya sudah tekankan ini ke kawan-kawan Panwascam, mereka hanya meng-SK-kan. Pengawas Desa yang sebenarnya paling paham dengan kondisi daerahnya,” yakinnya.

Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Jumadi menilai jika ada pengawas penyelenggara Pemilu, yang ternyata salah satu anggota keluarga terdekatnya ikut dalam pencalonan akan menimbulkan conflict of interest ¬atau konflik kepentingan.

“Sebenarnya itu tidak boleh, akan ada conflict of interest,” kata Jumadi.

Dikatakan Jumadi, untuk memilih petugas pengawas, seharusnya dipilih orang yang tidak memunculkan konflik kekhawatiran dan keberpihakan yang malah dilakukan oleh penyelenggara pengawas Pemilu.

“Saya rasa sudah tidak objektif jika memang ada kasus seperti ini, dan jika ada bukti yang kuat, saya pikir, Bawaslu mempertimbangkan untuk mengganti anggota Panwasnya demi menjaga netralitas pengawasan,” tegas Jumadi. (jee)