7 Batalyon Prajurit Siap Amankan Pemilu

Kubu Raya

Editor elgiants Dibaca : 179

7 Batalyon Prajurit Siap Amankan Pemilu
MENGUMPULKAN - Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Achmad Supriyadi mengumpulkan seluruh Dansat, prajurit dan PNS di lingkungan Kodam XII TPR untuok memberikan penekanan terkait netralitas TNI dalam pemilu 2019, di Aula Makodam XII Tanjungpura, Selasa (12
KUBU RAYA, SP - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII Tanjungpura, Mayjen TNI Achmad Supriyadi mengumpulkan seluruh KomandanSatuan (Dansat), prajurit dan PNS di lingkungan Kodam XII TPR untuk memberikan penekanan terkait netralitas TNI dalam Pemilahan Umum (Pemilu) 2019, di Aula Makodam XII TPR, Selasa (12/3)

"Diharapkan para komandan menyampaikan kepada seluruh anggota untuk yang pertama masalah netralitas, ini ndak bisa ditawar-tawar lagi," kata Mayjen TNI Achmad Supriyadi.
Ia mengatakan, netralitas TNI merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari Pemilu  2019.

Selanjutnya TNI dipastikan akan mengawal sukses dan amannya Pemilu  2019 ini mulai dari semua pentahapan sampai dengan pengiriman logistik hingga ke TPS (Tempat Pemungutan Suara). 

"Kita akan kawal dengan kemampuan yang ada, dengan semua alusista yang kita punya untuk mengamankan Pemilu 2019 ini," tegasnya.

Ia mengatakan, pihaknya akan mengerahkan seluruh kemampuan pasukan sebanyak tujuh batalyon keseluruh wilayah Kodam XII Tanjungpura untuk mengamankan, agar tidak ada celah celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk berupaya mengagalkan Pemilu 2019.


"Sejauh ini di wilayah Kodam XII TPR, belum terdeteksi adanya ancaman terkait keamanan Pemilu , namun berbagai kemungkinan bisa saja terjadi," tegasnya. 

Selain itu, pihaknya sudah mengkaji dan memetakan, kemungkinan yang terjadi pada daerah rawan. Baik kemungkinan ancaman keamanan maupun dalam hal pendistribusian logistik Pemilu  karena faktor medan sulit. 

"Semua kita petakan sehingga kita sudah menyiapkan langkah seperti diwilayah tertentu. Kalau medannya berat ya kita petakan, sekian hari sebelum pencoblosan harus kita kawal dengan TNI atau bahkan mengerahkan helikopter TNI atau kapal TNI. Kita kan punya kemampuan untuk mengawal, dan mengantar logistik itu apabila diminta oleh KPU," katanya. 

Danrem 121 ABW, Kolonel Infanteri Bambang Trisnohadi menyebutkan, untuk daerah perbatasan saat ini secara keseluruhan pengamanan Pemilu  akan memanfaatkan sepenuhnya personel dari internal Kodam XII Tanjungpura. 

Saat ini ada dua batalyon yang sampai di daerah perbatasan, dan dua Batalyon ini belum ada instruksi khusus untuk terlibat dalam pengamanan Pemilu . 

"Sudah ada dua Batalyon Infanteri yang menggantikan Satgas yang lama. Mereka baru masuk dan dalam proses orientasi mengenali wilayah setempat. Memang tidak ada tugas khusus bagi mereka untuk mengamankan Pemilu, tapi dalam kaitannya Pemilu 2019 ini kita akan libatkan," tuturnya.

Ia menambahkan, dua Batalyon ini nantinya tidak akan dilibatkan secara langsung karena susuai arahan Pangdam XII Tanjungpura upaya pengamanan Pemilu melibakan tujuh Batalyon yang ada di Kodam XII Tanjungpura. 

"Nanti apabila butuh tambahan kekuatan baru dua Batalyon Pamtas ini kita kerahkan," pungkasnya. (nak/jek)
 

Perbedaan Pilihan Hal yang Wajar
 

Sebelumnya, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono mengatakan, menjelang pelaksanaan Pemilu pada April 2019, situasi Kamtibmas di Kalbar terpantau aman dan kondusif. Kapolda mengatakan, kedamaian, kerukunan, kebersamaan, dan toleransi sudah terpelihara serta terjaga di Kalbar.

“Sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga masyarakat untuk sama-sama menjaga, merawat dan memelihara Kalbar yang kondusif,” tegas Kapolda.

Menurutnya, perbedaan warna, partai, beda pilihan dalam politik adalah hal yang wajar karena dilindungi oleh konstitusi, dan tidak perlu dipersoalkan. Oleh sebab itu jangan sampai pemilu yang hanya lima tahun sekali ini, merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di Provinsi Kalbar.

“Untuk itu mari kita jaga Kalbar yang damai, Kalbar yang rukun, Kalbar yang toleran, Kalbar yang kondusif, sehingga pembangunan bisa berjalan, program pemerintah bisa terlaksana. Sehingga harapan masyarakat yang menginginkan Kalbar maju dapat terwujud,” pungkasnya. (nak/jek)