Selasa, 15 Oktober 2019


28 Desa Mulai Transaksi Non Tunai

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 111
28 Desa Mulai Transaksi Non Tunai

TANAM CABAI – Masyarakat desa menanam cabai di sebuah lahan. Harga cabai di Kalbar berkisar Rp 40-50 ribu per kilogramnya. Pemerintah desa dapat menggalakkan warga menanam cabai dengan pemberdayaan intensif.

KUBU RAYA, SP – Sejumnlah 28 kepala desa dari delapan kecamatan di Kabupaten Kubu Raya menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Desa dengan Bank Kalbar tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kubu Raya, belum lama ini.

Penandatanganan kerja sama di Kantor Bupati Kubu Raya ini menjadi babak baru pelaksanaan inovasi pengelolaan keuangan desa dengan transaksi non tunai yang digagas Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan. Inovasi itu merupakan yang pertama kalinya di Indonesia. 

“Terobosan pengelolaan keuangan desa secara non tunai ini akan diadopsi oleh Kementerian Desa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) untuk diterapkan di desa-desa se-Indonesia,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam.

Terkait hal itu, Yusran mengajak para pemerintah desa yang belum menerapkan transaksi non tunai untuk secara bertahap memulai kesiapan terhadap hal itu. Dirinya mengatakan inovasi tersebut sudah memiliki payung hukum berupa peraturan bupati. Bahkan telah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.

“Jangan sampai nanti Kementerian Desa benar-benar sudah menerapkan ini se-Indonesia, sementara ada desa di Kubu Raya sendiri yang belum menerapkannya,” ujarnya.

Yusran menambahkan, inovasi pengelolaan keuangan desa dengan transaksi non tunai sejalan dengan keinginan besar Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani untuk menerapkan sistem keuangan secara non tunai di skala nasional. 

“Salah satu strategi dalam menertibkan pengelolaan keuangan, mencegah korupsi, pencegahan pencucian uang itu dengan sistem non tunai,” sebutnya. 

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan berterimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam realisasi pengelolaan keuangan desa dengan transaksi nontunai. Ia mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mengawal inovasi tersebut. 

“Saya juga berterima kasih kepada Bank Kalbar. Semoga saja nanti dalam implementasinya Bank Kalbar juga proaktif untuk cepat membukakan rekening tabungan dari seluruh data yang fix setiap tahun mendapat anggaran,” katanya. 

Untuk mempercepat pemahaman masyarakat desa terhadap sistem transaksi non tunai, Muda juga meminta pemerintah desa melakukan sejumlah langkah sosialisasi. Antara lain dengan membuat media publikasi luar ruang seperti spanduk di desa-desa yang sudah menerapkan sistem non tunai. 

Menurut dia, implementasi pengelolaan keuangan desa secara nontunai  wajib dideklarasikan. 

“Bukan maksudnya untuk gagah-gagahan, tapi kita memancing masyarakat untuk bertanya dan kemudian terjadilah diskusi. Sehingga akhirnya orang tidak asing lagi dengan sistem itu. Bikinkan spanduk untuk desa, misalnya berbunyi ‘Selamat Datang di Desa Transaksi  Non Tunai’, atau ‘Desa Kami Adalah Desa Transaksi Non Tunai’,” tuturnya. 

Muda menegaskan pengelolaan keuangan desa dengan tarnsaksi non tunai adalah cara yang lebih selamat, aman, dan nyaman di dalam memimpin pengelolaan keuangan dan aset desa. Dirinya berharap agenda-agenda selanjutnya yang yang bersifat teknis berjalan lancar. (jek/bah)

Pengeluaran Terukur

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya, Nursyam Ibrahim, mengatakan dengan pembayaran nontunai, kontrol penggunaan keuangan desa lebih terukur. Sehingga penggunaan keuangan desa bisa tepat sasaran dan termonitor semua komponen, termasuk auditor untuk melakukan pemeriksaan. 

“Dengan transaksi nontunai, pengeluaran akan lebih terukur dan tercatat rapi,” sebutnya. 

Nursyam menilai selama ini sebagian besar penggunaan keuangan desa yang tidak menggunakan metode non tunai riskan terjadi penyalahgunaan. 

“Misalnya saja untuk membeli sejumlah bahan baku pembangunan jalan di desa, yang diperlukan sebenarnya hanya sekitar Rp 200 ribu, namun yang ditarik Rp 300 ribu. Otomatis sudah terjadi kelebihan penarikan. Jika tidak diantisipasi kelebihan ini akan sangat riskan terjadi penyalahgunaan,” terangnya. 

Ia menyatakan mulai saat ini penggunaan transaksi uang tunai akan dikurangi dan secara bertahap dialihkan ke sistem transaksi non tunai. 

“Karena sistem ini lebih memudahkan, diharapkan setiap desa bisa belajar untuk memahami dan segera mengimplementasikannya,” harapnya.

Beberapa waktu lalu saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kubu Raya, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas, Velix Vernando Wanggai, mengapresiasi implementasi prosedur pengelolaan keuangan desa dengan sistem non tunai dan pembentukan Pokja Percepatan Pembangunan Desa.

Menurut dia, pengelolaan keuangan desa secara nontunai adalah terobosan dalam konteks pengembangan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Bahkan beberapa intervensi kebijakan dana yang masuk ke desa juga menggunakan nontunai. 

Velix menyebut penerapan sistem tersebut adalah bagian penting dalam kebijakan e-government atau penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. 

“Dan kami lihat bahwa Bupati Kubu Raya menekankan peran camat untuk pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan konsolidasi pembangunan di berbagai desa dan kampung. Sehingga kami lihat ini adalah sebuah terobosan penting untuk memperkuat kelembagaan, struktur, memperkuat peran pembiayaan dari camat,” tutur Velix. (jek/bah)