Senin, 16 Desember 2019


Caleg PKS Suap Petugas Rp100 Juta

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 2699
Caleg PKS Suap Petugas Rp100 Juta

ilustrasi

KUBU RAYA, SP – Seorang calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kubu Raya daerah pemilihan (dapil) Sungai Raya II, SL diduga menyuap Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Sungai Raya, BS dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Raya, MA. Suap senilai Rp100 juta diberikan untuk menggelembungkan suara caleg asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu agar lolos ke parlemen.

Aksi suap itu terkuak saat rekapitulasi 5 Mei 2019 lalu. 

Caleg lain dari daerah pemilihan sama, Ali Amin mengaku sangat dirugikan dengan kasus penyuapan yang dilakukan rekan tandingnya. Penyuapan ini menciderai demokrasi di Kubu Raya, karena bertujuan untuk menaikkan suara PKS.

"Saya selaku peserta Pemilu di Dapil Dua Kubu Raya, tentu sangat dirugikan, seharusnya partai kami bisa mendapatkan kursi di dapil II menjadi terkendala," katanya Selasa (7/5). 

Berdasarkan informasi yang didapatnya, kasus penyuapan ini terungkap saat Ketua PPK Sungai Raya, MA mendapat ancaman dari caleg Partai PKS, dapil Sungai Raya II, SL. 

"Adanya pengancaman ini tentunya ada sebab musababnya, setelah dicari tahu, ternyata pengancaman ini karena Ketua PPK Sungai Raya menerima uang sebesar Rp100 juta dari SL," kata Ali Amin. 

Uang senilai Rp100 juta ini, dimaksudkan untuk meloloskan SL sebagai anggota legislatif Kubu Raya. Caranya dengan menaikkan atau menggelembungkan jumlah perolehan suara di dapil Sungai Raya II. Pencairan uang dilakukan dua tahap. Pertama senilai Rp50 juta dan tahap kedua Rp50 juta. Penyerahan uang dilakukan di Hotel Gardenia, Kubu Raya.

"Parahnya lagi, ketika penyerahan uang ini, disaksikan oleh Ketua Panwascam Sungai Raya, BS. Ini berarti sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk," katanya. 

Dia meminta Bawaslu Kubu Raya, Polresta Kota Pontianak, dan pihak terkait lainnya, untuk segera mengungkap dan menangani kasus penyuapan ini.

"Kasus ini jangan sampai berlarut-larut. Ini tentunya juga menjadi contoh buruk bagi daerah-daerah lain," katanya. 
Ketua Bawaslu Kubu Raya, Uray Juliansyah membenarkan dugaan penyuapan tersebut. Aksi itu terungkap saat rekapitulasi 5 Mei 2019. 

"Hasil klarifikasi kami, keduanya dijanjikan sebanyak Rp200 juta. Sudah diterima Rp100 juta dengan dua tahap," kata Uray Juliansyah.

Dua penyelenggara Pemilu yang diduga terlibat itu sudah dinonaktifkan dari jabatan dan keanggotaan. Jajaran Bawaslu Kubu Raya juga telah membuat pleno putusan dan mereka berdua telah diberhentikan. 

"Pemberhentian tetap ini, sanksi hukumnya jelas. Ke depannya, keduanya tidak akan bisa lagi menjadi penyelenggara Pemilu hingga di tingkat TPS," ujarnya.   

Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kubu Raya, belum ditemukan tindak pidana Pemilu yang diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kasus ini dilimpahkan ke kepolisian untuk penindakan melalui pelanggaran undang-undang lainnya.

"Sementara pelanggaran kode etik sudah kami selesaikan, yakni pemberhentian tetap," katanya.

Namun Bawaslu masih mendalami pelanggaran admintrasi Pemilu. Hasil klarifikasi pihaknya kepada Panwascam dan PPK yang terlibat kasus ini, menyatakan tidak ada perubahan suara.

"Tetapi kami masih belum puas dengan penyertaan mereka, kami akan gali lebih dalam, agar ini benar-benar jelas. Tidak terjadi kericuhan di luar yang daat mengganggu tahapan," katanya.

Kasus ini merupakan tamparan keras dan pembelajaran bagi Bawaslu Kubu Raya. Pihaknya, sudah seringkali mengingatkan agar seluruh jajaran menjaga integritas profesional. 

"Saya sudah mengatakan kepada jajaran, jika kawan-kawan berintegritas dengan baik dan menjalankan dengan profesionalitas masih dipermasalahkan, saya orang pertama yang untuk membela. Tetapi jika melanggar aturan dan merusak integritas, maka saya orang pertama yang memutuskan dan memberikan sanksi," tutur Uray.

Dapat Ancaman

Kapolresta Pontianak, Kombes Pol M Anwar Nasir membenarkan adanya kasus dugaan suap tersebut. Saat ini, masih ditangani pihaknya.

Terungkapnya kasus ini berawal dari kedua penyelenggara Pemilu penerima suap yang merasa terancam karena pekerjaan yang diberikan caleg tak berjalan sesuai rencana. Perolehan suara SL kecil, padahal MA dan BS sudah menerima uang sebesar Rp100 juta.

"Jadi, ada deal-deal tertentu dari caleg yang ingin mencari suara. Dengan dana itu, diharapkan (jumlah perolehan) suara bisa mencukupi," jelas Kapolresta.

Uang suap ini, diterima BS dan MM dalam dua tahap penyerahan. Penyerahannya dilakukan di Hotel Gardenia, pada 25 April dan 26 April 2019. Tak hanya itu, SL juga menjanjikan Rp100 juta lagi jika kedua penyelenggara Pemilu itu sukses membuatnya jadi wakil rakyat. 

“Ternyata tidak ada celah untuk meloloskan si oknum tersebut," tutur Kapolresta.

Karena tak bisa mengalihkan suara, MM dan BS berniat mengembalikan uang yang telah diterima. Namun, sang caleg menolak. Dia tetap ngotot minta diupayakan lolos.

Melalui perantaranya, caleg PKS ini juga melakukan teror. Akibatnya, MM dan BS merasa terancam. Tak mau dihantui rasa ketakutan, mereka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Raya. Kepada pihak Polsek, keduanya mengaku menerima sejumlah uang.

Oleh pihak Polsek Sungai Raya kemudian mengarahkan kasus ini agar ditangani Gakumdu Kabupaten Kubu Raya, untuk segera diserahkan kepada Polresta Pontianak. 

“Sampai saat ini, kita masih melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi. Jadi belum ada penetapan tersangka,” kata Kapolresta.
Bantah Suap

Ketua DPD PKS Kubu Raya, Muhammad Amri kaget dengan informasi kasus penyuapan yang dilakukan oleh caleg dari PKS, SL pada dua penyelenggara Pemilu di Kubu Raya. 

"Saya baru mendapatkan informasi ini  tadi pagi, dan saya langsung menghubungi SL, untuk menanyakan perihal ini," katanya.
Dalam konfirmasinya, caleg bersangkutan justru membantah melakukan aksi suap kepada penyelenggra Pemilu.

"SL bilang tidak ada memberikan uang kepada penyelenggara Pemilu, bahkan saya kirimkan link beritanya dan saya tanyakan lagi, yang bersangkutan tetap tidak ada memberikan sejumlah uang," katanya.

Kendati demikian, pihaknya akan mendalami kasus ini dengan mengumpulkan caleg dan sejumlah saksi. Jika memang terbukti melakukan tindakan itu, pihaknya akan melakukan evaluasi. 

"Di PKS tidak mengenal politik uang, menjadi caleg di PKS tidak dipungut biaya, dan saksi juga sudah disiapkan dari partai. Dan untuk di Dapil dua, PKS juga tidak mendapatkan kursi," katanya. (jek/sms/bls)