Dampingi Masyarakat Kelola Potensi Hutan Desa

Kubu Raya

Editor elgiants Dibaca : 83

Dampingi Masyarakat Kelola Potensi Hutan Desa
VERIFIKASI – Jaajran Gemawan dan instansi perhutanan sosial dan lingkungan melakukan verifikasi teknis usulan desa dalam program perhutanan sosial.
Program perhutanan sosial akan memberikan masyarakat yang berada di kawasan hutan hak kelola selama 35 tahun. Segala potensi yang terdapat dalam hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu madu, rotan ataupun buah-buahan.

Hal ini disampaikan Kasi Penyiapan Hutan Desa KLHK, Irwan Hermawan saat melakukan verifikasi teknis (vertek) di dua desa di Mempawah yakni Sekabuk dan Suak Barangan, Kecamatan Sadaniang

Vertek itu dilaksanakan oleh lembaga Gemawan sebagai pendamping usulan hutan desa. Turut serta pada kegiatan itu Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar BPKH Kabupaten Mempawah, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mempawah. Vertek berlangsung selama dua hari yakni Sabtu (3/8) dan Senin (5/8).

Irwan menjelaskan, selain memberikan hak kelola, program perhutanan sosial juga bertujuan agar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dapat mengoptimalkan potensi hutan yang ada dan diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Jadi, ini (usulan hutan desa) hanya untuk hak kelola saja selama 35 tahun. Dan jelas ini bukan hak kepemilikan karena ini (kawasan hutan) merupakan tanah negara, dan mereka hanya diberi akses kelola saja," ungkapnya.

Selama 35 tahun itu, pihaknya akan mengevaluasi setiap lima tahun sekali. Terutama terkait dengan perkembangan kelola yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan ini.

Vertek ini merupakan kroscek oleh tim teknis di lapangan, terutama mengenai syarat administrasi seperti struktur keanggotaan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang akan menjadi lembaga pengelolaan, surat-menyurat usulan hutan desa serta mengecek langsung kawasan yang dijadikan Hutan Desa.

Disebutkan bahwa di Desa Sekabuk luas hutan yang diusulkan seluas 689 hektare dengan status kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT). 

Sementara di Desa Suak Barangan seluas 3.550,47 hektare dengan status kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas.

Kepala Desa Suak Barangan, Marhasen mengatakan dengan luas usulan hutan desa hingga mencapai empat ribuan hektare tersebut, luasan tersebut bisa digarap oleh LPHD nantinya. 

Apalagi memandang di dalam kawasan tersebut masih banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Dimisalkan, pohon aren yang masih banyak ditemui. Dirinya berharap dengan keluarnya SK Hutan Desa di desanya, nanti bisa dijadikan sebagai langkah awal untuk masyarakat mengelola gula merah misalnya. Kawasan hutan desa juga potensial untuk pengelolaan kebun durian dan karet.

Sementara Analis Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, Yakkob mengatakan bahwa di 2014 hingga 2019 ini pemerintahan presiden Joko Widodo telah mencanangkan setidaknya 12 juta hektare. 

Untuk Kalbar sendiri ditargetkan tercapai 1,2 juta hektare dalam rangka percepatan realisasi perhutanan sosial.
"Dalam realisasinya, 1,2 juta hektare ini yang sudah realisasi sekitar 300 lebih hektare, itupun sudah tiga kali revisi PIAPS (Peta Indikatif Perhutanan Sosial)," ungkapnya.

Dalam kerjanya, telah disusun tim pokja yang berasal dari dinas kehutanan, BPKH, Lembaga pendamping dan instansi-instansi terkait. Kata dia, usulan perhutanan sosial ini tersebar di 14 kabupaten kota. Wilayah yang paling banyak usulan adalah kabupaten Kubu Raya yang mencapai 10 usulan.

Dalam mendukung pengelolaan perhutanan sosial ini, pihaknya telah menyiapkan dana DAK yang akan digunakan untuk pembelian sarana dan prasarana mendukung perhutanan sosial. 

"Seperti pembelian speedboad, motor dan piar untuk mendukung peningkatan penghasilan mereka (masyarakat di dalam kawasanan hutan)," tutupnya.

Sementara itu, Staf CO Lembaga Gemawan, Lani Ardiansyah mengatakan pihaknya bersama masyarakat akan mengeksplorasi potensi yang ada di dalam kawasan hutan tersebut.

"Kami akan mencoba memfasilitasi masyarakat untuk menyiapkan program-program LPHD. Program ini sejalan dengan apa yang diharapkan oleh bapak gubernur kita untuk menciptakan desa yang mandiri. Desa yang dulunya berstatus tertinggal, perlahan-lahan kita garap menjadi berkembang," tutupnya. (suria mamansyah/bah)