Kamis, 19 September 2019


Warga Desak Yayasan Buka Hasil Audit Keuangan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 178
Warga Desak Yayasan Buka Hasil Audit Keuangan

KANTOR YBMI – Kantor Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (YBMI) Ashabul Yamin di Jalan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya.

Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (YBMI) Ashabul Yamin di Jalan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya menjadi perbincangan publik terkait pengelolaan dan penggunaan dana yayasan. Pangkalnya ketika ada perwakilan masyarakat yang meminta hasil Audit Keuangan Publik (AKP) YBMI untuk dipublikasi secara luas. Namun tak dipenuhi pihak YBMI. 

Salah satu perwakilan masyarakat yag meminta hasil AKP YBMI itu yakni Syarifah Soleha Noviyanti. Novi, panggilannya mendesak tranparansi pengelolaan keuangan itu karena bagian dari hak yang difasilitasi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

Novi menegaskan bahwa permintaan tranparansi bukan berarti menuduh YBMI tidak transparan.

"Sebenarnya selama ini saya tidak menilai YBMI tidak transparan. Tidak ada kata-kata demikian. Tetapi yang saya minta adalah sesuai undang-undang informasi publik, bahwa semua data publik itu wajib dibuka ke publik. Apalagi YBMI sudah memiliki data AKP 2018," jelas Novi kepada Suara Pemred, Rabu (14/8).

Permintaan AKP YBMI itu Novi layangkan melalui surat dengan tembusan Komisi Informasi (KI). 
“Kami minta audit publik tahun 2018 untuk dibuka ke publik, supaya publik bisa melihat bagaimana pengelolaan keuangan YBMI dalam mengelola dana umat," kata Novi. 

"Kami bergerak secara konstitusional dengan memberikan surat tembusan kepada Komisi Informasi. Jadi, jalurnya sudah sangat konstitusional. Bukan tuduhan, tapi ini langkah meminta hak publik," sambung Novi. 

Menurut Novi, AKP YBMI yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seharusnya tidak perlu takut untuk menyampaikan kepada publik terkait permohonan mereka.

Tranparansi yang dilakukan YBMI kepada para donatur dan instansi terkait adalah hal wajar. Namun, sebagai lembaga yang dananya berasal dari publik, batasan tranparansi tidak hanya kepada donatur saja, namun kepada masyarakat luas pula. 

"Kami sudah meminta kepada pihak YBMI, tapi belum dirilis. Makanya kami ke Komisi Informasi supaya mereka bisa jadi jembatan kami agar yayasan mau membuka data publik yang ada," jelas Novi.

Wajib Buka Data

Sedangkan Ketua LBH Pontianak, Suparman mengatakan, pihaknya diminta untuk menjadi pendamping hukum terkait polemik ini. Menurutnya, lembaga sosial apapun yang menghimpun dana dari masyarakat harus transparan dalam pengelolaannya.

"Seharusnya terbuka untuk public, mulai dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya, sumber dananya, aliran dananya dari mana dan penggunaannya untuk apa, semua harus terbuka untuk publik, tidak boleh ditutupi," jelas Suparman.

Dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

"Apabila badan publik yang tidak memberikan informasi kepada masyarakat yang meminta dapat diancam pidana sesuai pasal 52 undang- undang ini," ujar dia.

Sebelumnya, Suparman menyesalkan pernyataan Direktur BMI di salah satu media cetak yang mengatakan bahwa “menyumbang saja nggak dan memberikan apa-apa nggak, tapi terus bertanya ”. 

Menurut Suparman, pernyataan itu seolah-olah yang berhak menanyakan dan meminta laporan pengelolaan keuangan hanya orang tertentu.

Padahal, kalau mengacu pada UU KIP, sepanjang yang meminta informasi publik tersebut adalah warga negara Indonesia, maka berhak untuk diberikan.

"Masyarakat sepertinya dibuat kecewa oleh sikap BMI yang tidak memberikan informasi laporan pengelolaan keuangan, sehingga masyarakat berkonsultasi kepada Komisi Informasi Publik Kalimantan Barat dan DPRD Kota Pontianak dengan harapan haknya dapat terpenuhi," kata Suparman.

Suparman mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat klarifikasi kepada pihak BMI, sekaligus mendesak YBMI agar segera mempublikasi laporan pengelolaan keuangannya secara utuh sejak awal pendirian hingga sekarang kepada publik, tanpa terkecuali.

“Serta mendesak BMI segera memberikan laporan pengelolaan keuangan kepada masyarakat yang meminta tanpa terkecuali. Apabila pihak BMI tidak menanggapi klarifikasi tersebut, maka LBH Pontianak akan melakukan upaya-upaya hukum yang telah disediakan oleh undang-undang," tegas Suparman. 

Klaim Transparan

Merespons itu, Kepala Divisi Humas YBMI Ashabul Yamin, Muhammad Lutfi mengklaim YBMI sangat transparan dalam mengelola dan menggunakan dana selama ini. Hal itu dibuktikan dengan berkembangnya YBMI seperti sekarang ini.

Perkembangan itu bisa dilihat dari jumlah penggiat dakwah yang semula hanya belasan orang, kini telah mencapai 500an orang di Kalbar. Kemudian, lebih dari 1.800 orang seluruh Indonesia tergabung dalam Pasukan Amal Shaleh Indonesia (Paskas Indonesia).

“Dalam hal pengelolaan dan penyaluran keuangan, seluruh fase perkembangan aktivitas di Munzalan tersebut dilakukan sangat transparan. Karena sangat transparan itulah, maka Munzalan dapat berkembang hingga ke hampir seluruh provinsi di Indonesia,” jelas Lutfi.

“Tanpa pengelolaan keuangan yang transparan, baik dan cerdas, tak mungkin Munzalan yang hanya bermodalkan dua buah masjid bisa berkembang hingga seperti ini,” tambahnya.

Dikatakan bahwa aktivitas Munzalan awalnya berada di bawah legalitas lembaga Masjid Munzalan Mubarakan pada 2014-2018, namun baru satu tahun ini (2018-2019) terbentuk legalitas berbadan hukum yayasan dengan nama Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia (YBMI).

Lutfi mengatakan yang dipersoalkan oleh perwakilan masyarakat yaitu berkaitan dengan hasil audit internal yang dilakukan oleh akuntan publik. Rencana pemenuhannya masih dibahas oleh pengurus yayasan, karena hasil audit tersebut belum dibahas secara detail dalam rapat pengurus yayasan.  

Menurut Lutfi, jika dilihat dari hasil audit tersebut, pengelolaan keuangan YBMI telah dinyatakan baik, benar dan tidak ada masalah apapun. Karena hasil audit tersebut, YBMI mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Pada tahun 2018 kami melakukan audit internal yang didasarkan dari keputusan pimpinan untuk melihat sejauh apa aset-aset yang kita punya. Cuma sampai saat ini kita belum publikasi secara keseluruhan karena ada beberapa bagian yang akan dikaji oleh pimpinan maupun pengurus yayasan,” jelas Lutfi. 

Menurut dia, pihaknya tidak mempersoalkan ada warga yang meminta laporan tersebut dipublikasikan. Hanya saja, sebagai lembaga yang mempunyai badan hukum mempunyai hak untuk menentukan prosedur, tentu masing-masing lembaga punya aturan yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, pihaknya saat ini sedang merundingkan di internal dan melakukan konsultasi kembali kepada akuntan publik, serta bersilaturahmi dengan Baznas, KI dan pihak-pihak terkait.

“Ada waktu yang dikasih untuk kita menjawab permintaan dari pemohon ini. Waktu inilah yang kita manfaatkan untuk kita diskusikan, nanti ujungnya (hasilnya) seperti apa,” ujar Lutfi. 

Lutfi sudah pernah menyampaikan kepada pihak pemohon, apabila ingin mengetahui secara jelas pengelolaan keuangan yayasan, dia menyilakan menyampaikan surat resmi kepada YBMI. 

Sebba, selama ini pemohon belum pernah melayangkan surat resmi kepada pihaknya. Namun, pihaknya sudah menerima permintaan resmi dari LBH Pontianak pada Rabu (14/8) pagi .

“Ini juga masih kita kaji ulang apa saja permintaan dari LBH Pontianak. Nanti langkah selanjutnya belum bisa dipastikan. Kita melihat perkembangannya nanti seperti apa,” jelasnya. 

Sementara Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Barat, Rospita Vici Paulyn membenarkan pihaknya menerima kunjungan perwakilan masyarakat yang berkonsultasi mengenai laporan keuangan YBMI. 

Vici menjelaskan dalam konsultasi tersebut perwakilan masyarakat mengakui tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari YBMI terkait data yang diminta. 

"Mereka berkonsultasi kepada kami langkah apa yang bisa mereka lakukan, kami menyarankan untuk memasukkan surat keberatan sesuai dengan aturan. Dimana aturan UU itu, ajukan surat keberatan, nanti dalam 30 hari kerja kita tunggu, dijawab atau tidak," tutur dia. 

Setelah 30 hari kerja apabila perwakilan masyarakat itu belum merasa puas atas jawaban yang ada, maka bisa secara langsung mengajukan secara resmi sengketa kepada Komisi Informasi.

Diakuinya pada saat konsultasi tersebut pihak perwakilan masyarakat juga memberikan surat tembusan terkait permohonan itu.

Ditegaskan bahwa YBMI sudah masuk dalam badan publik. Dalam UU Keterbukaan Informasi, lembaga publik itu adalah lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang menerima anggaran dari APBD, APBN, sumbangan masyarakat, atau bantuan luar negeri. 

"Yayasan ini kan menerima sumbangan dari masyarakat, sehingga dia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan penggunaan anggaran kepada publik, untuk diawasi," ujar dia. 

Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, 90 persen yang terdapat di badan publik semua harus dibuka. Karena milik publik dan pengelolaan menggunakan anggaran publik. 

Apabila tidak termasuk dalam kategori tiga hal yaitu menyangkut kerahasiaan bisnis, rahasia negara, dan rahasia pribadi, semua informasi yang ada di badan publik itu harus dibuka kepada badan publik. 

Mengenai laporan keuangan yang diminta oleh masyarakat, yang boleh diminta oleh masyarakat luas adalah keuangan yang sudah diaudit. Jika belum diaudit dan tidak diberikan, tidak menjadi masalah. 

"Jadi, terkait persoalan itu masuk, setelah kita telaah dari YBMI yang kemarin datang ke kantor keuangan itu sudah diaudit internal. Artinya sudah bisa diberikan kepada publik," pungkas dia. (giat anshorrahman/bah)